Masyarakat Bekasi Dinilai Belum Siap Gunakan Parkir Meter
Jum'at, 05 Januari 2018 - 22:27 WIB
Masyarakat Bekasi Dinilai Belum Siap Gunakan Parkir Meter
A
A
A
BEKASI - Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) Harun Al Rasyid, mengatakan, masyarakat Kota Bekasi belum siap dengan implementasi sistem parkir meter. Padahal, kata dia, sistem parkir ini sudah diterapkan oleh negara maju di dunia.
"Secara sosiologis masyarakat di Kota Bekasi belum siap dengan sistem itu (parkir meter). Masyarakat enggan ke mesin parkir untuk melakukan transaksi parkir," katanya di Bekasi, Jumat (5/1/2018).
Apalagi, kata dia, DTKB dengan pemerintah daerah sedang mempersiapkan materi rekomendasi atas evaluasi penerapan parkir meter. (Baca: Juli, Bekasi Terapkan Parkir Meter )
Terpisah, Direktur Utama PT Pan Satria, Budi Hartono mengaku tidak mengetahui alasannya dan enggan mengomentari soal pemutusan kontrak kerja oleh Pemkot Bekasi. Namun dia mengklaim tidak pernah memiliki masalah, meski dia masih melayani delapan kota lainnya di Indonesia.
Menurut dia, masyarakat Kota Bekasi memang belum siap dengan adanya layanan parkir yang menggunakan mesin atau kartu. "Masyarakat lebih suka dilayani langsung ketimbang harus berjalan menuju mesin parkir meter," katanya. Saat ini, pihaknya menarik 20 mesin yang tersebar di beberapa titik.
Budi mengklaim, nilai investasi yang telah digelontorkan selama dua tahun ini mencapai miliaran rupiah. Selain untuk membeli sarana parkir meter, dana sebanyak itu juga untuk menggaji sekitar 200 juru parkir (jukir) dengan besaran sesuai upah minimum Kota (UMK) setiap tahunnya.
Meski kontraknya telah diputus Kota Bekasi, penerapan parkir meter di delapan kota yang dilayaninya justru bertambah. Misalnya di Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Palembang dan Kota Makasar. "Kota lainnya masih berjalan, kita akan perbaiki semuanya," tukasnya. (Baca: Target PAD Rp9,8 Miliar Retribusi Parkir Kota Bekasi Terancam Gagal Terealisasi )
"Secara sosiologis masyarakat di Kota Bekasi belum siap dengan sistem itu (parkir meter). Masyarakat enggan ke mesin parkir untuk melakukan transaksi parkir," katanya di Bekasi, Jumat (5/1/2018).
Apalagi, kata dia, DTKB dengan pemerintah daerah sedang mempersiapkan materi rekomendasi atas evaluasi penerapan parkir meter. (Baca: Juli, Bekasi Terapkan Parkir Meter )
Terpisah, Direktur Utama PT Pan Satria, Budi Hartono mengaku tidak mengetahui alasannya dan enggan mengomentari soal pemutusan kontrak kerja oleh Pemkot Bekasi. Namun dia mengklaim tidak pernah memiliki masalah, meski dia masih melayani delapan kota lainnya di Indonesia.
Menurut dia, masyarakat Kota Bekasi memang belum siap dengan adanya layanan parkir yang menggunakan mesin atau kartu. "Masyarakat lebih suka dilayani langsung ketimbang harus berjalan menuju mesin parkir meter," katanya. Saat ini, pihaknya menarik 20 mesin yang tersebar di beberapa titik.
Budi mengklaim, nilai investasi yang telah digelontorkan selama dua tahun ini mencapai miliaran rupiah. Selain untuk membeli sarana parkir meter, dana sebanyak itu juga untuk menggaji sekitar 200 juru parkir (jukir) dengan besaran sesuai upah minimum Kota (UMK) setiap tahunnya.
Meski kontraknya telah diputus Kota Bekasi, penerapan parkir meter di delapan kota yang dilayaninya justru bertambah. Misalnya di Kota Tangerang, Kota Bogor, Kota Palembang dan Kota Makasar. "Kota lainnya masih berjalan, kita akan perbaiki semuanya," tukasnya. (Baca: Target PAD Rp9,8 Miliar Retribusi Parkir Kota Bekasi Terancam Gagal Terealisasi )
(mhd)
