Ribuan Warga Banyumas Mengaku Miskin demi Anaknya Diterima di Sekolah Negeri

BANYUMAS - Ribuan warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tiba tiba menjadi warga tidak mampu secara serentak dan mendadak. Hal ini dikarenakan adanya syarat untuk masuk ke sebuah sekolah negeri harus dilengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM. Surat keterangan tidak mampu ini sendiri bisa dijadikan jaminan agar siswa diterima di sekolah negeri dan bisa mengalahkan siswa yang sudah mendaftar dengan nilai tinggi.

Jumat (6/7/2018) siang ratusan calon siswa yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran di SMK Negeri 2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah membludak. Seratus persen para pendaftar ini menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM dikarenakan para wali murid calon siswa sekolah ini khawatir jika anak mereka tidak diterima di sekolah negeri.

Hal ini dikarenakan adanya syarat untuk masuk ke sebuah sekolah negeri harus dilengkapi surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu ini sendiri bisa dijadikan jaminan agar siswa diterima di sekolah negeri dan bisa mengalahkan siswa yang sudah mendaftar dengan nilai tinggi.

Sebelumnya, sudah banyak siswa yang diterima di sekolah negeri di Banyumas, namun harus gugur oleh pendaftar lainnya yang menggunakan surat keterangan tidak mampu ini. Hal inilah yang memicu orang tua yang anaknya sudah gugur dalam pendaftaran untuk membuat surat keterangan tidak mampu.

“Orang tua saya membuat surat keterangan tidak mampu ini tadi malam melalui RT, RW kemudian ke kelurahan dan terakhir ke kecamatan. Dalam beberapa jam sudah jadi,” ujar Permana Wicaksono, calon siswa.

Amini dan Sunarti, orang tua siswa ini mengakui jika dirinya harus membuat SKTM ini dikarenakan semua pendaftar sudah memakai SKTM. Padahal anak-anak mereka semula diterima di SMK Negeri 2 Purwokerto namun dalam daftar jurnal tiba-tiba tergusur.

Hal inilah yang memicu Amini dan Sunarti membuatkan SKTM mendadak untuk anak mereka.

“SKTM ini sebagai syarat pelengkap untuk pendaftaran sekolah anak kami. Mau tidak mau kami harus membuat agar anak kami bisa sekolah di sekolah negeri,” ujar Amini dan Sunarti.

Sementara pihak panitia pendaftaran sendiri mengaku jika 100% calon siswa di SMK Negeri 2 Purwokerto ini menggunakan surat keterangan tidak mampu.

Anehnya, surat keterangan tidak mampu ini bisa dibuat mendadak dalam hitungan jam oleh pihak desa dan kecamatan. Padahal syarat membuat surat keterangan tidak mampu yang benar adalah melalui survei kondisi ekonomi pemohon.

Pihak panitia juga mengaku jika banyak warga mampu yang justru membuat surat keterangan tidak mampu agar anaknya bisa diterima sekolah negeri.

“Kami transparan saja mas, kami akui jika 100% pendaftar disekolah kami menggunakan SKTM. Hal ini dikarenakan adanya syarat bagi pendaftar yang menggunakan SKTM akan diterima di sekolah kami. Ada beberapa wali murid yang anaknya sudah diterima di sekolah kami, nammun tiba-tiba mereka tergusur dari daftar jurnal dan inilah yang memicu orang tua siswa untuk membuat SKTM secara mendadak. Dipastikan bahwa pendaftar di sekolah kami banyak yang mampu,” ujar Eko Priyono, ketua panitia pendaftaran.

Adanya surat keterangan tidak mampu yang menjamin calon siswa diterima di sekolah negeri dengan menyingkirkan siswa pendaftar yang mempunyai nilai tinggi membuat sejumlah siswa dan orang tua siswa yang tidak menggunakan surat keterangan tidak mampu tersingkir.

Tentu saja ini membuat orang tua siswa kecewa karena anaknya tersingkir dari SMA negeri hanya karena tidak menggunakan SKTM.

“Sistem seperti ini sangat merugikan saya. Masa anak saya yang sudah diterima di SMA Negeri Banyumas bisa tersingkir gara-gara banyak pendaftar menggunakan SKTM. Padahal untuk membuat SKTM diperlukan survei oleh pihak pembuat SKTM. Tidak asal-asalan SKTM dikeluarkan hanya untuk kepentingan seperti ini,” ujar Aziz, warga Desa Kalibagor, kesal.

Kekecewaan senada juga dialami Bunda Alya, warga kelurahan Karang Pucung, Purwokerto Selatan.”Kalau cara penerimaan peserta didik baru seperti ini, buat apa sekolah pintar-pintar dan mengeluarkan biaya banyak untuk les anak. Cara penerimaan seperti ini sudah tidak bisa dibenarkan menurut saya,” tegasnya.

Kisruh masuk sekolah negeri di Kabupaten Banyumas sendiri sebelumnya terjadi pada pendaftaran siswa sekolah menengah pertama yang menggunakan sistem zonasi radius 6 kilometer.

Dalam sistem zonasi ini, calon siswa yang rumahnya terdekat dengan sekolah negeri favorit, dipastikan diterima disekolah tersebut tanpa melihat nilai perolehan hasil ujian nasional. Hal ini juga membuat kisruh pendaftar sekolah lainnya yang mempunyai hasil nilai ujian nasional yang tinggi namun tidak bisa diterima di sekolah negeri dikarenakan tidak masuk sistem zonasi.