Kawasan Bandung Utara Kritis, Deddy Mizwar Janji Bentuk Samsat
Minggu, 18 Maret 2018 - 19:20 WIB
Kawasan Bandung Utara Kritis, Deddy Mizwar Janji Bentuk Samsat
A
A
A
BANDUNG - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar menilai, kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU) sudah sangat kritis akibat maraknya pembangunan tanpa memprihatinkan kelestarian lingkungan.
Jika terpilih sebagai gubernur Jabar periode 2018-2023, Cagub nomor urut 4 ini berjanji membentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) KBU, agar kerusakan lingkungan di daerah resapan air tersebut tak semakin parah.
"Nantinya, di Samsat KBU ini beberapa instansi bergabung dalam satu atap, ada kepolisian dan kejaksaan juga sebagai penegak hukumnya. Bahkan, ada kodam serta pemprov dan kabupaten/kota yang bergabung di wilayah KBU," jelas Deddy saat berdialog dengan warga KBU di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (18/3/2018).
Menurut Deddy, dengan hadirnya Samsat KBU, maka pengawasan di KBU akan semakin ketat. Apalagi, masing-masing instansi yang tergabung dalam Samsat KBU juga melakukan pengawasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.
"Sehingga, betul-betul setiap rekomendasi yang dikeluarkan atau izin yang dikeluarkan masing-masing diketahui. Sehingga, yang mana izin yang dikeluarkan dan yang mana yang belum akan terdeteksi dengan baik. Karena itu, setiap kepala daerah di Bandung raya ini harus bisa mengawasi wilayahnya," paparnya.
Deddy mencontohkan, bila ada pihak-pihak yang mendirikan bangunan di KBU tanpa izin dan rekomendasi dari Pemprov Jabar, maka akan langsung ditindak tegas oleh Samsat KBU.
"Tanpa ada rekomendasi dari provinsi, itu berarti pelangaran dan penegakan hukum akan berjalan. Ini sangat penting karena KBU sudah sangat kritis," tagasnya.
Deddy mengaku, selama menjabat Wakil Gubernur Jabar, pihaknya pun telah banyak menerima keluhan terkait kritisnya kondisi KBU. Bahkan, saat berdialog dengan warga KBB, Deddy pun banyak menerima keluhan terkait ancaman bencana longsor dan berkurangnya pasokan air bersih.
"Itu sudah kritis, makanya Bandung akan tetap banjir, semakin parah karena enggak ada lagi daerah resapan, termasuk penduduk sini sudah kesulitan air bersih ditambah ancaman longsor. Tanpa ada kelola tata ruang yang baik, maka sebetulnya kita sedang menuai bencana di masa depan. Artinya, itu harus dikendalikan dengan ketat," papar Deddy.
Deddy menambahkan, pembentukan Samsat KBU merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) tentang KBU yang sudah disahkan sejak dua tahun yang lalu. Dengan adanya Samsat KBU, dia pun yakin penegakan aturan di KBU akan konsisten dan tidak main-main.
"Sehingga, masyarakat ataupun pengembang tidak akan berani main-main di sini karena pendekatannya. Seluruh aparat penegak hukum sama-sama melihat persoalan yang sama dari perspektif yang sama," pungkasnya.
Jika terpilih sebagai gubernur Jabar periode 2018-2023, Cagub nomor urut 4 ini berjanji membentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) KBU, agar kerusakan lingkungan di daerah resapan air tersebut tak semakin parah.
"Nantinya, di Samsat KBU ini beberapa instansi bergabung dalam satu atap, ada kepolisian dan kejaksaan juga sebagai penegak hukumnya. Bahkan, ada kodam serta pemprov dan kabupaten/kota yang bergabung di wilayah KBU," jelas Deddy saat berdialog dengan warga KBU di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (18/3/2018).
Menurut Deddy, dengan hadirnya Samsat KBU, maka pengawasan di KBU akan semakin ketat. Apalagi, masing-masing instansi yang tergabung dalam Samsat KBU juga melakukan pengawasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.
"Sehingga, betul-betul setiap rekomendasi yang dikeluarkan atau izin yang dikeluarkan masing-masing diketahui. Sehingga, yang mana izin yang dikeluarkan dan yang mana yang belum akan terdeteksi dengan baik. Karena itu, setiap kepala daerah di Bandung raya ini harus bisa mengawasi wilayahnya," paparnya.
Deddy mencontohkan, bila ada pihak-pihak yang mendirikan bangunan di KBU tanpa izin dan rekomendasi dari Pemprov Jabar, maka akan langsung ditindak tegas oleh Samsat KBU.
"Tanpa ada rekomendasi dari provinsi, itu berarti pelangaran dan penegakan hukum akan berjalan. Ini sangat penting karena KBU sudah sangat kritis," tagasnya.
Deddy mengaku, selama menjabat Wakil Gubernur Jabar, pihaknya pun telah banyak menerima keluhan terkait kritisnya kondisi KBU. Bahkan, saat berdialog dengan warga KBB, Deddy pun banyak menerima keluhan terkait ancaman bencana longsor dan berkurangnya pasokan air bersih.
"Itu sudah kritis, makanya Bandung akan tetap banjir, semakin parah karena enggak ada lagi daerah resapan, termasuk penduduk sini sudah kesulitan air bersih ditambah ancaman longsor. Tanpa ada kelola tata ruang yang baik, maka sebetulnya kita sedang menuai bencana di masa depan. Artinya, itu harus dikendalikan dengan ketat," papar Deddy.
Deddy menambahkan, pembentukan Samsat KBU merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) tentang KBU yang sudah disahkan sejak dua tahun yang lalu. Dengan adanya Samsat KBU, dia pun yakin penegakan aturan di KBU akan konsisten dan tidak main-main.
"Sehingga, masyarakat ataupun pengembang tidak akan berani main-main di sini karena pendekatannya. Seluruh aparat penegak hukum sama-sama melihat persoalan yang sama dari perspektif yang sama," pungkasnya.
(mhd)
