Organda KBB Keluhkan Pengurusan Trayek, Tiga Tahun Tak Kelar-Kelar
Kamis, 05 Juli 2018 - 09:05 WIB
Organda KBB Keluhkan Pengurusan Trayek, Tiga Tahun Tak Kelar-Kelar
A
A
A
BANDUNG BARAT - DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluhkan lambannya pengurusan pembukaan trayek angkutan baru yang hingga bertahun-tahun. Padahal, transportasi umum di KBB seperti ke kawasan kompleks pemda di Mekarsari, Ngamprah, dan wilayah selatan potensinya masih sangat terbuka karena belum tergarap maksimal.
"Ada dua trayek yang jadi prioritas kami dan sudah diusulkan ke Pemda KBB melalui Dinas Perhubungan. Namun sudah tiga tahun usulan trayek itu tidak turun-turun," ungkap Ketua DPC Organda KBB Asep Dedi Setiawan yang ditemui SINDOnews seusai Muscab Organda KBB di Batujajar, Rabu (4/7/2018).
Asep mengatakan, dua trayek yang diusulkan itu adalah jalur Cimareme-Ngamprah dan Gunung Bentang-Saguling. Daerah di jalur itu memiliki potensi penumpang yang cukup besar dan saat ini belum tersentuh angkutan. Dampaknya, masyarakat yang ingin datang ke kantor pemda untuk mengurus keperluan harus mengeluarkan biaya mahal karena akses transportasi yang ada adalah angkutan ojek.
"Bayangkan, untuk masyarakat di wilayah selatan jika ingin ke kantor pemda mereka harus naik ojek dengan ongkos Rp50.000, padahal kalau naik angkot paling hanya Rp5.000," sebut pria yang akrab disapa Ucok ini.
Menurutnya, di dua jalur itu saat ini pengusaha angkutan yang sudah siap 'mengaspalkan' armadanya ada total 50 unit. Untuk rute Cimareme-Ngamprah, jalur yang akan dilalui mulai dari Terminal Cimareme lewat Samsat, ke Cilame, Mekarsari, kemudian bisa ke Taman Bunga atau Underpass Simpang Padalarang, dan kembali ke Cimareme. Sementara, jalur Gunung Bentang-Saguling bisa tembus sampai ke Cibenda, Cipongkor.
Pertimbangannya, di wilayah selatan angkutan belum menyentuh seluruhnya hingga ke Kecamatan Cipongkor dan Rongga. Sementara, trayek yang sudah ada di selatan baru Batujajar-Cililin dan Cililin-Gununghalu-Cipongkor. Padahal, berdasarkan kajian pihaknya, infrastruktur jalan-jalan ke selatan sudah cukup baik dan layak dilalui oleh angkutan umum.
"Organda ingin memaksimalkan transportasi publik untuk membantu masyarakat. Namun memang rencana ini kadang terbentur kebijakan di pemerintah daerah yang berlarut-larut," keluhnya.
"Ada dua trayek yang jadi prioritas kami dan sudah diusulkan ke Pemda KBB melalui Dinas Perhubungan. Namun sudah tiga tahun usulan trayek itu tidak turun-turun," ungkap Ketua DPC Organda KBB Asep Dedi Setiawan yang ditemui SINDOnews seusai Muscab Organda KBB di Batujajar, Rabu (4/7/2018).
Asep mengatakan, dua trayek yang diusulkan itu adalah jalur Cimareme-Ngamprah dan Gunung Bentang-Saguling. Daerah di jalur itu memiliki potensi penumpang yang cukup besar dan saat ini belum tersentuh angkutan. Dampaknya, masyarakat yang ingin datang ke kantor pemda untuk mengurus keperluan harus mengeluarkan biaya mahal karena akses transportasi yang ada adalah angkutan ojek.
"Bayangkan, untuk masyarakat di wilayah selatan jika ingin ke kantor pemda mereka harus naik ojek dengan ongkos Rp50.000, padahal kalau naik angkot paling hanya Rp5.000," sebut pria yang akrab disapa Ucok ini.
Menurutnya, di dua jalur itu saat ini pengusaha angkutan yang sudah siap 'mengaspalkan' armadanya ada total 50 unit. Untuk rute Cimareme-Ngamprah, jalur yang akan dilalui mulai dari Terminal Cimareme lewat Samsat, ke Cilame, Mekarsari, kemudian bisa ke Taman Bunga atau Underpass Simpang Padalarang, dan kembali ke Cimareme. Sementara, jalur Gunung Bentang-Saguling bisa tembus sampai ke Cibenda, Cipongkor.
Pertimbangannya, di wilayah selatan angkutan belum menyentuh seluruhnya hingga ke Kecamatan Cipongkor dan Rongga. Sementara, trayek yang sudah ada di selatan baru Batujajar-Cililin dan Cililin-Gununghalu-Cipongkor. Padahal, berdasarkan kajian pihaknya, infrastruktur jalan-jalan ke selatan sudah cukup baik dan layak dilalui oleh angkutan umum.
"Organda ingin memaksimalkan transportasi publik untuk membantu masyarakat. Namun memang rencana ini kadang terbentur kebijakan di pemerintah daerah yang berlarut-larut," keluhnya.
(zik)
