Dukung Ridwan Kamil, Setnov Minta Kader Golkar Jabar Tunduk Keputusan DPP
Selasa, 07 November 2017 - 14:06 WIB
Dukung Ridwan Kamil, Setnov Minta Kader Golkar Jabar Tunduk Keputusan DPP
A
A
A
BANDUNG - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) meminta seluruh kader Golkar Jabar untuk tunduk dan mematuhi keputusan DPP yang mengusung Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jabar.
Keputusan tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris DPP partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah saat dihubungi, Selasa(7/11/2017).
"Dalam surat rekomendasi itu kan muncul item, seluruh kader harus mengikuti perintah DPP Golkar. Maka harus patuh. Tidak boleh ada kader yang tidak patuh," tegasnya.
Sebagai induk dari sebuah partai, DPP Golkar diakuinya sudah menyiapkan sanksi bagi siapa pun kader yang tidak mengikuti arahan Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat. Ini karena, menurut dia, kesolidan merupakan kunci utama dalam meraih kemenangan dalam kontestasi politik.
"Ada semacam sanksi, karena kan itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader,” katanya.
Secara pribadi dan institusi partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menurut Ratu sudah memerintahkan kepatuhan kader di seluruh tingkatan dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi dukungan untuk Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien di Pilgub Jawa Barat. "Iya, Pak Setnov juga sudah perintahkan," kata dia.
Terkait aksi penolakan yang muncul dari arus bawah Golkar Jawa Barat dan pernyataan kesolidan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menurut Ratu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berada dalam posisi tegak lurus terhadap rekomendasi DPP.
"Sikap Pak Setnov ‘keukeuh’ ya bahwa elektabilitas Ridwan Kamil menjadi patokan utama dan memerintah seluruh kader untuk patuh memenangkan Ridwan Kamil," tandasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pun sudah mengimbau kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak pindah partai meski mendapat dukungan besar dari warga Jawa Barat dan calon partai pengusung seperti PDIP dan Hanura.
"Imbauan kami kepada Kang Dedi agar beliau tidak pindah partai meskipun mendapatkan dukungan yang besar dari warga Jawa Barat untuk mencalonkan. Acuannya Kartu Tanda Anggota Golkar yang beliau pegang. Kalau tidak patuh, kami ada sanksi, Pak Setnov punya hak preogatif," pungkasnya.
Keputusan tersebut diungkapkan Wakil Sekretaris DPP partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah saat dihubungi, Selasa(7/11/2017).
"Dalam surat rekomendasi itu kan muncul item, seluruh kader harus mengikuti perintah DPP Golkar. Maka harus patuh. Tidak boleh ada kader yang tidak patuh," tegasnya.
Sebagai induk dari sebuah partai, DPP Golkar diakuinya sudah menyiapkan sanksi bagi siapa pun kader yang tidak mengikuti arahan Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat. Ini karena, menurut dia, kesolidan merupakan kunci utama dalam meraih kemenangan dalam kontestasi politik.
"Ada semacam sanksi, karena kan itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader,” katanya.
Secara pribadi dan institusi partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menurut Ratu sudah memerintahkan kepatuhan kader di seluruh tingkatan dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi dukungan untuk Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien di Pilgub Jawa Barat. "Iya, Pak Setnov juga sudah perintahkan," kata dia.
Terkait aksi penolakan yang muncul dari arus bawah Golkar Jawa Barat dan pernyataan kesolidan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menurut Ratu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berada dalam posisi tegak lurus terhadap rekomendasi DPP.
"Sikap Pak Setnov ‘keukeuh’ ya bahwa elektabilitas Ridwan Kamil menjadi patokan utama dan memerintah seluruh kader untuk patuh memenangkan Ridwan Kamil," tandasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pun sudah mengimbau kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak pindah partai meski mendapat dukungan besar dari warga Jawa Barat dan calon partai pengusung seperti PDIP dan Hanura.
"Imbauan kami kepada Kang Dedi agar beliau tidak pindah partai meskipun mendapatkan dukungan yang besar dari warga Jawa Barat untuk mencalonkan. Acuannya Kartu Tanda Anggota Golkar yang beliau pegang. Kalau tidak patuh, kami ada sanksi, Pak Setnov punya hak preogatif," pungkasnya.
(nag)
