Tarif LRT Jakarta, Dewan Transportasi Usul Rp10.800 ke Gubernur
Jum'at, 29 Juni 2018 - 06:10 WIB
Tarif LRT Jakarta, Dewan Transportasi Usul Rp10.800 ke Gubernur
A
A
A
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta memastikan tidak ada kendala untuk pengoperasian Light Rail Transit (LRT) Jakarta trase Kelapa Gading-Velodrome. Saat ini PT Transportasi Jakarta hanya tinggal menunggu keputusan tarif yang sudah mereka usulkan kepada Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
DTKJ sendiri sudah menyampaikan rekomendasi tarif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam rekomendasi itu, DTKJ mengusulkan tarif LRT sebesar Rp10.800.
Ketua DTKJ Iskandar Abu Bakar menyebutkan, besaran tarif tersebut masih diluar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menghitung berapa besar investasi yang dikeluarkan.
Apabila investasi Pemprov semakin besar maka tarif bisa semakin mengecil. Hitungan seperti itu pula yang diterapkan di negara maju, seperti Singapura. (Baca: Pengoperasian LRT Kelapa Gading-Velodrome Tinggal Menunggu Tarif)
"Ini investasi Pemprov dan Jakpro. Kalau investasi pemerintah lebih besar, ya tarif lebih kecil. Infrastruktur transportasi massal umumnya menjadi investasi Pemprov," ujarnya, Kamis 28 Juni 2018.
Iskandar berharap keputusan tarif tersebut bisa diselesaikan paling lambat Juli. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan kepada gubernur harus segera disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.
"Gubernur Anies harus segera melakukan pembahasan tarif sebelum perhelatan Asian Games dimulai," tandasnya. (Baca juga: Berpacu dengan Asian Games, Jakpro Percepat Datangkan Gerbong LRT)
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengaku belum mengetahui rencana pansus LRT fase II yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik.
Menurut dia, apabila memang untuk mencegah penggunaan APBD yang berlebihan dalam proyek fase II, pansus tersebut tidak maksimal.
"Kalau tidak dari APBD darimana lagi bangun infrastruktur transportasi yang jelas untuk kepentingan publik," ungkapnya. (Baca juga: LRT Fase II Velodrome-Tanah Abang Berikan Keuntungan Investor)
Politisi Partai NasDem itu menilai, pansus LRT lebih baik digunakan untuk mendalami adanya perubahan trase yang semulanya dipaparkan mengelilingi Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Pantai Indah Kapuk-Kampung Bandan-Ancol-Cempaka Putih-Kebayoran Lama dan seterusnya.
Ia menegaskan, trase Kelapa Gading-Velodrome yang hanya berjarak 6 kilometer tidak diketahui fungsi dan kepentingan operasionalnya. Apalagi dilanjutkan ke Tanah Abang yang jelas keluar dari rencana trase yang sudah melewati kajian.
"Dalam pembangunan infrastruktur transportasi itu langkah awalnya penetapan trase yang sudah melalui kajian. Dari situ ketahuan berapa dana yang dibutuhkan. Jadi kita dalami dulu perubahan trase LRT," ucapnya.
Terkait besaran tarif, Bestari tidak mempermasalahkan usulan DTKJ. Bahkan apabila diperlukan, dia akan membantu agar DPRD memberikan subsidi melalui pembahasan APBD. Terpenting, demand penumpang LRT yang hanya di Kelapa Gading-Velodrome diketahui jelas penggunaannya.
"Siapa saj berhak mendapatkan subsidi. Tapi kembali lagi, lihat apakah ada yang naik itu di Velodrome-Kelapa gading," pungkasnya.
DTKJ sendiri sudah menyampaikan rekomendasi tarif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam rekomendasi itu, DTKJ mengusulkan tarif LRT sebesar Rp10.800.
Ketua DTKJ Iskandar Abu Bakar menyebutkan, besaran tarif tersebut masih diluar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta. Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menghitung berapa besar investasi yang dikeluarkan.
Apabila investasi Pemprov semakin besar maka tarif bisa semakin mengecil. Hitungan seperti itu pula yang diterapkan di negara maju, seperti Singapura. (Baca: Pengoperasian LRT Kelapa Gading-Velodrome Tinggal Menunggu Tarif)
"Ini investasi Pemprov dan Jakpro. Kalau investasi pemerintah lebih besar, ya tarif lebih kecil. Infrastruktur transportasi massal umumnya menjadi investasi Pemprov," ujarnya, Kamis 28 Juni 2018.
Iskandar berharap keputusan tarif tersebut bisa diselesaikan paling lambat Juli. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan kepada gubernur harus segera disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.
"Gubernur Anies harus segera melakukan pembahasan tarif sebelum perhelatan Asian Games dimulai," tandasnya. (Baca juga: Berpacu dengan Asian Games, Jakpro Percepat Datangkan Gerbong LRT)
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus mengaku belum mengetahui rencana pansus LRT fase II yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik.
Menurut dia, apabila memang untuk mencegah penggunaan APBD yang berlebihan dalam proyek fase II, pansus tersebut tidak maksimal.
"Kalau tidak dari APBD darimana lagi bangun infrastruktur transportasi yang jelas untuk kepentingan publik," ungkapnya. (Baca juga: LRT Fase II Velodrome-Tanah Abang Berikan Keuntungan Investor)
Politisi Partai NasDem itu menilai, pansus LRT lebih baik digunakan untuk mendalami adanya perubahan trase yang semulanya dipaparkan mengelilingi Jakarta dari Bandara Soekarno Hatta-Pantai Indah Kapuk-Kampung Bandan-Ancol-Cempaka Putih-Kebayoran Lama dan seterusnya.
Ia menegaskan, trase Kelapa Gading-Velodrome yang hanya berjarak 6 kilometer tidak diketahui fungsi dan kepentingan operasionalnya. Apalagi dilanjutkan ke Tanah Abang yang jelas keluar dari rencana trase yang sudah melewati kajian.
"Dalam pembangunan infrastruktur transportasi itu langkah awalnya penetapan trase yang sudah melalui kajian. Dari situ ketahuan berapa dana yang dibutuhkan. Jadi kita dalami dulu perubahan trase LRT," ucapnya.
Terkait besaran tarif, Bestari tidak mempermasalahkan usulan DTKJ. Bahkan apabila diperlukan, dia akan membantu agar DPRD memberikan subsidi melalui pembahasan APBD. Terpenting, demand penumpang LRT yang hanya di Kelapa Gading-Velodrome diketahui jelas penggunaannya.
"Siapa saj berhak mendapatkan subsidi. Tapi kembali lagi, lihat apakah ada yang naik itu di Velodrome-Kelapa gading," pungkasnya.
(thm)
