Ini Cara Cerdas Wali Kota Blitar Siasati Pencairan THR

BLITAR - Sejumlah pemerintah daerah kelabakan membayar tunjangan hari raya (THR) untuk para aparatur sipil negara (ASN). Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sampai gusar. Namun hal itu tidak berlaku bagi Pemerintah Kota Blitar.

Pencairan THR di Kota Blitar berjalan mulus dan dipastikan tuntas pada Rabu (6/6/2018). Seluruh ASN dan pensiunan akan menerima tunjangan sesuai haknya. Seperti apa langkah Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar?

Kepada sindonews.com melalui telepon Samanhudi mengatakan Pemkot Blitar tidak kaget dengan kebijakan THR yang dibebankan pada APBD. Menurut dia pemkot Blitar sejak awal sudah siap dan selalu siap.

"Kita tidak kaget. Karena kita sejak awal sudah siap. Besok semua (THR) tuntas. Bahkan semisal ada gaji 14, dan gaji ke 15 kita sudah siap," ujar kepala daerah yang juga Ketua DPC PDI P Kota Blitar itu, Selasa (5/6/2018).

Cara yang dilakukan Pemkot Blitar adalah dengan menyisihkan 5% dari kekuatan APBD 2018, yakni Rp700 miliar lebih. "Dana cadangan" itu ditempatkan di pos belanja pegawai. Dari 5% kekuatan APBD itulah, kata Samanhudi, Pemkot Blitar membayar THR, yakni sekitar 4.000-an PNS dan ditambah pensiunan.

"Ini memang cara kita menyiasati kebutuhan yang sifatnya tidak terduga. Kalau tidak punya terobosan seperti itu tentu akan kelabakan seperti daerah lain," ungkapnya. Terkait siasat anggaran yang dilakukan menurut Samanhudi tidak ada aturan hukum yang dilanggar.

Sebab tidak ada dana yang menguap. Kalaupun tidak terpakai, anggaran bisa masuk ke dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) atau teralokasi pada tahun anggaran berikutnya. "Saya pikir cara seperti ini tidak apa-apa. Yang penting saya tidak mencuri. Toh, dana akan kembali bila tidak terpakai," jelasnya.