Jokowi Serahkan 10.000 Sertifikat Tanah di Kabupaten Bandung
Senin, 04 Desember 2017 - 13:05 WIB
Jokowi Serahkan 10.000 Sertifikat Tanah di Kabupaten Bandung
A
A
A
BANDUNG - Sebanyak 10.000 warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapatkan sertifikat tanah gratis dari pemerintah, Senin (4/12/2017).
Sertifikat ini langsung diserahkan Presiden Joko Widodo disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Bandung Dadang M Naser, dan tamu undangan lainnya di Bale Rame, Gedung Bodaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung.
Jokowi mengatakan, sertifikat tanah menjadi program utama dari pemerintahannya saat ini. Penyebabnya karena setiap kali dirinya turun ke daerah banyak keluhan soal sengketa tanah antara individu dengan individu, dengan masyarakar, dan juga dengan perusahaan.
"Kalau sudah pegang sertifikat ini kan enak ga bisa orang lain mengklaim. Jadi bagi yang hari ini dapat sertifikat harus dijaga, diberi plastik dan difoto copi," sarannya.
Dia mengatakan, di Kabupaten Bandung lahan yang harus disertifikat ada sebanyak 1,6 juta bidang namun yang bersertifikat baru 400.000 bidang. Untuk itu harus ada percepatan dan kemudahan agar 1,2 juta bidang tanah yang belum bersertifikat bisa segera memiliki sertifikat.
"Target secara nasional pada 2025 nanti semua tanah di Indonesia harus sudah tersertifikat," tandasnya.
Untuk itu dirinya sudah menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar tahun ini 5 juta sertifikat bisa diterbitkan. Kemudian tahun depan 7 juta sertifikat dan tahun berikutnya 9 juta sertifikat. Secara keseluruhan ada 126 juta tanah di Indonesia yang harus bersertifikat tapi hingga akhir 2016 baru 46 juta yang bersertifikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil menyebutkan, untuk penyerahan 10.000 sertifikat hari ini diserahkan untuk seluruh warga Kabupaten Bandung. Tahun ini Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi sebanyak 16.000 sertifikat dan tahun depan naik menjadi 60.000 sertifikat.
"Untuk Jawa Barat total alokasinya sebanyak 590.000 dan tahun depam naik menjadi satu juta. Targetnya 2025 seluruh tanah di Jabar sudah bersertifikat walaupun di 2020 di beberapa kota seperti Kota Sukabumi dan Kota Bandung sudah bisa tersertifikat semua," terangnya.
Sementara itu, warga Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Nurhasanah (50), mengatakan dirinya merasa terbantu dengan adanya program sertifikat gratis dari pemerintah ini. Untuk itu ketika mendengar kabar mendapatkan program ini dirinya sangat antusias.
Menurutnya, jika harus mengurus sendiri ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka biaya yang disiapkan sangat besar. Dirinya sudah pernah menanyakan untuk mengurus 225 meter persegi tanah miliknya membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta.
Sertifikat ini langsung diserahkan Presiden Joko Widodo disaksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Bandung Dadang M Naser, dan tamu undangan lainnya di Bale Rame, Gedung Bodaya Sabilulungan, Kabupaten Bandung.
Jokowi mengatakan, sertifikat tanah menjadi program utama dari pemerintahannya saat ini. Penyebabnya karena setiap kali dirinya turun ke daerah banyak keluhan soal sengketa tanah antara individu dengan individu, dengan masyarakar, dan juga dengan perusahaan.
"Kalau sudah pegang sertifikat ini kan enak ga bisa orang lain mengklaim. Jadi bagi yang hari ini dapat sertifikat harus dijaga, diberi plastik dan difoto copi," sarannya.
Dia mengatakan, di Kabupaten Bandung lahan yang harus disertifikat ada sebanyak 1,6 juta bidang namun yang bersertifikat baru 400.000 bidang. Untuk itu harus ada percepatan dan kemudahan agar 1,2 juta bidang tanah yang belum bersertifikat bisa segera memiliki sertifikat.
"Target secara nasional pada 2025 nanti semua tanah di Indonesia harus sudah tersertifikat," tandasnya.
Untuk itu dirinya sudah menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar tahun ini 5 juta sertifikat bisa diterbitkan. Kemudian tahun depan 7 juta sertifikat dan tahun berikutnya 9 juta sertifikat. Secara keseluruhan ada 126 juta tanah di Indonesia yang harus bersertifikat tapi hingga akhir 2016 baru 46 juta yang bersertifikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil menyebutkan, untuk penyerahan 10.000 sertifikat hari ini diserahkan untuk seluruh warga Kabupaten Bandung. Tahun ini Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi sebanyak 16.000 sertifikat dan tahun depan naik menjadi 60.000 sertifikat.
"Untuk Jawa Barat total alokasinya sebanyak 590.000 dan tahun depam naik menjadi satu juta. Targetnya 2025 seluruh tanah di Jabar sudah bersertifikat walaupun di 2020 di beberapa kota seperti Kota Sukabumi dan Kota Bandung sudah bisa tersertifikat semua," terangnya.
Sementara itu, warga Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Nurhasanah (50), mengatakan dirinya merasa terbantu dengan adanya program sertifikat gratis dari pemerintah ini. Untuk itu ketika mendengar kabar mendapatkan program ini dirinya sangat antusias.
Menurutnya, jika harus mengurus sendiri ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka biaya yang disiapkan sangat besar. Dirinya sudah pernah menanyakan untuk mengurus 225 meter persegi tanah miliknya membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta.
(rhs)
