Ini Janji Sudrajat dan Deddy Mizwar soal Pengembangan Jabar Selatan
Rabu, 28 Maret 2018 - 22:12 WIB
Ini Janji Sudrajat dan Deddy Mizwar soal Pengembangan Jabar Selatan
A
A
A
PANGANDARAN - Kawasan Jawa Barat Selatan yang meliputi Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, hingga Sukabumi, menjadi perhatian calon gubernur (cagub) Jabar Deddy Mizwar dan Sudrajat. Dua calon pemimpin Jabar yang tengah berkontestasi itu menyoroti ketimpangan pembangunan di kawasan tersebut.
Dalam kampanyenya di Kabupaten Pangandaran, Deddy Mizwar memandang, ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Jabar Selatan tak lepas dari belum memadainya infrastruktur di kawasan tersebut. Diperlukan koneksitas antarwilayah, sepertihalnya jalan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih menggeliat.
Deddy mencontohkan, meski infrastruktur jalan di wilayah Pangandaran sudah baik, namun konektivitas dari Pangandaran ke wilayah utara dan tengah Jabar membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, jika terpilih sebagai gubernur Jabar, Deddy berjanji terus mengembangkan akses jalan dari wilayah Jabar Selatan menuju berbagai wilayah di kawasan utara dan tengah Jabar.
"Nanti ada reaktivasi kereta api Banjar-Cijulang, ada juga Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) dan dilanjutkan ke Pangandaran, tentunya itu harus dikawal," tegas Deddy di sela kampanyenya, Selasa (27/3/2018).
Tidak hanya itu, agar Jabar Selatan berkembang pesat, cagub Jabar yang diusung Partai Demokrat dan Golkar itu pun berjanji menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Jabar Selatan. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, Deddy yakin, berbagai sektor usaha di Jabar Selatan akan berkembang pesat.
"Putra-putri daerah harus tampil paling depan, sekolah-sekolah vokasi juga harus berkembang, sehingga masyarakat tidak termajinalkan," tandasnya.
Sementara itu, cagub Jabar yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN Sudrajat mengatakan, meski Jabar sebagai salah satu provinsi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Indonesia, namun Jabar juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut yang tinggi.
“Kesenjangan antardaerah masih menjadi isu di Jawa Barat, khususnya kesenjangan antara pembangunan dan kesejahteraan di daerah metropolitan-utara dengan daerah pedesaan di selatan,” kata Sudrajat di Bandung, Rabu (28/3/2018).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sudrajat mengaku telah memiliki sejumlah program dan strategi pembangunan, di antaranya memanfaatkan proyek-proyek infrastruktur besar sebagai lokomotif penggerak perekonomian, meningkatkan iklim investasi yang kondusif, serta memperbaiki kepastian hukum dalam berusaha.
Tidak hanya itu, Sudrajat pun berjanji membangun infrastruktur dan sarana lain yang strategis bagi pengembangan perekonomian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di Jabar.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pembentukan sentra ekonomi unggulan di setiap kabupaten/kota di Jabar, meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan, hingga memfasilitasi bantuan modal, perizinan, sertifikasi halal, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Tak lupa, meningkatkan efisiensi sistem logistik dan distribusi barang, pendirian pusat pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi lokal, sampai menjadikan kembali koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat UUD 1945," pungkasnya.
Dalam kampanyenya di Kabupaten Pangandaran, Deddy Mizwar memandang, ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Jabar Selatan tak lepas dari belum memadainya infrastruktur di kawasan tersebut. Diperlukan koneksitas antarwilayah, sepertihalnya jalan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih menggeliat.
Deddy mencontohkan, meski infrastruktur jalan di wilayah Pangandaran sudah baik, namun konektivitas dari Pangandaran ke wilayah utara dan tengah Jabar membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, jika terpilih sebagai gubernur Jabar, Deddy berjanji terus mengembangkan akses jalan dari wilayah Jabar Selatan menuju berbagai wilayah di kawasan utara dan tengah Jabar.
"Nanti ada reaktivasi kereta api Banjar-Cijulang, ada juga Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) dan dilanjutkan ke Pangandaran, tentunya itu harus dikawal," tegas Deddy di sela kampanyenya, Selasa (27/3/2018).
Tidak hanya itu, agar Jabar Selatan berkembang pesat, cagub Jabar yang diusung Partai Demokrat dan Golkar itu pun berjanji menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Jabar Selatan. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, Deddy yakin, berbagai sektor usaha di Jabar Selatan akan berkembang pesat.
"Putra-putri daerah harus tampil paling depan, sekolah-sekolah vokasi juga harus berkembang, sehingga masyarakat tidak termajinalkan," tandasnya.
Sementara itu, cagub Jabar yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN Sudrajat mengatakan, meski Jabar sebagai salah satu provinsi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Indonesia, namun Jabar juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut yang tinggi.
“Kesenjangan antardaerah masih menjadi isu di Jawa Barat, khususnya kesenjangan antara pembangunan dan kesejahteraan di daerah metropolitan-utara dengan daerah pedesaan di selatan,” kata Sudrajat di Bandung, Rabu (28/3/2018).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sudrajat mengaku telah memiliki sejumlah program dan strategi pembangunan, di antaranya memanfaatkan proyek-proyek infrastruktur besar sebagai lokomotif penggerak perekonomian, meningkatkan iklim investasi yang kondusif, serta memperbaiki kepastian hukum dalam berusaha.
Tidak hanya itu, Sudrajat pun berjanji membangun infrastruktur dan sarana lain yang strategis bagi pengembangan perekonomian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di Jabar.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pembentukan sentra ekonomi unggulan di setiap kabupaten/kota di Jabar, meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan, hingga memfasilitasi bantuan modal, perizinan, sertifikasi halal, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Tak lupa, meningkatkan efisiensi sistem logistik dan distribusi barang, pendirian pusat pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi lokal, sampai menjadikan kembali koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat UUD 1945," pungkasnya.
(sms)
