Soal Modal OK OCE, Sandi: Dari Awal Saya Meyakini Itu Pemberian Akses
Senin, 18 Desember 2017 - 07:01 WIB
Soal Modal OK OCE, Sandi: Dari Awal Saya Meyakini Itu Pemberian Akses
A
A
A
JAKARTA - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno terus ditagih janji meski baru sekitar dua bulan bekerja. Salah satu program unggulan mereka, yakni One Kecamatan One Eounterpreuneship (OK OCE ), kini menuai kontroversi terkait permodalan.
Sandiaga menegaskan, sejak awal tidak pernah menyatakan akan memberi modal kepada pelaku OK OCE, melainkan akses permodalan. "Saya meyakininya dari awal adalah pemberian akses terhadap permodalan," ujar Sandiaga di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sesai mengikuti lomba lari Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) SME 5K Run, Minggu (17/12/2017).
Menurut Sandiaga, dalam menciptakan lapangan kerja melalui Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), gerakan usaha koperasi OK OCE hanya memberikan kemudahan usaha, lahan usaha, pelatihan, pendampingan, inkubasi, dan inovasi. Lalu terakhir memberikan akses permodalan dari perbankan atau industri.
Kepala daerah tidak punya kapasitas memberi permodalan langsung karena pemerintah sudah punya lembaganya khusus. Misalnya modal untuk UMKM, sudah ada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). "Mereka memiliki kapasitas memberikan pelatihan, akses terhadap permodalan. Kami di Pemprov hanya fasilitator saja," tandasnya.
Dia yakin kesalahpahaman pemberian modal yang ramai dibicarakan saat ini tidak berpengaruh terhadap minat warga mengikuti OK OCE. Bahkan sejak dua bulan lalu sudah ada sekitar 2.700 pelaku yang telah mendaftar.
"Kami harap akan terus bertambah angkanya dan lebih menggerakan lapangan pekerjaan. Bisa tercipta lapangan kerja yang baru dan berkualitas," tandasnya. (Baca: Langkah Awal OK OCE, Anies-Sandi Bentuk 44 Pos Kewirausahaan)
Dalam kesempatan itu Sandi menganalogikan lari dengan pengembangan UMKM. Dia menyebut bahwa UMKM itu harus bergerak dengan cepat (speed) tapi harus punya persiapan (preparation). Untuk maju tak ubahnya sebuah pemanasan sebelum berlari.
Kemudian, nafas panjang (endurance) dalam berlari sangat diperlukan, sehingga UMKM dalam prosesnya tidak mudah lelah menghadapi jatuh bangunnya ekonomi. "Jadi UMKM itu speed, preparation, dan endurance. Kami optimistis dapat mewujudkan OK OCE, menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OKE OCE, Faransyah Jaya, menjelaskan, OKE OCE hanya memberikan rekomendasi ke bank untuk permodalan. Selanjutnya, bank yang akan melakukan validasi dan pemberian modal.
"Sebelum memberikan akses permodalan ada tahapannya. Sedikitnya ada 7 PAS menuju fasilitas permodalan," ujarnya. (Baca: DPRD DKI Jakarta Soroti Program OK OCE dan DP Nol Rupiah)
Faransyah menyebutkan bahwa 7 PAS itu merupakan singkatan dari pendaftaran pelatihan; pelatihan dari perkumpulan gerakan OK OCE, pendampingan untuk program mentoring; dan penjelasan soal proses perizinan usaha.
Lalu pemberian akses untuk memasarkan produk melalui online ataupun offline; pelaporan keuangan; serta terkahir pemberian akses modal sesuai kebutuhan usaha mereka.
"Jadi kalau dilakukan semuanya, misalnya kalau dia enggak punya izin, permodalan kan biasanya enggak bisa. Lalu kalau misalnya pemasaran, dia enggak bisa pilih pembelian, jadi kita akan bantu," jelasnya.
Sandiaga menegaskan, sejak awal tidak pernah menyatakan akan memberi modal kepada pelaku OK OCE, melainkan akses permodalan. "Saya meyakininya dari awal adalah pemberian akses terhadap permodalan," ujar Sandiaga di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sesai mengikuti lomba lari Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) SME 5K Run, Minggu (17/12/2017).
Menurut Sandiaga, dalam menciptakan lapangan kerja melalui Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), gerakan usaha koperasi OK OCE hanya memberikan kemudahan usaha, lahan usaha, pelatihan, pendampingan, inkubasi, dan inovasi. Lalu terakhir memberikan akses permodalan dari perbankan atau industri.
Kepala daerah tidak punya kapasitas memberi permodalan langsung karena pemerintah sudah punya lembaganya khusus. Misalnya modal untuk UMKM, sudah ada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). "Mereka memiliki kapasitas memberikan pelatihan, akses terhadap permodalan. Kami di Pemprov hanya fasilitator saja," tandasnya.
Dia yakin kesalahpahaman pemberian modal yang ramai dibicarakan saat ini tidak berpengaruh terhadap minat warga mengikuti OK OCE. Bahkan sejak dua bulan lalu sudah ada sekitar 2.700 pelaku yang telah mendaftar.
"Kami harap akan terus bertambah angkanya dan lebih menggerakan lapangan pekerjaan. Bisa tercipta lapangan kerja yang baru dan berkualitas," tandasnya. (Baca: Langkah Awal OK OCE, Anies-Sandi Bentuk 44 Pos Kewirausahaan)
Dalam kesempatan itu Sandi menganalogikan lari dengan pengembangan UMKM. Dia menyebut bahwa UMKM itu harus bergerak dengan cepat (speed) tapi harus punya persiapan (preparation). Untuk maju tak ubahnya sebuah pemanasan sebelum berlari.
Kemudian, nafas panjang (endurance) dalam berlari sangat diperlukan, sehingga UMKM dalam prosesnya tidak mudah lelah menghadapi jatuh bangunnya ekonomi. "Jadi UMKM itu speed, preparation, dan endurance. Kami optimistis dapat mewujudkan OK OCE, menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OKE OCE, Faransyah Jaya, menjelaskan, OKE OCE hanya memberikan rekomendasi ke bank untuk permodalan. Selanjutnya, bank yang akan melakukan validasi dan pemberian modal.
"Sebelum memberikan akses permodalan ada tahapannya. Sedikitnya ada 7 PAS menuju fasilitas permodalan," ujarnya. (Baca: DPRD DKI Jakarta Soroti Program OK OCE dan DP Nol Rupiah)
Faransyah menyebutkan bahwa 7 PAS itu merupakan singkatan dari pendaftaran pelatihan; pelatihan dari perkumpulan gerakan OK OCE, pendampingan untuk program mentoring; dan penjelasan soal proses perizinan usaha.
Lalu pemberian akses untuk memasarkan produk melalui online ataupun offline; pelaporan keuangan; serta terkahir pemberian akses modal sesuai kebutuhan usaha mereka.
"Jadi kalau dilakukan semuanya, misalnya kalau dia enggak punya izin, permodalan kan biasanya enggak bisa. Lalu kalau misalnya pemasaran, dia enggak bisa pilih pembelian, jadi kita akan bantu," jelasnya.
(thm)
