Pemkot Semarang Perlu Miliki SOP Pelayanan Kesehatan Korban Banjir
Kamis, 22 Februari 2018 - 10:36 WIB
Pemkot Semarang Perlu Miliki SOP Pelayanan Kesehatan Korban Banjir
A
A
A
SEMARANG - Dampak terjadinya banjir di Kota Semarang tidak hanya pada rusaknya infrastruktur khususnya jalan, namun juga berdampak terhadap kesehatan warga. Karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu memiliki standard operational procedure (SOP) baku dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat terdampak banjir.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki mengatakan, SOP ini perlu mengingat banjir adalah bencana rutin setiap musim penghujan. "Pemerintah saat ini sudah memberikan pelayanan kesehatan dengan baik untuk masyarakat korban banjir. Namun demikian Pemkot Semarang masih pasif menunggu laporan atau permintaan masyarakat," katanya, Kamis (22/2/2018).
Imam meminta agar SOP pelayanan kesehatan masyarakat terdampak banjir disusun. Imam menilai, banjir adalah bencana rutin yang hampir terjadi setiap tahunnya, sehingga gejala-gejala dan pola rutin sudah dapat diketahui.
Menurut Imam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector harus memiliki SOP baku mengenai pelayanan kesehatan untuk warga terdampak banjir dan mengoordinasikan dinas-dinas terkait penanganan banjir, seperti Dinas Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan.
SOP ini akan memuat beberapa hal tentang penanganan teknis pelayanan kesehatan korban banjir, seperti ketersediaan obat, alat-alat kesehatan yang harus ada, sistem koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas, jumlah tenaga kesehatan dan dokter, serta kebutuhan-kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya. Dengan SOP ini diharapkan pelayanan kesehatan lebih proaktif.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki mengatakan, SOP ini perlu mengingat banjir adalah bencana rutin setiap musim penghujan. "Pemerintah saat ini sudah memberikan pelayanan kesehatan dengan baik untuk masyarakat korban banjir. Namun demikian Pemkot Semarang masih pasif menunggu laporan atau permintaan masyarakat," katanya, Kamis (22/2/2018).
Imam meminta agar SOP pelayanan kesehatan masyarakat terdampak banjir disusun. Imam menilai, banjir adalah bencana rutin yang hampir terjadi setiap tahunnya, sehingga gejala-gejala dan pola rutin sudah dapat diketahui.
Menurut Imam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector harus memiliki SOP baku mengenai pelayanan kesehatan untuk warga terdampak banjir dan mengoordinasikan dinas-dinas terkait penanganan banjir, seperti Dinas Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan.
SOP ini akan memuat beberapa hal tentang penanganan teknis pelayanan kesehatan korban banjir, seperti ketersediaan obat, alat-alat kesehatan yang harus ada, sistem koordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas, jumlah tenaga kesehatan dan dokter, serta kebutuhan-kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya. Dengan SOP ini diharapkan pelayanan kesehatan lebih proaktif.
(zik)
