Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat
Senin, 13 November 2017 - 13:29 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat
A
A
A
MAKASSAR - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang mencapai angka di atas pertumbuhan nasional. Ia mengharapkan pertumbuhan ekonomi ini dapat merata dirasakan di seluruh daerah dan seluruh masyarakat Sulsel.
“Pertumbuhan ekonomi ini seharusnya bisa merata ke seluruh daerah dan bisa dirasakan seluruh masyarakat,” katanya usai Tim Kunjungan Kerja Komisi XI melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia, BPS, Bappeda, Biro Perekonomian Provinsi Sulsel, OJK, industri perbankan BUMN, LKPP, LPS, LPEI, PT. Askrindo, Jamkrindo, BPK, BPKP, dan jajaran Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, di Makassar, Senin (30/10/2017).
Heri Gunawan menjelaskan, walaupun dalam trend saat ini dibanding tahun kemarin menurun, namun masih terbilang baik. Sekarang berada dalam 6,6% yang sebelumnya di 7,14%. Dari informasi yang didapatnya ada satu hal yang unik.
Ada sebuah catatan yang menyatakan adanya Gini Ratio dimana 1% penduduk menguasai 40%. Di sisi yang lain ada ketimpangan antara kota dan desa serta antara daerah yang satu dengan yang lain sampai 60%. Menurut data BPS di sisi yang lain juga ada survei kebahagiaan antara penduduk desa 70% dan penduduk kota 73%.
“Ada sedikit aneh memang saat terjadi ketimpangan Gini Ratio, tetapi penduduknya bahagia. Saya pikir ini patut dipertanyakan lebih dalam untuk kita ketahui faktor yang mempengaruhi ini,” ujarnya.
Terkait masalah pertumbuhan pembiayaan ataupun lembaga keuangan yang berada di Sulsel, yang pada intinya Komisi XI memberi apresiasi. Namun untuk pertumbuhan keuangan dimana dengan bantuan suku bunga Bank Indonesia yang ada pada kisaran 4%, seharusnya secara ideal akan menumbuhkan porsi penyaluran pembiayaan ataupun tumbuhnya kredit.
Namun yang terjadi, ternyata masih banyak dana yang mengendap di perbankan dan penyaluran pun tersendat dan sedikit terkendala dimana masih 10%. “Idealnya pada saat suku bunga Bank Indonesia turun penyaluran kredit bisa berjalan. Karena apapun yang dikatakan oleh LPEI ataupun Perbankan, Jamkrindo dan Askrindo pada ujungnya berharap tumbuh berkembangnya UMKM. Tetapi dengan tidak adanya penyaluran berarti terjadi kondisi yang terhambat. Sementara UMKM ini akan membantu mendorong tumbuh ekonomi,” paparnya.
Demikian juga masalah pendapatan dari segi pajak dan dari segi bea cukai. Politisi Partai Gerindra ini berharap daerah bisa menentukan potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan ini. Mereka harus bertahan dengan itu untuk adanya sebuah kepastian terkait masalah dengan budget. Ini juga akan berdampak postif pada APBN tentunya.
Saat ini mereka menyerahkan ke pusat dan ditentukan dari pusat untuk kembali ke daerah. Permasalahannya kalau daerah yang terkait dengan komoditas atau komoditi, dan ada komoditi yang turun harganya di luar prediksi, tentunya pendapatan pajak dan cukai ini akan turut berimbas.
Kalau ini terjadi, berarti akan menambah defisit untuk APBN kita yang ujung-ujungnya nanti akan berhutang. Pada saat daerah nanti sudah mampu menentukan budget-nya dan mereka sudah mempersiapkan diri jadi tidak perlu penambahan dari pusat.
“Jadi dari pola penganggaran pendapatan negaranya sendiri agak sedikit keliru. Kalau ini keliru ternyata ada suatu kondisi yang berubah tentunya ini akan membuat defisit kita akan semakin melebar. Komisi XI berharap antarpemerintah daerah dan mitra kerja di daerah satu dengan yang lain bisa sinergi, saling mengisi, dan saling berkomunikasi untuk kemajuan bangsa dan negara.” katanya.
