Pelantikan Pj Gubernur Jabar Dinilai Menjatuhkan Kredibilitas Pemerintah

JAKARTA - Pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Pelantikan tersebut dinilai telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Fadli Zon mengatakan, masalah ini pernah menjadi kontroversi pada Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat, saat itu pemerintah pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik. Selain mencederai semangat reformasi, menurutnya, tidak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. (Baca juga: Komjen Pol M Iriawan Resmi Jadi Pj Gubernur Jabar )

“Namun, pelantikan Komjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat,” katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Senin (18/6/2018).

Lebih lanjut Fadli mengatakan, alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada. Alasan itu hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jawa Barat.

Dia menduga, mutasi M Iriawan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja. “Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu saja memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja,” ujarnya. (Baca juga: Jadi Polemik, Usulan Penjabat Gubernur dari Polri Dibatalkan )

Fadli Zon mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut.

“Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan,” lanjut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Kedua, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya. Termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan.

Ketiga, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Dia mempertanyakan, motif pemerintah karena saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan. Penilaian itu terbukti tak valid karena dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.

“Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat,” tandasnya.