Pemkab Kobar Targetkan Seluruh PBS dan Petani Sawit Peroleh Sertifikasi ISPO

KOTAWARINGIN BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng menargetkan seluruh perusahaan besar swasta (PBS) dan petani mendapatkan sertifikasi ISPO pada tahun 2019. Untuk itu Pemkab Kobar mengadakan, diskusi bersama Kelompok Kerja Sertifikasi Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Kobar, di Pangkalan Bun.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Perkebunan (TPHP) Kobar Kamaludin menjelaskan, kelompok kerja merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi perkebunan kelapa sawit. Sebab seluruh PBS di Kalteng ditargetkan sudah sertifikasi pada 2019. Kemudian target ISPO harus mendapatkan sertifikasinya tahun 2020.

"Sebanyak 37% perusahaan sawit di Kobar sudah mendapatkan sertifikasi ISPO, tahun ini salah satu perusahaan sawit besar menbantu 1.000 petani mendapatkan sertifikasi, harapannya dapat diikuti oleh seluruh perusahaan sawit di Kobar," ujar Kamaludin, disela kegiatan, Selasa (27/3/2018).

Sementara itu, Bupati Kobar Nurhidayah menyampaikan, sertifikasi ini sebagai instrumen daya saing Indonesia dikancah perdagangan dunia. Minyak sawit Indonesia tengah menjadi sorotan dunia, bukan karena Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor terbesar, tetapi juga karena tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan miyak sawit yang dihasilkan harus melalui pengelolaan yang lestari.

"Kelestarian bukanlah hal yang mudah disepakati semua pihak, begitu pun mengenai cara pembuktiannya. Namun, semua pihak akan bersepakat bahwa pilar utama yang menyokong kelestarian adalah adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan," ujarnya.

Nurhidayah melanjutkan, target ini harus selesai sebelum tahun 2019 merupakan upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kobar untuk mempercepat pembangunan khususnya dibidang perkebunan.

Karena sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kobar bahwa sektor pertanian menjadi sektor unggulan. "Terutama menciptakan iklim ekonomi kesejahteraan masyarakat dengan jaminan harga yang pasti," pungkasnya.