Pemkab Bintan Bakal Lakukan Mutasi Besar-besaran
Pemkab Bintan Bakal Lakukan Mutasi Besar-besaran
A
A
A
BANDAR SERI BENTAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dalam waktu dekat akan melaksanakan mutasi besar-besaran, mulai dari jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjumlah 29 orang, camat 10 orang, juga pejabat eselon II, III, dan IV.
Segera bergulirnya mutasi besar-besaran ini ditandai saat Bupati Bintan Apri Sujadi pekan lalu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menambah dua OPD, namun mengurangi sau OPD. Jumlah OPD yang tadinya 28 menjadi 29 OPD. Dua OPD yang ditambah Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Sedangkan satu OPD yang dikurangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Bupati Bintan Apri Sujadi saat dikonfirmasi rencanadilaksanakannnya mutasi besar-besaran mengatakan, mutasi tersebut akan ia laksanakan setelah pelaksanaan APBD 2017 selesai. Mutasi yang akan ia gulirkan, bukanlah mutasi setengah-setengah atau hanya pejabat eselon II dan III, namun keseluruhan pejabat eselon sesuai dengan prestasi dan kinerja masing-masing.
"Kalau pelaksanaan APBD 2017 sudah selesai barulah kita laksanakan mutasi, agar tidak mengganggu kinerja dan capaian target. Bisa jadi akhir tahun ini atau awal tahun 2018," kata Apri di Bintan Buyu, Senin (13/11/2017).
Pelaksanaan mutasi, menurut Apri, hal biasa. Sebab, setiap tahun para pegawai harus mendapatkan penilaian. Mereka yang berprestasi layak mendapatkan promosi jabatan ke tingkat lebih tinggi. Sementara, yang belum berprestasi diberikan kesempatan menempati jabatan lain agar bisa berprestasi. Sebagian pejabat juga dipertahankan pada posisi saat ini.
"Bagaimana fungsi pelayanan kepada masyarakat dikedepankan menjadi lebih baik lagi, menjalankan pemerintahan yang transparan dan clean and good governance," katanya.
Pejabat-pejabat yang berhak menjadi kepala OPD atau masuk dalam 'Kabinet Bintan Gemilang' itu, lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi yang sudah mengantongi sertifikat lulusan assesment atau pejabat-pejabat yang berkualitas.
"Pastinya mutasi ini akan lebih ketat dan selektif. Berkemungkinan besar yang lulus bagi pejabat yang memiliki loyalitas dan kapabilitas dan mampu menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati," ujarnya.
Rencana mutasi besar-besaran dikabarkan membuat beberapa pejabat eselon II maupun eselon III mulai bergerilya, merapat ke pusat pemerintahan, Kantor Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan. Salah seorang pegawai di lingkungan Pemkab Bintan yang menolak namanya diberitakan mengatakan, pendekatan dan lobi-lobi sudah dilakukan oleh beberapa kepala dinas dan kepala badan.
"Ada yang menemui Pak Bupati, Pak Wakil, ataupun Pak Sekda. Padahal pada hari-hari biasa pejabat-pejabat tersebut jarang menghadap," kata pegawai tersebut.
Segera bergulirnya mutasi besar-besaran ini ditandai saat Bupati Bintan Apri Sujadi pekan lalu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menambah dua OPD, namun mengurangi sau OPD. Jumlah OPD yang tadinya 28 menjadi 29 OPD. Dua OPD yang ditambah Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Sedangkan satu OPD yang dikurangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Bupati Bintan Apri Sujadi saat dikonfirmasi rencanadilaksanakannnya mutasi besar-besaran mengatakan, mutasi tersebut akan ia laksanakan setelah pelaksanaan APBD 2017 selesai. Mutasi yang akan ia gulirkan, bukanlah mutasi setengah-setengah atau hanya pejabat eselon II dan III, namun keseluruhan pejabat eselon sesuai dengan prestasi dan kinerja masing-masing.
"Kalau pelaksanaan APBD 2017 sudah selesai barulah kita laksanakan mutasi, agar tidak mengganggu kinerja dan capaian target. Bisa jadi akhir tahun ini atau awal tahun 2018," kata Apri di Bintan Buyu, Senin (13/11/2017).
Pelaksanaan mutasi, menurut Apri, hal biasa. Sebab, setiap tahun para pegawai harus mendapatkan penilaian. Mereka yang berprestasi layak mendapatkan promosi jabatan ke tingkat lebih tinggi. Sementara, yang belum berprestasi diberikan kesempatan menempati jabatan lain agar bisa berprestasi. Sebagian pejabat juga dipertahankan pada posisi saat ini.
"Bagaimana fungsi pelayanan kepada masyarakat dikedepankan menjadi lebih baik lagi, menjalankan pemerintahan yang transparan dan clean and good governance," katanya.
Pejabat-pejabat yang berhak menjadi kepala OPD atau masuk dalam 'Kabinet Bintan Gemilang' itu, lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi yang sudah mengantongi sertifikat lulusan assesment atau pejabat-pejabat yang berkualitas.
"Pastinya mutasi ini akan lebih ketat dan selektif. Berkemungkinan besar yang lulus bagi pejabat yang memiliki loyalitas dan kapabilitas dan mampu menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati," ujarnya.
Rencana mutasi besar-besaran dikabarkan membuat beberapa pejabat eselon II maupun eselon III mulai bergerilya, merapat ke pusat pemerintahan, Kantor Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan. Salah seorang pegawai di lingkungan Pemkab Bintan yang menolak namanya diberitakan mengatakan, pendekatan dan lobi-lobi sudah dilakukan oleh beberapa kepala dinas dan kepala badan.
"Ada yang menemui Pak Bupati, Pak Wakil, ataupun Pak Sekda. Padahal pada hari-hari biasa pejabat-pejabat tersebut jarang menghadap," kata pegawai tersebut.
(zik)
Explore More