Ini Jumlah Kekayaan Cagub dan Cawagub Sumatera Utara
Rabu, 25 April 2018 - 04:30 WIB
Ini Jumlah Kekayaan Cagub dan Cawagub Sumatera Utara
A
A
A
MEDAN - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut), Sihar Sitorus tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp350.887.340.551. Jumlah ini membuat pendamping Calon Gubernur Djarot Saiful Hidayat sebagai calon terkaya dibandingkan cagub dan cawagub lainnya.
Posisi kedua, ditempati cawagub lainnya, Musa Rajekshah dengan total Rp60.956.429.963 dan Edy Rahmayadi Rp15.424.895.000. Sedangkan Djarot tercatat sebagai calon dengan harta kekayaan terendah yakni Rp8.433.802.574 pada Pilgub Sumut.
Tak hanya paslon Cagub dan Cawagub Sumut saja yang melaporkan harta kekayaan mereka. Para calon kepala daerah bupati/ wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota lainnya juga memaparkan jumlah hartanya masing-masing. Hal itu diketahui saat kegiatan Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se Sumut di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan pada Selasa, 24 April 2018 kemarin.
Turut hadir, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea. Mendagri Tjahjo Kumolo, dalam kata sambutannya mengatakan, pertemuan deklarasi LHKPN ini sangat penting tidak hanya untuk calon kepala daerah dan berharap tidak terjadi lagi operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Sumut.
Untuk Pilkada serentak ini, lanjut Tjahjo, yang sudah menggunakan dana hibah sebesar Rp1,2 triliun harus dipergunakan dengan baik dan berharap KPU dan Bawaslu dapat mempertanggungjawabkannya. Karena memang di dunia ini proses pemilu membutuhkan dana yang sangat besar.
Dia juga menginginkan calon kepala daerah yang terpilih jangan hanya memiliki keinginan untuk satu periode saja, tapi harus berimajinasi dan mempunyai cita-cita untuk jenjang karier lebih bagus untuk membangun negara lebih baik lagi.
"Para calon kepala daerah jangan hanya bermimpi jadi Gubernur/Bupati satu periode saja, tapi juga punya impian lebih besar untuk Indonesia dengan posisi jenjang karir lebih tinggi. Jadi Pilkada serentak ini suatu proses untuk mewujudkan hal tersebut serta pilkada juga proses memilih pemimpin daerah yang amanah," tegasnya.
Posisi kedua, ditempati cawagub lainnya, Musa Rajekshah dengan total Rp60.956.429.963 dan Edy Rahmayadi Rp15.424.895.000. Sedangkan Djarot tercatat sebagai calon dengan harta kekayaan terendah yakni Rp8.433.802.574 pada Pilgub Sumut.
Tak hanya paslon Cagub dan Cawagub Sumut saja yang melaporkan harta kekayaan mereka. Para calon kepala daerah bupati/ wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota lainnya juga memaparkan jumlah hartanya masing-masing. Hal itu diketahui saat kegiatan Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se Sumut di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan pada Selasa, 24 April 2018 kemarin.
Turut hadir, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea. Mendagri Tjahjo Kumolo, dalam kata sambutannya mengatakan, pertemuan deklarasi LHKPN ini sangat penting tidak hanya untuk calon kepala daerah dan berharap tidak terjadi lagi operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Sumut.
Untuk Pilkada serentak ini, lanjut Tjahjo, yang sudah menggunakan dana hibah sebesar Rp1,2 triliun harus dipergunakan dengan baik dan berharap KPU dan Bawaslu dapat mempertanggungjawabkannya. Karena memang di dunia ini proses pemilu membutuhkan dana yang sangat besar.
Dia juga menginginkan calon kepala daerah yang terpilih jangan hanya memiliki keinginan untuk satu periode saja, tapi harus berimajinasi dan mempunyai cita-cita untuk jenjang karier lebih bagus untuk membangun negara lebih baik lagi.
"Para calon kepala daerah jangan hanya bermimpi jadi Gubernur/Bupati satu periode saja, tapi juga punya impian lebih besar untuk Indonesia dengan posisi jenjang karir lebih tinggi. Jadi Pilkada serentak ini suatu proses untuk mewujudkan hal tersebut serta pilkada juga proses memilih pemimpin daerah yang amanah," tegasnya.
(whb)
