Banten Genjot Ketersediaan Lapangan Kerja

BANTEN - Badan Pusat Statistik Provinsi Banten merilis bahwa pada 2018 ini terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,75% menjadi 7,77% dari 2017 lalu. TPT lulusan SMP menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain, yaitu 12,02% pada Februari 2018.

BPS Banten juga merilis jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2018 sebesar 5,62 juta orang, naik sekitar 108 ribu pekerja jika dibandingkan keadaan Februari 2017. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Banten adalah sektor industri dan sektor perdagangan, masing-masing sebesar 21,49% dan 19,35%. Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus buruh/karyawan, yakni 2,93 juta orang.

Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Persentase pekerja formal mengalami sedikit penurunan dari 55,54% pada Februari 2017 menjadi 55,25% pada Februari 2018.

Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Subeno mengatakan, dari data yang ada menunjukkan bahwa pertambahan angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. ”Meskipun secara absolut terjadi kenaikan penduduk bekerja, namun kenaikan sarapan tenaga kerja ini tidak sebanding dengan pertambahan angkatan kerja,” kata Agoes Subeno, kemarin.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengakui, tingkat pengangguran Banten menempati posisi kedua se-Indonesia. Dia menyebut, jumlah penyumbang pengangguran tertinggi di Banten diduduki Kabupaten Serang.

”Pengangguran paling tinggi berada di Kabupaten Serang, yakni sekitar 14% terhitung pada akhir Agustus 2017 lalu, sedangkan kedua terbanyak Cilegon dengan 10%,” ungkapnya.

Alhamidi menjelaskan, faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran tersebut salah satunya banyak sekolah kejuruan di Provinsi Banten yang tidak sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar yang ada. ”Warga Banten yang tidak dapat tersalurkan di dunia kerja di antaranya karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti di Cilegon itu, banyak industri kimia dan baja serta yang lainnya, di sini SMK yang ada tidak dapat menampung,” katanya.

Kini dengan telah diterbitkannya Perda No. 4 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti Peraturan Gubernur, setiap perusahaan di wilayah Banten yang akan merekrut tenaga kerja harus melaporkan itu ke dinas tenaga kerja. Alhamidi mengatakan, diharapkan peraturan tersebut menjadi solusi dalam menangani persoalan ketenagakerjaan di Provinsi Banten.

”Dengan adanya peraturan tersebut, perusahaan tidak diizinkan merekrut tenaga kerja sebelum melaporkan lowongan itu kepada Disnaker. Jika ada yang melanggar itu, maka ada sanksi kurungan dan denda. Nah, inilah salah satu kebijakan yang keluarkan dalam angka penataan sistem Ketenagakerjaan di Provinsi Banten,” ujarnya.

Namun di sisi lain, penghitungan jumlah pengangguran di Banten oleh BPS Provinsi Banten pun dinilai tidak holistik. Sebab, BPS Banten hanya mengidentifikasi pengangguran dari ukuran jam kerja. Padahal, banyak lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menjadi wirausaha dengan membuka usaha sendiri.

“Jadi, konsep penghitung penganggurannya saja berbeda. Kalau acuannya konsep (penghitungan) pekerjaan termasuk konsep pekerjaan mandiri seperti wiraswasta, pasti akan turun (jumlah pengangguran),” kata Direktorat P-SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Haris usai Diskusi Terpumpun mengenai Penguatan Pendidikan Vokasi dalam mendukung daya saing pembangunan daerah di Banten yang diselenggarakan Dewan Riset Daerah (DRD) Banten di aula Bappeda Banten, akhir bulan lalu.

Abdul Haris menyampaikan, jika BPS juga menghitung lulusan SMK yang membuka usaha sendiri dan berwirausaha, maka jumlah pengangguran yang disumbang dari lulusan SMK akan turun. “Tujuan SMK tidak hanya menciptakan pekerja, tapi menciptakan wirausaha. Kalau dihitung pasti akan turun,” tegasnya.

Dia menambahkan, lulusan SMK yang memiliki usaha sendiri seperti membuka usaha bengkel dan berwirausaha mestinya dihitung oleh BPS. “Apakah mereka pengangguran, kan tidak. Apakah mereka yang menciptakan lapangan kerja sendiri itu pengangguran, kan tidak. Mereka yang punya usaha sendiri itu tidak dihitung oleh BPS. Coba BPS menggunakan konsep lain, jangan hanya menghitung jam kerja, pasti pengangguran SMK nol. Tidak ada,” ucapnya.

Persoalan di lulusan SMK saat ini justru ada pada kesenjangan antara segmentasi kebutuhan kerja dengan lulusan yang ada. “Kalau mis-match iya. Tapi, kalau menganggur tidak. Jadi, jangan menggunakan hitungan jam kerja. Karena tidak semua orang bekerja delapan jam sehari,” tandasnya.

Upaya Pemprov Banten
Sebanyak 500 orang pencari kerja di Banten dipertemukan dengan perusahaan siap menerima bekerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Provinsi Banten untuk menekan angka pengangguran.

Kadisnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi menjelaskan, kegiatan penerimaan, pelatihan, dan penempatan kerja SDM industri Banten Tahun 2018 dimaksud untuk mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. Mereka yang lolos seleksi nantinya akan disalurkan ke perusahaan yang siap menerima.

“Kami lakukan perekrutan 500 orang pencari kerja yang akan dipertemukan dengan perusahaan yang siap menerima,” ujar Hamidi saat acara pengarahan Penerimaan, Pelatihan, dan Penempatan Kerja SDM Industri Banten Tahun 2018 di Pendopo Gubernur, belum lama ini.

Alhamidi juga menjelaskan, yang lolos seleksi nantinya akan menjalani training hard skill di Badan Diklat Industri (BDI) selama tiga pekan untuk sektor garmen dan alas kaki, serta pelatihan di Korean Training Center selama 2, 5 bulan untuk sektor manufaktur.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim memotivasi lulusan sekolah menegah kejuruan (SMK) di Banten untuk meningkatkan kemampuan di bidang yang ditekuni dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Hal tersebut disampaikan Gubernur mengingat ketatnya persaingan di era digital saat ini.

“Masa depan anak SMK saat ini penuh kompetensi, bersaing. Ternyata semakin ke depan, kompetensinya semakin tinggi, beda dengan zaman saya dulu. Sekarang fasilitas lengkap, ada medsos tapi persaingannya luar biasa,” ujar Gubernur.

Tak hanya menjadi pekerja, Gubernur juga menghimbau para pencari kerja untuk ikut bersaing di dunia usaha digital. Dengan meningkatkan kompetensi dan kreativitas dalam bersaing, dia yakin generasi muda di Banten mampu menciptakan lapangan kerja baru.

“Kalau kerja sekadar kerja ya kerja, kalau mau meningkatkan profesi dan komptensi ya silakan. Apalagi, sekarang dengan kreativitas kita bisa bersaing, buka lapak di mana-mana, kita ciptakan lapangan pekerjaan baru,” ajak Gubernur. (Teguh Mahardika)