Gus Ipul Prioritaskan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Nelayan
Senin, 11 Juni 2018 - 07:31 WIB
Gus Ipul Prioritaskan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Nelayan
A
A
A
PASURUAN - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) nomor urut dua, Saifullah Yusuf mendapat usulan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur rumah bagi warga nelayan di pesisir. Masukan ini diterima saat Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf hadir pada acara silaturrahmi bersama warga Pasuruan, Minggu 10 Juni 2018.
"Saya mendapatkan masukan soal rumah nelayan. Ini masukan penting," kata Gus Ipul di sela pertemuan bertajuk Silaturrahim bersama masyarakat Lekok, Nguling, Grati, di Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama, Lekok Pasuruan.
Menurut Gus Ipul, perhatian soal hunian rakyat tak hanya diperuntukkan bagi nelayan. Kandidat yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Puti Guntur Soekarno ini juga memprioritaskan hunian bagi petani hingga buruh.
"Pembangunan yang disampaikan itu menjadi salah satu bentuk peningkatan infrastruktur dasar. Selain nelayan, juga buruh dan petani," kata Gus Ipul yang juga Wakil Gubernur Jatim dua periode ini.
Gus Ipul mengatakan, dalam peningkatan infrastruktur dasar tersebut, ada beberapa aspek yang menjadi prioritas. Di antaranya, perbaikan rumah menjadi rumah laik huni hingga pembangunan sarana air bersih hingga sanitasi.
"Dengan meningkatkan infrastruktur dasar, maka sekaligus meningkatkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia). Infrastruktur bagus maka masyarakat pun sejahtera," kata Gus Ipul yang juga mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.
Khusus program penyediaan perumahan, Gus Ipul telah menyiapkan program Perumahan Kota Perumahan Rakyat atau yang disebut dengan Mahkota Perak apabila kelak terpilih menjadi gubernur. Program ini sekaligus menjawab kebutuhan properti yang akhir-akhir ini sulit terpenuhi akibat tingginya harga, terutama bagi para buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program penyediaan untuk rumah tersebut antara lain mempercepat pembangunan rumah dan apartemen untuk rakyat. Serta, memberikan fasilitas kepemilikan rumah untuk buruh dan pekerja. Program ini khususnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan dibawah Rp5 juta per bulan atau buruh mandiri tanpa penghasilan tetap rata-rata di bawah Rp30 juta per tahun.
"Saya mendapatkan masukan soal rumah nelayan. Ini masukan penting," kata Gus Ipul di sela pertemuan bertajuk Silaturrahim bersama masyarakat Lekok, Nguling, Grati, di Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama, Lekok Pasuruan.
Menurut Gus Ipul, perhatian soal hunian rakyat tak hanya diperuntukkan bagi nelayan. Kandidat yang berpasangan dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Puti Guntur Soekarno ini juga memprioritaskan hunian bagi petani hingga buruh.
"Pembangunan yang disampaikan itu menjadi salah satu bentuk peningkatan infrastruktur dasar. Selain nelayan, juga buruh dan petani," kata Gus Ipul yang juga Wakil Gubernur Jatim dua periode ini.
Gus Ipul mengatakan, dalam peningkatan infrastruktur dasar tersebut, ada beberapa aspek yang menjadi prioritas. Di antaranya, perbaikan rumah menjadi rumah laik huni hingga pembangunan sarana air bersih hingga sanitasi.
"Dengan meningkatkan infrastruktur dasar, maka sekaligus meningkatkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia). Infrastruktur bagus maka masyarakat pun sejahtera," kata Gus Ipul yang juga mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.
Khusus program penyediaan perumahan, Gus Ipul telah menyiapkan program Perumahan Kota Perumahan Rakyat atau yang disebut dengan Mahkota Perak apabila kelak terpilih menjadi gubernur. Program ini sekaligus menjawab kebutuhan properti yang akhir-akhir ini sulit terpenuhi akibat tingginya harga, terutama bagi para buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Program penyediaan untuk rumah tersebut antara lain mempercepat pembangunan rumah dan apartemen untuk rakyat. Serta, memberikan fasilitas kepemilikan rumah untuk buruh dan pekerja. Program ini khususnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan dibawah Rp5 juta per bulan atau buruh mandiri tanpa penghasilan tetap rata-rata di bawah Rp30 juta per tahun.
(wib)
