Penutupan Tempat Usaha, Kriminolog Sebut Harus Ada Bukti Kuat
Sabtu, 18 November 2017 - 06:21 WIB
Penutupan Tempat Usaha, Kriminolog Sebut Harus Ada Bukti Kuat
A
A
A
JAKARTA - Penutupan tempat usaha diperlukan bukti yang kuat tidak hanya laporan dari masyarakat. Karena, tempat usaha tentunya sudah mengantongi izin.
Hal itu disampaikan Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Ferdinand Andi Lolo. Kata dia, apabila penutupan hanya didasarkan atas laporan tanpa bukti kuat maka hal itu cenderung kurang objektif.
"Perlu diteliti, apakah benar di lokasi itu menjadi tempat pidana seperti narkoba dan prostitusi. Itu harus diteliti betul-betul," kata Ferdinand kepada SINDO, Jumat 17 November 2017.
Kedua, kata dia, harus dikonfirmasi pada manajemen apakah benar mereka mengetahui adanya peredaran narkoba dalam lokasi usahanya. Jika tahu, kata dia, apakah mereka cenderung membiarkan atau tidak. Kalau memang ada pembiaran maka itu patut ditindak.
"Kalau ada kejadian dan itu berpola maka bisa jadi itu dasar untuk melakukan penutupan. Tapi kalau hanya insidentil kejadiannya maka perlu dipertimbangkan lagi karena usaha itu menyangkut hidup karyawan juga," katanya.
Menurutnya sangat tidak fair jika penutupan tempat usaha hanya didasarkan pada laporan masyarakat. Karena hal itu bisa mengarah pada unsur kepentingan tertentu.
"Kalau hanya karena intervensi itu tidak fair. Kalau hanya berdasarkan laporan itu diduga ada kepentingan. Maka dari itu harus ada pembuktian jadi tidak bisa dibantah," paparnya. (Baca: Pemprov DKI Resmi Tutup Secara Permanen Diskotek Diamond )
Menurutnya, otoritas yang akan menutup juga harus bijak. Mereka harus memberikan sistem peringatan terlebih dahulu kepada pengelola usaha. Pemilik usaha juga harus diberikan kesempatan untuk diberikan pembelaan baik secara administrasi dan hukum. "Kalau main tutup itu tidak demokrasi," tutupnya.
Hal itu disampaikan Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Ferdinand Andi Lolo. Kata dia, apabila penutupan hanya didasarkan atas laporan tanpa bukti kuat maka hal itu cenderung kurang objektif.
"Perlu diteliti, apakah benar di lokasi itu menjadi tempat pidana seperti narkoba dan prostitusi. Itu harus diteliti betul-betul," kata Ferdinand kepada SINDO, Jumat 17 November 2017.
Kedua, kata dia, harus dikonfirmasi pada manajemen apakah benar mereka mengetahui adanya peredaran narkoba dalam lokasi usahanya. Jika tahu, kata dia, apakah mereka cenderung membiarkan atau tidak. Kalau memang ada pembiaran maka itu patut ditindak.
"Kalau ada kejadian dan itu berpola maka bisa jadi itu dasar untuk melakukan penutupan. Tapi kalau hanya insidentil kejadiannya maka perlu dipertimbangkan lagi karena usaha itu menyangkut hidup karyawan juga," katanya.
Menurutnya sangat tidak fair jika penutupan tempat usaha hanya didasarkan pada laporan masyarakat. Karena hal itu bisa mengarah pada unsur kepentingan tertentu.
"Kalau hanya karena intervensi itu tidak fair. Kalau hanya berdasarkan laporan itu diduga ada kepentingan. Maka dari itu harus ada pembuktian jadi tidak bisa dibantah," paparnya. (Baca: Pemprov DKI Resmi Tutup Secara Permanen Diskotek Diamond )
Menurutnya, otoritas yang akan menutup juga harus bijak. Mereka harus memberikan sistem peringatan terlebih dahulu kepada pengelola usaha. Pemilik usaha juga harus diberikan kesempatan untuk diberikan pembelaan baik secara administrasi dan hukum. "Kalau main tutup itu tidak demokrasi," tutupnya.
(mhd)
