Demiz Sebut Tol Air Tidak Efektif Atasi Banjir, Ini Jawaban Ridwan Kamil
Demiz Sebut Tol Air Tidak Efektif Atasi Banjir, Ini Jawaban Ridwan Kamil
A
A
A
BANDUNG - Calon Gubernur Jabar yang juga Wali Kota Bandung nonaktif, Ridwan Kamil menilai banjir bandang yang menerjang daerah Cicaheum, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, pada 20 Maret 2018, akibat lemahnya pengawasan pemerintah Provinsi Jabar terhadap pembangunan di kawasan Bandung utara (KBU).
"Kenapa hutan di KBU gundul dan sebagainya. Karena, kontrol kebijakan di level provinsi tidak berjalan dengan baik. Kami ini kan korban dari sistem manajemen lingkungan lintas kota kabupaten yang tidak berjalan dengan baik. Itu kan tugasnya Pak Demiz. Jadi jangan nyalah-nyalahin saja," kata Ridwan Kamil saat ditemui di kawasan Jalan Badaksinga, Kota Bandung, Sabtu(24/3/2018).
Emil menyebutkan, pembangunan tol air di daerah Jalan Pagarsih yang dilakukan sebagai salah satu mengatasi persoalan banjir merupakan bentuk masukan dari sejumlah pakar. Para insinyur Institut Teknologi Bandung (ITB) telah merancang dan menghitung dampak dari pembuatan tol air di Pagarsih.
"Yang namanya tol air, basemant air itu sudah dihitung oleh para insinyur ITB. Ada yang berhasil, ada yang belum. Tapi, kami akan terus memperbaiki. Kritik kami jika memang tidak melakukan apa-apa. Kita selalu berusaha dengan masukan yang diberikan para ahli," ujarnya.
Emil mengungkapkan, kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan hulu atau berada di daerah pegunungan di luar kebijakan pemerintahan Kota Bandung. Banjir bandang di kawasan Cicaheum. "Sehebat-hebatnya pemerintah kota Bandung mengelola banjir akan percuma jika pengelolaan gunung tidak dikontrol dengan baik. Bandung akan tetap menjadi korban banjir karena kebijakan," ungkapnya.
Dia menyebutkan, banjir yang menerjang warga di wilayah Cicaheum itu akibat banjir yang terjadi dari Gunung Manglayang. Sebab, banjir yang terjadi di Cicaheum ini tidak hanya air, tetapi disertai lumpur dan batang pohon. "Karena itu, jika kami terpilih nanti akan menggagas pemerintahan perwakilan provinsi di cekungan Bandung untuk mengatasi kerusakan lingkungan di KBU," pungkasnya.
"Kenapa hutan di KBU gundul dan sebagainya. Karena, kontrol kebijakan di level provinsi tidak berjalan dengan baik. Kami ini kan korban dari sistem manajemen lingkungan lintas kota kabupaten yang tidak berjalan dengan baik. Itu kan tugasnya Pak Demiz. Jadi jangan nyalah-nyalahin saja," kata Ridwan Kamil saat ditemui di kawasan Jalan Badaksinga, Kota Bandung, Sabtu(24/3/2018).
Emil menyebutkan, pembangunan tol air di daerah Jalan Pagarsih yang dilakukan sebagai salah satu mengatasi persoalan banjir merupakan bentuk masukan dari sejumlah pakar. Para insinyur Institut Teknologi Bandung (ITB) telah merancang dan menghitung dampak dari pembuatan tol air di Pagarsih.
"Yang namanya tol air, basemant air itu sudah dihitung oleh para insinyur ITB. Ada yang berhasil, ada yang belum. Tapi, kami akan terus memperbaiki. Kritik kami jika memang tidak melakukan apa-apa. Kita selalu berusaha dengan masukan yang diberikan para ahli," ujarnya.
Emil mengungkapkan, kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan hulu atau berada di daerah pegunungan di luar kebijakan pemerintahan Kota Bandung. Banjir bandang di kawasan Cicaheum. "Sehebat-hebatnya pemerintah kota Bandung mengelola banjir akan percuma jika pengelolaan gunung tidak dikontrol dengan baik. Bandung akan tetap menjadi korban banjir karena kebijakan," ungkapnya.
Dia menyebutkan, banjir yang menerjang warga di wilayah Cicaheum itu akibat banjir yang terjadi dari Gunung Manglayang. Sebab, banjir yang terjadi di Cicaheum ini tidak hanya air, tetapi disertai lumpur dan batang pohon. "Karena itu, jika kami terpilih nanti akan menggagas pemerintahan perwakilan provinsi di cekungan Bandung untuk mengatasi kerusakan lingkungan di KBU," pungkasnya.
(wib)
Explore More