DAK KB Tembus Rp1,8 T, BKKBN Minta Daerah Optimalkan Pengelolaan
Kamis, 23 November 2017 - 15:49 WIB
DAK KB Tembus Rp1,8 T, BKKBN Minta Daerah Optimalkan Pengelolaan
A
A
A
BANDUNG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerima gelontoran dana alokasi khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1,8 triliun.
Nilai tersebut menjadi yang terbesar selama BKKBN menerima kucuran DAK KB dari pemerintah pusat hampir sembilan tahun berturut-turut. DAK KB dinilai menjadi solusi strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Buat kita di BKKBN, ini sudah berlangsung hampir 9 tahun untuk DAK KB. Tapi tahun ini puncak jumlah yang terbesar karena selama ini kita hanya mengelola Rp800-900 miliar, sekarang Rp1,8 triliun," ungkap Sekretaris Utama BKKBN Novrijal, Rabu (23/11/2017).
Dijelaskan, DAK KB dikucurkan untuk mengakselerasi program KKBPK, terutama bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan. Dari total DAK KB sebesar Rp1,8 triliun, hampir sebagian besarnya diperuntukkan untuk pembiayaan program Kampung KB. Setiap Kampung KB akan mendapatkan kucuran DAK KB antara Rp80-Rp100 juta.
"Setiap Kampung KB yang ada di DTPK (daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan) akan mendapatkan Rp100 juta. Sementara Kampung KB di kabupaten, tapi bukan di DTPK Rp85 juta, dan Kampung KB di perkotaan Rp80 juta," paparnya.
Disinggung realisasi DAK KB tahun sebelumnya, Novrijal mengakui, pengelolaan DAK KB Tahun Anggaran 2017 belum maksimal. Kondisi tersebut tak lepas dari belum adanya Tim Pengelola DAK KB di tingkat provinsi.
Pasalnya, DAK KB ditransfer langsung ke rekening pemerintah kabupaten/kota dan dalam pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita hanya membantu pada level persiapan di tingkat nasional. Tapi secara sepintas, kita belum happy lah tentang pengelolaan DAK ini, serapannya juga masih rendah, baru 50%-60% saja" ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan DAK KB dan pengawasannya, pihaknya menggelar Workshop Tim Pengendali DAK agar pola pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan DAK KB bisa semakin matang.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Teguh Santoso menyebutkan, DAK KB untuk Provinsi Jabar totalnya mencapai Rp162 miliar yang meliputi DAK fisik sebesar Rp23 miliar untuk 23 kabupaten kota dan non-fisik sebesar Rp139 miliar untuk 27 kabupaten/kota di Jabar.
"Kita juga sudah mengajukan anggaran dari APBD sebesar Rp27 miliar, semoga disetujui oleh mitra di DPRD Jabar," pungkasnya.
Nilai tersebut menjadi yang terbesar selama BKKBN menerima kucuran DAK KB dari pemerintah pusat hampir sembilan tahun berturut-turut. DAK KB dinilai menjadi solusi strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Buat kita di BKKBN, ini sudah berlangsung hampir 9 tahun untuk DAK KB. Tapi tahun ini puncak jumlah yang terbesar karena selama ini kita hanya mengelola Rp800-900 miliar, sekarang Rp1,8 triliun," ungkap Sekretaris Utama BKKBN Novrijal, Rabu (23/11/2017).
Dijelaskan, DAK KB dikucurkan untuk mengakselerasi program KKBPK, terutama bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan. Dari total DAK KB sebesar Rp1,8 triliun, hampir sebagian besarnya diperuntukkan untuk pembiayaan program Kampung KB. Setiap Kampung KB akan mendapatkan kucuran DAK KB antara Rp80-Rp100 juta.
"Setiap Kampung KB yang ada di DTPK (daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan) akan mendapatkan Rp100 juta. Sementara Kampung KB di kabupaten, tapi bukan di DTPK Rp85 juta, dan Kampung KB di perkotaan Rp80 juta," paparnya.
Disinggung realisasi DAK KB tahun sebelumnya, Novrijal mengakui, pengelolaan DAK KB Tahun Anggaran 2017 belum maksimal. Kondisi tersebut tak lepas dari belum adanya Tim Pengelola DAK KB di tingkat provinsi.
Pasalnya, DAK KB ditransfer langsung ke rekening pemerintah kabupaten/kota dan dalam pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita hanya membantu pada level persiapan di tingkat nasional. Tapi secara sepintas, kita belum happy lah tentang pengelolaan DAK ini, serapannya juga masih rendah, baru 50%-60% saja" ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan DAK KB dan pengawasannya, pihaknya menggelar Workshop Tim Pengendali DAK agar pola pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan DAK KB bisa semakin matang.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Teguh Santoso menyebutkan, DAK KB untuk Provinsi Jabar totalnya mencapai Rp162 miliar yang meliputi DAK fisik sebesar Rp23 miliar untuk 23 kabupaten kota dan non-fisik sebesar Rp139 miliar untuk 27 kabupaten/kota di Jabar.
"Kita juga sudah mengajukan anggaran dari APBD sebesar Rp27 miliar, semoga disetujui oleh mitra di DPRD Jabar," pungkasnya.
(nag)
