Pemprov Ganti Rugi Bangunan, Pemkot Kendaraan Bermotor
Pemprov Ganti Rugi Bangunan, Pemkot Kendaraan Bermotor
A
A
A
SURABAYA SIDOARJO - Aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo tak hanya merengut nyawa. Para korban juga harus kehilangan harta bendanya di berbagai tempat yang dijadikan lokasi bom bunuh diri oleh para teroris.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun melakukan pendataan serta berkoordinasi dengan pemerintah terkait ganti rugi yang harus dibayar. Mereka sudah menemui perwakilan Pemprov Jatim serta Pemkot Surabaya untuk membahas skema ganti rugi yang diberikan pada korban.
“Dalam pembicaraan awal dengan perwakilan pemprov dan pemkot sudah ditemui kesepakatan. Pada kesepakatan awal itu nantinya ganti rugi bangunan ditanggung pemprov. Sementara untuk ganti rugi kendaraan bermotor ditanggung pemkot,” ujar Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Kamis (17/5/2018).
Dia melanjutkan, dari rangkaian aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo banyak pihak yang mengalami kerugian secara materiil. Misalnya para korban ledakan bom, pemilik bangunan, sampai kendaraan bermotor yang hangus terbakar.
“Akan ada kompensasi yang diberikan oleh negera. Makanya kami melakukan pendataan terlebih dahulu, baru nanti akan diajukan ke pemerintah,” ungkapnya.
Untuk kerugiaannya, katanya, banyak kendaraan bermotor baik itu roda empat maupun roda dua yang terkena ledakan. Demikian juga dengan semua bangunan yang terdampak, seperti gereja, pos pengamanan, rumah susun sampai rumah milik warga.“Bagi semua korban yang terdampak, kami menunggu laporan untuk dicatat dan diajukan,” sambungnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, selain memberikan ganti rugi kendaraan yang terbakar, pihaknya saat ini terus mengawal dan menfasilitasi pengiriman jenazah korban. Selain di Surabaya, jenazah korban juga sudah ada yang dikirim ke Solo dan ke Pasuruan.
Bahkan, lanjutnya, pemkot juga membantu pemakaman korban supaya lebih lancar. Tempat pemakaman juga sudah disiapkan untuk dipakai para korban ledakan bom. Semua fasilitas itu diberikan untuk mempermudah para keluarga korban.“Kami juga berencana menanggung semua biaya pendidikan salah satu anak korban, sekarang masih kami hitung semuanya,” ujar Risma.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun melakukan pendataan serta berkoordinasi dengan pemerintah terkait ganti rugi yang harus dibayar. Mereka sudah menemui perwakilan Pemprov Jatim serta Pemkot Surabaya untuk membahas skema ganti rugi yang diberikan pada korban.
“Dalam pembicaraan awal dengan perwakilan pemprov dan pemkot sudah ditemui kesepakatan. Pada kesepakatan awal itu nantinya ganti rugi bangunan ditanggung pemprov. Sementara untuk ganti rugi kendaraan bermotor ditanggung pemkot,” ujar Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Kamis (17/5/2018).
Dia melanjutkan, dari rangkaian aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo banyak pihak yang mengalami kerugian secara materiil. Misalnya para korban ledakan bom, pemilik bangunan, sampai kendaraan bermotor yang hangus terbakar.
“Akan ada kompensasi yang diberikan oleh negera. Makanya kami melakukan pendataan terlebih dahulu, baru nanti akan diajukan ke pemerintah,” ungkapnya.
Untuk kerugiaannya, katanya, banyak kendaraan bermotor baik itu roda empat maupun roda dua yang terkena ledakan. Demikian juga dengan semua bangunan yang terdampak, seperti gereja, pos pengamanan, rumah susun sampai rumah milik warga.“Bagi semua korban yang terdampak, kami menunggu laporan untuk dicatat dan diajukan,” sambungnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, selain memberikan ganti rugi kendaraan yang terbakar, pihaknya saat ini terus mengawal dan menfasilitasi pengiriman jenazah korban. Selain di Surabaya, jenazah korban juga sudah ada yang dikirim ke Solo dan ke Pasuruan.
Bahkan, lanjutnya, pemkot juga membantu pemakaman korban supaya lebih lancar. Tempat pemakaman juga sudah disiapkan untuk dipakai para korban ledakan bom. Semua fasilitas itu diberikan untuk mempermudah para keluarga korban.“Kami juga berencana menanggung semua biaya pendidikan salah satu anak korban, sekarang masih kami hitung semuanya,” ujar Risma.
(vhs)
Explore More