Corat-coret Anggaran Ibu Kota
Senin, 04 Desember 2017 - 06:00 WIB
Corat-coret Anggaran Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - PRASETIO Edi Marsudi rupanya tak mau berlama-lama membahas Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017) pekan lalu. Usai membaca total APBD sebesar Rp77,11 triliun atau tepatnya Rp77.117.365.231.898, pimpinan Sidang Paripurna ini langsung meminta persetujuan kepada 75 anggota dewan yang hadir.
"Apakah rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 ini dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah dapat disetujui?" tanya Prasetio.
Suara interupsi yang terdengar silih berganti tenggelam oleh suara setuju dari sejumlah anggota dewan. Prasetio pun lantas mengetuk palu sidang tiga kali: tok tok tok. Palu diketok tak lantas Sidang Paripurna selesai. Anggota dewan tetap ingin menyampaikan unek-uneknya. "Ditampung, Pak, ditampung," ujar Prasetio, akhirnya.
Anggota dewan yang menyampaikan interupsi antara lain adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional, Taufiqurahman. Begitu ada kesempatan, ia langsung mengungkapkan unek-uneknya. Taufiqurahman merasa beberapa poin krusial usulan fraksinya tidak diakomodasi dalam APBD itu.
Sebelum rapat paripurna, Taufiqurahman memang menyebar pers rilis yang menyatakan fraksinya menolak RAPBD 2018. Salah satu poin keberatannya, kenaikan target penerimaan pajak daerah dari Rp35,36 triliun menjadi Rp38,12 triliun. "Meminta dilakukan peninjauan kembali," katanya.
Anggota dewan lainnya juga memberikan catatan terhadap APBD itu. Bahkan, di antara mereka ada yang menyampaikan aspirasi warga di lingkungannya. Ahmad Yani dari Partai Keadilan Sejahtera, misalnya, mengeluhkan tidak adanya jembatan penyeberangan orang di kawasan Mampang, Pasar Minggu, dan Pejaten. "Membahayakan nyawa warga," katanya.
Apakah APBD DKI Jakarta 2018 telah mencerminkan kebutuhan warga Ibu Kota. Simak laporan selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 40/VI/2017 yang terbit Senin (4/12/2017).
"Apakah rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 ini dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah dapat disetujui?" tanya Prasetio.
Suara interupsi yang terdengar silih berganti tenggelam oleh suara setuju dari sejumlah anggota dewan. Prasetio pun lantas mengetuk palu sidang tiga kali: tok tok tok. Palu diketok tak lantas Sidang Paripurna selesai. Anggota dewan tetap ingin menyampaikan unek-uneknya. "Ditampung, Pak, ditampung," ujar Prasetio, akhirnya.
Anggota dewan yang menyampaikan interupsi antara lain adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional, Taufiqurahman. Begitu ada kesempatan, ia langsung mengungkapkan unek-uneknya. Taufiqurahman merasa beberapa poin krusial usulan fraksinya tidak diakomodasi dalam APBD itu.
Sebelum rapat paripurna, Taufiqurahman memang menyebar pers rilis yang menyatakan fraksinya menolak RAPBD 2018. Salah satu poin keberatannya, kenaikan target penerimaan pajak daerah dari Rp35,36 triliun menjadi Rp38,12 triliun. "Meminta dilakukan peninjauan kembali," katanya.
Anggota dewan lainnya juga memberikan catatan terhadap APBD itu. Bahkan, di antara mereka ada yang menyampaikan aspirasi warga di lingkungannya. Ahmad Yani dari Partai Keadilan Sejahtera, misalnya, mengeluhkan tidak adanya jembatan penyeberangan orang di kawasan Mampang, Pasar Minggu, dan Pejaten. "Membahayakan nyawa warga," katanya.
Apakah APBD DKI Jakarta 2018 telah mencerminkan kebutuhan warga Ibu Kota. Simak laporan selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 40/VI/2017 yang terbit Senin (4/12/2017).
(amm)
