Mutasi Pejabat Pemkab Blitar Diprotes LSM, Ada Apa?
loading...
Massa Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Foto/SINDOnews/Solichan Arif
A
A
A
BLITAR - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka mempersoalkan mutasi pejabat yang berlangsung di lingkungan Pemkab Blitar.
Massa mendesak wakil rakyat mengusut dugaan adanya jual beli jabatan, dalam kebijakan mutasi yang dijalankan Bupati Blitar, Rini Syarifah. "Suara yang berkembang di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara), diduga ada (jual beli jabatan)," ujar Koordinator aksi Jaka Prasetya, Kamis (9/9/2021).
Belum lama ini mutasi pegawai ASN di lingkungan Pemkab Blitar digelar dua kali dalam sebulan. Pada 8 Agustus 2021, Rini Syarifah memutasi 237 pejabat eselon III dan IV. Kemudian dilanjut pada 27 Agustus 2021, sebanyak 58 pejabat eselon IV B hingga II B juga dimutasi.
Namun ada sejumlah posisi setingkat kepala dinas yang dikosongkan . Sebut saja Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, BPKAD, Bapenda, dan Asisten yang hingga kini tidak memiliki pimpinan. Menurut Jaka, yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat.
Karena pelayanan di sejumlah dinas yang tidak ada pimpinannya tersebut, tidak bisa berjalan maksimal. "Masyarakat yang dirugikan," katanya. Jaka melihat Tim Baperjakat Pemkab Blitar, tidak bekerja dengan baik. Disinyalir tidak ada pemetaan yang matang.
Ia juga mencurigai pelaksanaan mutasi tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku. "Kami khawatir, mutasi yang berjalan kemarin ada hal-hal yang tidak sesuai mekanisme," papar Jaka. Terkait dugaan adanya jual beli jabatan dalam proses mutasi, Jaka mengaku mendengarnya.
Massa mendesak wakil rakyat mengusut dugaan adanya jual beli jabatan, dalam kebijakan mutasi yang dijalankan Bupati Blitar, Rini Syarifah. "Suara yang berkembang di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara), diduga ada (jual beli jabatan)," ujar Koordinator aksi Jaka Prasetya, Kamis (9/9/2021).
Belum lama ini mutasi pegawai ASN di lingkungan Pemkab Blitar digelar dua kali dalam sebulan. Pada 8 Agustus 2021, Rini Syarifah memutasi 237 pejabat eselon III dan IV. Kemudian dilanjut pada 27 Agustus 2021, sebanyak 58 pejabat eselon IV B hingga II B juga dimutasi.
Namun ada sejumlah posisi setingkat kepala dinas yang dikosongkan . Sebut saja Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, BPKAD, Bapenda, dan Asisten yang hingga kini tidak memiliki pimpinan. Menurut Jaka, yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat.
Karena pelayanan di sejumlah dinas yang tidak ada pimpinannya tersebut, tidak bisa berjalan maksimal. "Masyarakat yang dirugikan," katanya. Jaka melihat Tim Baperjakat Pemkab Blitar, tidak bekerja dengan baik. Disinyalir tidak ada pemetaan yang matang.
Ia juga mencurigai pelaksanaan mutasi tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku. "Kami khawatir, mutasi yang berjalan kemarin ada hal-hal yang tidak sesuai mekanisme," papar Jaka. Terkait dugaan adanya jual beli jabatan dalam proses mutasi, Jaka mengaku mendengarnya.
Explore More