Pilkada Serentak Tidak Boleh Diwarnai Intimidasi dan Pemaksaan
Rabu, 21 Maret 2018 - 18:48 WIB
Pilkada Serentak Tidak Boleh Diwarnai Intimidasi dan Pemaksaan
A
A
A
SOLO - Perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Praktik intimidasi dan pemaksaan tidak boleh terjadi dalam Pilkada serentak.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika. Parlemen akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.
Hal ini disampaikan Bamsoet saat memberikan arahan kepada pengurus dan relawan Beringin Center untuk Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Solo, Rabu (21/3/2018). Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo yang juga Ketua PDIP Solo, anggota Fraksi Golkar DPR RI Misbakhun, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo, serta anggota Fraksi Partai Nasdem Sahroni.
“Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarki. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi jaman now tidak boleh begitu. Demokrasi jaman now harus menjunjung tinggi etika dan hukum,” kata Bamsoet.
Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. Hal ini mengingat Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 masih akan diwarnai isu politik identitas dan politik uang.
Menurutnya, pemimpin yang lahir dari proses yang demikian sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan. “Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Bamsoet menuturkan, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu. Adu gagasan, ide, program serta visi dan misi harus menjadi sajian utama.
Dengan langkah itu, masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi. “DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksaanan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," lanjutnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini berharap pelaksanaan Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres dapat menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu menumbuhkembangkan demokrasi yang berkualitas.
“Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat,” tandasnya.
Bamsoet menegaskan kemenangan Pilkada tidak hanya untuk merebut jabatan gubernur, bupati atau wali kota saja. Kemenangan yang diperoleh harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan,” ujarnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika. Parlemen akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.
Hal ini disampaikan Bamsoet saat memberikan arahan kepada pengurus dan relawan Beringin Center untuk Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Solo, Rabu (21/3/2018). Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo yang juga Ketua PDIP Solo, anggota Fraksi Golkar DPR RI Misbakhun, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo, serta anggota Fraksi Partai Nasdem Sahroni.
“Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarki. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi jaman now tidak boleh begitu. Demokrasi jaman now harus menjunjung tinggi etika dan hukum,” kata Bamsoet.
Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. Hal ini mengingat Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 masih akan diwarnai isu politik identitas dan politik uang.
Menurutnya, pemimpin yang lahir dari proses yang demikian sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan. “Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan kualitas demokrasi,” ujarnya.
Bamsoet menuturkan, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu. Adu gagasan, ide, program serta visi dan misi harus menjadi sajian utama.
Dengan langkah itu, masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi. “DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksaanan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," lanjutnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini berharap pelaksanaan Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres dapat menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu menumbuhkembangkan demokrasi yang berkualitas.
“Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat,” tandasnya.
Bamsoet menegaskan kemenangan Pilkada tidak hanya untuk merebut jabatan gubernur, bupati atau wali kota saja. Kemenangan yang diperoleh harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan,” ujarnya.
(poe)
