Sejumlah Proyek Danais Dianggap Terlalu Mahal
Selasa, 07 November 2017 - 11:39 WIB
Sejumlah Proyek Danais Dianggap Terlalu Mahal
A
A
A
YOGYAKARTA - Sejumlah proyek yang didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais) mendapat kritikan kalangan wakil rayat. Proyek-proyek ini menghabiskan dana yang tidak masuk akal lantaran terlalu mahal.
Sekretaris Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga mengungkapkan, berdasarkan sidak ke sejumlah proyek infrastruktur milik Pemda DIY, diketahui sejumlah kejanggalan lantaran besarnya anggaran yang digunakan. Salah satunya adalah pembangunan jalan dan Jembatan Lemah Abang di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Jalan dengan panjang 3 kilometer ini menghabiskan anggaran Rp61 miliar lebih. "Menurut saya anggaran ini terlalu mahal," ujar Gimmy di Lantai 3 Gedung DPRD DIY, Senin (6/11/2017).
Menurut Gimmy, anggaran ini seharusnya bisa dihemat lagi atau dirasionalisasi hingga sepertinganya demi efisiensi. Seperti diketahui, proyek jalan dan jembatan Lemah Abang ini dikerjakan oleh PT Aneka Dharma Persada. Proyek dikerjakan sejak 6 Februari 2017 dan ditenggat rampung pada 17 November mendatang. Rincian pekerjaan meliputi jalan pendekat antara Gayamharjo-Lemah Abang (Prambanan) sepanjang satu kilometer, konstruksi jembatan sepanjang 90 meter, dan jalan pendekat Lemah Abang-Ngoro-oro, Patuk sepanjang dua kilometer.
Pembangunan jalan dan jembatan ini diharapkan sebagai konektivitas kawasan pariwisata Candi Prambanan, Candi Bokoharjo, Tebing Breksi, Candi Ijo, dan Candi Barongan. Jalur ini juga bisa menjadi jalur alternatif antara Kota Yogyakarta dan Sleman menuju Gunungkidul.
Selain proyek jalan, Komisi C juga menyoroti proyek Rusunawa Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman yang juga didanai oleh Danais. Rusunawa ini menghabiskan anggaran Rp7,6 miliar. Dana sebesar ini dipakai untuk membangun rumah susun tiga lantai untuk 17 kamar. Nantinya kamar-kamar ini akan diperuntukkan bagi pensiunan PNS golongan I.
"Menurut kami ini juga terlalu mahal. Kalau dihitung per kamar dianggarkan Rp500 juta. Saya orang bodoh enggak tahu hitung-hitungannya. Tapi dengan dana sebesar itu nanti seharusnya TV, kursi, karpetnya bagus dong," sindir Gimmy.
Menurut Gimmy, proyek fisik yang anggarannya bersumber dari Danais, pemakaiannya cukup longgar dan kurang pengawasan. "Karena sumbernya dari Danais kewenangan kita terbatas. Kita hanya bisa melakukan pengawasan di lapangan setelah proyek berjalan tidak bisa kita campur tangan proses penganggaran dan perencanaan," ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD DIY Zuhrif Hudaya juga berpendapat sama. Proyek pembangunan jalan dan rusunawa ini memang terlalu mahal. "Untuk jalan sepanjang 3 km menghabiskan Rp61 miliar dan rusunawa 17 kamar dengan anggaran Rp1,7 miliar ini menurut saya memang kelarangen (terlalu mahal)," ujarnya.
Selain mengkritisi proyek jalan-jembatan Lemah Abang dan Rusunawa Gemawang, Komisi C juga mendorong adanya ketepatan pembangunan agar visi misi Gubernur DIY 2017-2022 berupa pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah mampu terwujud.
