Kemendagri Akan Pantau Kondisi Makassar
Selasa, 06 Februari 2018 - 00:46 WIB
Kemendagri Akan Pantau Kondisi Makassar
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengaku belum menerima laporan terkait kondisi di Makassar, Sulawesi Selatan, termasuk usulan pergantian posisi Kepala BPKAD.
"Kasus Makassar belum masuk, tapi nanti akan saya pantau kondisi di Makassar," ungkap Sumarsono saat dihubungi, Senin (5/2/2018).
Menanggapi tunggakan gaji PNS, dia meminta wali kota mengambil langkah cepat. Menurutnya, wali kota sebagai penguasa pengguna anggaran bisa mengambil alih kewenangan tersebut.
"Bisa ditarik ke atas baru bisa gajian. Harusnya memang wali kota bisa mengambil langkah cepat sehingga pegawainya bisa gajian," katanya.
Seperti diketahui, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang gencar mengusut kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Makassar. Dampak penyidikan sangat berpengaruh terhadap roda pemerintahan pascaditetapkannya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin Haiyya sebagai tersangka. Salah satunya adalah belum dibayarnya gaji ribuan pegawai termasuk anggota DPRD.
Celakanya, penyidikan kasus ini semakin gencar dilakukan. Bahkan sebagian pejabat diperiksa secara maraton, termasuk Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. "Tidak hanya Kapolri, Mendagri juga harus turun tangan ke Makassar untuk melihat langsung situasi disana (Makassar)," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.
Menurut Neta, penyidikan kasus dugaan korupsi selama proses pemilihan kepala daerah harus dihentikan. Hal ini mengacu pada surat imbauan Kapolri sebelumnya yakni Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang memerintah pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai. "Kalau ini diteruskan, jelas akan menganggu roda pemerintahan. Bahkan katanya ribuan pegawai sampai saat ini belum terima gaji," tegasnya. (Baca juga: Ribuan Pegawai Terancam Tak Digaji ).
Seperti diketahui, Pilkada Kota Makassar diikuti dua pasangan calon yakni Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari dan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi.
Mohammad Ramdhan Pomanto yang merupakan calon incumbent maju melalui jalur independen. Sementara, pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi melalui jalur partai politik dengan diusung 10 partai yakni Partai NasDem, Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI.
"Kasus Makassar belum masuk, tapi nanti akan saya pantau kondisi di Makassar," ungkap Sumarsono saat dihubungi, Senin (5/2/2018).
Menanggapi tunggakan gaji PNS, dia meminta wali kota mengambil langkah cepat. Menurutnya, wali kota sebagai penguasa pengguna anggaran bisa mengambil alih kewenangan tersebut.
"Bisa ditarik ke atas baru bisa gajian. Harusnya memang wali kota bisa mengambil langkah cepat sehingga pegawainya bisa gajian," katanya.
Seperti diketahui, Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) sedang gencar mengusut kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Makassar. Dampak penyidikan sangat berpengaruh terhadap roda pemerintahan pascaditetapkannya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Erwin Syafruddin Haiyya sebagai tersangka. Salah satunya adalah belum dibayarnya gaji ribuan pegawai termasuk anggota DPRD.
Celakanya, penyidikan kasus ini semakin gencar dilakukan. Bahkan sebagian pejabat diperiksa secara maraton, termasuk Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. "Tidak hanya Kapolri, Mendagri juga harus turun tangan ke Makassar untuk melihat langsung situasi disana (Makassar)," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.
Menurut Neta, penyidikan kasus dugaan korupsi selama proses pemilihan kepala daerah harus dihentikan. Hal ini mengacu pada surat imbauan Kapolri sebelumnya yakni Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang memerintah pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai. "Kalau ini diteruskan, jelas akan menganggu roda pemerintahan. Bahkan katanya ribuan pegawai sampai saat ini belum terima gaji," tegasnya. (Baca juga: Ribuan Pegawai Terancam Tak Digaji ).
Seperti diketahui, Pilkada Kota Makassar diikuti dua pasangan calon yakni Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari dan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi.
Mohammad Ramdhan Pomanto yang merupakan calon incumbent maju melalui jalur independen. Sementara, pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi melalui jalur partai politik dengan diusung 10 partai yakni Partai NasDem, Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, dan PKPI.
(zik)
