Tarif Parkir Gedung Naik, DPRD Minta Program OK Otrip Dipercepat
Senin, 14 Mei 2018 - 22:45 WIB
Tarif Parkir Gedung Naik, DPRD Minta Program OK Otrip Dipercepat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan pajak parkir kendaraan bermotor di dalam gedung. DPRD saat ini sedang menyiapkan payung hukumnya melalui revisi Perda Nomor 16/2010 tentang Pajak Parkir.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Abraham Lunggana alias Haji Lulung, mengatakan, DPRD menargetkan pembahasan perubahan perda tentang pajak parkir itu selesai dalam waktu sekitar 2,5 bulan ke depan. (Baca juga: Tekan Penggunaan Mobil Pribadi, DKI Akan Naikkan Tarif Parkir Gedung)
Secara prinsip, pihaknya setuju dengan keinginan Pemprov DKI menaikkan pajak parkir kendaraan dalam gedung. Namun Lulung meminta agar PT Transportasi Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menaungi transportasi di Jakarta, segera membentuk rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya pengusaha angkutan umum untuk mempercepat OK Otrip.
"Percuma kalau tarif parkir naik tapi OK Otrip belum juga berjalan. Bagaimana masyarakat mau berpindah ke angkutan umum," tandasnya, Senin (14/5/2018). (Baca juga: 1.000 Angkutan Kota Siap Dukung Program OK Otrip)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, kenaikan pajak parkir tersebut bukan dibebankan kepada pengelola, melainkan pengguna layanan parkir. Pengusaha atau pengelola hanya berkewajiban menyetorkan pajak parkir kepada pemerintah daerah.
Untuk tarif layanan parkir yang akan dikenakan kepada konsumen atau pengguna jasa, diatur selanjutnya dalam pergub. Pergub tersebut akan disusun setelah perda terbentuk.
Dengan menaikkan tarif parkir, penggunaan kendaraan pribadi diharapkan dapat berkurang dan masyarakat beralih menggunakan moda transportasi massal. Pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan MRT, LRT, Transjakarta, dan moda transportasi yang terintegrasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Abraham Lunggana alias Haji Lulung, mengatakan, DPRD menargetkan pembahasan perubahan perda tentang pajak parkir itu selesai dalam waktu sekitar 2,5 bulan ke depan. (Baca juga: Tekan Penggunaan Mobil Pribadi, DKI Akan Naikkan Tarif Parkir Gedung)
Secara prinsip, pihaknya setuju dengan keinginan Pemprov DKI menaikkan pajak parkir kendaraan dalam gedung. Namun Lulung meminta agar PT Transportasi Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menaungi transportasi di Jakarta, segera membentuk rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya pengusaha angkutan umum untuk mempercepat OK Otrip.
"Percuma kalau tarif parkir naik tapi OK Otrip belum juga berjalan. Bagaimana masyarakat mau berpindah ke angkutan umum," tandasnya, Senin (14/5/2018). (Baca juga: 1.000 Angkutan Kota Siap Dukung Program OK Otrip)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, kenaikan pajak parkir tersebut bukan dibebankan kepada pengelola, melainkan pengguna layanan parkir. Pengusaha atau pengelola hanya berkewajiban menyetorkan pajak parkir kepada pemerintah daerah.
Untuk tarif layanan parkir yang akan dikenakan kepada konsumen atau pengguna jasa, diatur selanjutnya dalam pergub. Pergub tersebut akan disusun setelah perda terbentuk.
Dengan menaikkan tarif parkir, penggunaan kendaraan pribadi diharapkan dapat berkurang dan masyarakat beralih menggunakan moda transportasi massal. Pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan MRT, LRT, Transjakarta, dan moda transportasi yang terintegrasi.
(thm)