"Meski demikian kita juga apresiasi pembangunan jaringan irigasi di Pajangan, Bantul, tahun depan bisa beroperasi dan mampu mengairi 11 desa. Kita juga apresiasi program Wonodeso dan Tlogodeso dari BLH juga bagus mampu membantu kegiatan ekonomi masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Agus Subagyo.
Sekretaris Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga mengungkapkan, berdasarkan sidak ke sejumlah proyek infrastruktur milik Pemda DIY, diketahui sejumlah kejanggalan lantaran besarnya anggaran yang digunakan. Salah satunya adalah pembangunan jalan dan Jembatan Lemah Abang di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Jalan dengan panjang 3 kilometer ini menghabiskan anggaran Rp61 miliar lebih. "Menurut saya anggaran ini terlalu mahal," ujar Gimmy di Lantai 3 Gedung DPRD DIY, Senin (6/11/2017).
Menurut Gimmy, anggaran ini seharusnya bisa dihemat lagi atau dirasionalisasi hingga sepertinganya demi efisiensi. Seperti diketahui, proyek jalan dan jembatan Lemah Abang ini dikerjakan oleh PT Aneka Dharma Persada. Proyek dikerjakan sejak 6 Februari 2017 dan ditenggat rampung pada 17 November mendatang. Rincian pekerjaan meliputi jalan pendekat antara Gayamharjo-Lemah Abang (Prambanan) sepanjang satu kilometer, konstruksi jembatan sepanjang 90 meter, dan jalan pendekat Lemah Abang-Ngoro-oro, Patuk sepanjang dua kilometer.
Pembangunan jalan dan jembatan ini diharapkan sebagai konektivitas kawasan pariwisata Candi Prambanan, Candi Bokoharjo, Tebing Breksi, Candi Ijo, dan Candi Barongan. Jalur ini juga bisa menjadi jalur alternatif antara Kota Yogyakarta dan Sleman menuju Gunungkidul.
Selain proyek jalan, Komisi C juga menyoroti proyek Rusunawa Gemawang, Sinduadi, Mlati, Sleman yang juga didanai oleh Danais. Rusunawa ini menghabiskan anggaran Rp7,6 miliar. Dana sebesar ini dipakai untuk membangun rumah susun tiga lantai untuk 17 kamar. Nantinya kamar-kamar ini akan diperuntukkan bagi pensiunan PNS golongan I.
"Menurut kami ini juga terlalu mahal. Kalau dihitung per kamar dianggarkan Rp500 juta. Saya orang bodoh enggak tahu hitung-hitungannya. Tapi dengan dana sebesar itu nanti seharusnya TV, kursi, karpetnya bagus dong," sindir Gimmy.
Menurut Gimmy, proyek fisik yang anggarannya bersumber dari Danais, pemakaiannya cukup longgar dan kurang pengawasan. "Karena sumbernya dari Danais kewenangan kita terbatas. Kita hanya bisa melakukan pengawasan di lapangan setelah proyek berjalan tidak bisa kita campur tangan proses penganggaran dan perencanaan," ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD DIY Zuhrif Hudaya juga berpendapat sama. Proyek pembangunan jalan dan rusunawa ini memang terlalu mahal. "Untuk jalan sepanjang 3 km menghabiskan Rp61 miliar dan rusunawa 17 kamar dengan anggaran Rp1,7 miliar ini menurut saya memang kelarangen (terlalu mahal)," ujarnya.
Selain mengkritisi proyek jalan-jembatan Lemah Abang dan Rusunawa Gemawang, Komisi C juga mendorong adanya ketepatan pembangunan agar visi misi Gubernur DIY 2017-2022 berupa pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah mampu terwujud.
"Meski demikian kita juga apresiasi pembangunan jaringan irigasi di Pajangan, Bantul, tahun depan bisa beroperasi dan mampu mengairi 11 desa. Kita juga apresiasi program Wonodeso dan Tlogodeso dari BLH juga bagus mampu membantu kegiatan ekonomi masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Agus Subagyo.
(zik)