“Pertumbuhan ekonomi ini seharusnya bisa merata ke seluruh daerah dan bisa dirasakan seluruh masyarakat,” katanya usai Tim Kunjungan Kerja Komisi XI melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia, BPS, Bappeda, Biro Perekonomian Provinsi Sulsel, OJK, industri perbankan BUMN, LKPP, LPS, LPEI, PT. Askrindo, Jamkrindo, BPK, BPKP, dan jajaran Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, di Makassar, Senin (30/10/2017).
Heri Gunawan menjelaskan, walaupun dalam trend saat ini dibanding tahun kemarin menurun, namun masih terbilang baik. Sekarang berada dalam 6,6% yang sebelumnya di 7,14%. Dari informasi yang didapatnya ada satu hal yang unik.
Ada sebuah catatan yang menyatakan adanya Gini Ratio dimana 1% penduduk menguasai 40%. Di sisi yang lain ada ketimpangan antara kota dan desa serta antara daerah yang satu dengan yang lain sampai 60%. Menurut data BPS di sisi yang lain juga ada survei kebahagiaan antara penduduk desa 70% dan penduduk kota 73%.
“Ada sedikit aneh memang saat terjadi ketimpangan Gini Ratio, tetapi penduduknya bahagia. Saya pikir ini patut dipertanyakan lebih dalam untuk kita ketahui faktor yang mempengaruhi ini,” ujarnya.
Terkait masalah pertumbuhan pembiayaan ataupun lembaga keuangan yang berada di Sulsel, yang pada intinya Komisi XI memberi apresiasi. Namun untuk pertumbuhan keuangan dimana dengan bantuan suku bunga Bank Indonesia yang ada pada kisaran 4%, seharusnya secara ideal akan menumbuhkan porsi penyaluran pembiayaan ataupun tumbuhnya kredit.
Namun yang terjadi, ternyata masih banyak dana yang mengendap di perbankan dan penyaluran pun tersendat dan sedikit terkendala dimana masih 10%. “Idealnya pada saat suku bunga Bank Indonesia turun penyaluran kredit bisa berjalan. Karena apapun yang dikatakan oleh LPEI ataupun Perbankan, Jamkrindo dan Askrindo pada ujungnya berharap tumbuh berkembangnya UMKM. Tetapi dengan tidak adanya penyaluran berarti terjadi kondisi yang terhambat. Sementara UMKM ini akan membantu mendorong tumbuh ekonomi,” paparnya.
Demikian juga masalah pendapatan dari segi pajak dan dari segi bea cukai. Politisi Partai Gerindra ini berharap daerah bisa menentukan potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan ini. Mereka harus bertahan dengan itu untuk adanya sebuah kepastian terkait masalah dengan budget. Ini juga akan berdampak postif pada APBN tentunya.
Saat ini mereka menyerahkan ke pusat dan ditentukan dari pusat untuk kembali ke daerah. Permasalahannya kalau daerah yang terkait dengan komoditas atau komoditi, dan ada komoditi yang turun harganya di luar prediksi, tentunya pendapatan pajak dan cukai ini akan turut berimbas.
Kalau ini terjadi, berarti akan menambah defisit untuk APBN kita yang ujung-ujungnya nanti akan berhutang. Pada saat daerah nanti sudah mampu menentukan budget-nya dan mereka sudah mempersiapkan diri jadi tidak perlu penambahan dari pusat.
“Jadi dari pola penganggaran pendapatan negaranya sendiri agak sedikit keliru. Kalau ini keliru ternyata ada suatu kondisi yang berubah tentunya ini akan membuat defisit kita akan semakin melebar. Komisi XI berharap antarpemerintah daerah dan mitra kerja di daerah satu dengan yang lain bisa sinergi, saling mengisi, dan saling berkomunikasi untuk kemajuan bangsa dan negara.” katanya.
(rhs)
