Dana Hibah Pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Jabar Tembus Rp195 Miliar
Dana Hibah Pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Jabar Tembus Rp195 Miliar
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Rabu (27/12/17).Dana Hibah Pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Jabar mencapai sekitar Rp195 Miliar
NPHD pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Jabar juga ditandatangani Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Metro Jaya (diwakili Kepala Bidang Keuangan Polda Metro Jaya), dan Pangdam V/Jaya (diwakili oleh Pasirenprogar 051/Wijayakarta).
Diketahui, pada 2018 Provinsi Jabar akan menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar dan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar. Gubernur yang akrab disapa Aher itu mengatakan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran mutlak diperlukan dalam tahapan Pilkada Serentak 2018 tersebut.
Oleh karenanya, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah. Anggaran yang bersumber dari APBD Jabar Tahun Anggaran 2018 tersebut, diberikan kepada Polda Jabar sebesar Rp145 miliar lebih, Polda Metro Jaya Rp22 miliar lebih, Kodam III/Siliwangi Rp26 miliar lebih, dan Kodam V/Jaya Rp2,8 miliar lebih.
"Kita berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, anggaran pencairannya kan 2018 tapi (penandatanganan) NPHD-nya sudah kita laksanakan tahun 2017 ini. Ini di luar kebiasaan. Kan kalau hibah 2018 ya perjanjiannya 2018, mengurusnya 2018. Tapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apa pun dalam pilkada oleh karena serentak di Jabar," jelas Aher.
Selain itu, kata Aher, program pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Jabar bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018. Hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya saat tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai hingga hari H pencoblosan dan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. "Sehingga, seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali," pungkas Aher.
NPHD pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Jabar juga ditandatangani Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Metro Jaya (diwakili Kepala Bidang Keuangan Polda Metro Jaya), dan Pangdam V/Jaya (diwakili oleh Pasirenprogar 051/Wijayakarta).
Diketahui, pada 2018 Provinsi Jabar akan menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar dan pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar. Gubernur yang akrab disapa Aher itu mengatakan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran mutlak diperlukan dalam tahapan Pilkada Serentak 2018 tersebut.
Oleh karenanya, Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada Serentak 2018 yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah. Anggaran yang bersumber dari APBD Jabar Tahun Anggaran 2018 tersebut, diberikan kepada Polda Jabar sebesar Rp145 miliar lebih, Polda Metro Jaya Rp22 miliar lebih, Kodam III/Siliwangi Rp26 miliar lebih, dan Kodam V/Jaya Rp2,8 miliar lebih.
"Kita berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, anggaran pencairannya kan 2018 tapi (penandatanganan) NPHD-nya sudah kita laksanakan tahun 2017 ini. Ini di luar kebiasaan. Kan kalau hibah 2018 ya perjanjiannya 2018, mengurusnya 2018. Tapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apa pun dalam pilkada oleh karena serentak di Jabar," jelas Aher.
Selain itu, kata Aher, program pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Jabar bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018. Hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya saat tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai hingga hari H pencoblosan dan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. "Sehingga, seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali," pungkas Aher.
(wib)
Explore More