Blokade Jalan, Sopir Angkot Semarang Demo Gubernuran

SEMARANG - Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkutan Umum (FKAU) Jawa Tengah (Jateng) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (4/11/2017). Selain menggelar orasi dan membentangkan berbagai spanduk tuntutan dihentikannya operasional transportasi online, ratusan sopir angkot juga memblokade satu lajur Jalan Pahlawan dari depan Mapolda Jateng hingga Gubernuran.

Dalam aksinya, para sopir angkot yang datang dari berbagai daerah di Jateng tersebut menagih janji Gubernur Ganjar Pranowo untuk menghentikan operasional angkutan online yang kian marak beredar di sejumlah wilayah. "Janji-janji dari Pak Gubernur untuk membersihkan angkutan online ternyata bohong semua," kata Sumitro, seorang sopir.

Menurut dia, operasional angkutan online selama ini telah melanggar aturan karena banyak bupati dan wali kota yang menolak mengeluarkan izin operasional. "Mulai Semarang, Temanggung, Solo dan Banyumas kompak tidak setuju dengan keberadaan angkutan online. Semuanya menolak, tetapi kenapa gubernurnya abai terhadap hal ini," sebutnya.

Dia mengungkapkan bahwa transportasi online juga banyak menyerobot penumpang angkot. Hal itu dikarenakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah bertindak konyol dengan membiarkan angkutan online beroperasi secara liar di semua daerah. "Menhub jadi biang atas masalah semua ini. Dia tidak bisa mengatur izin angkutan dan selama ini sering membuat ricuh," tegasnya.

Pihaknya juga mengungkapkan, jika saat ini banyak angkot yang bangkrut di tiap daerah lantaran tak bisa memenuhi target setorannya. "Pendapatan kita turun lebih dari 50%. Jika dulu kita bisa nyetor Rp90.000 sekarang mentok cuma Rp40.000," ungkapnya.

Selain itu, keberadaan transportasi online juga berdampak banyak pengusaha angkot yang gagal melakukan peremajaan. Dia mengaku kesulitan melakukan peremajaan ditengah kondisi penumpang yang sepi ditambah beban pajak kendaraan yang sangat tinggi. "Tidak mungkin kita lakukan peremajaan jika pajaknya naik sampai 60%. Tidak ada setoran lalu gimana lagi," ujar Sumitro.