Target Selesai, KUA-PPAS APBD DKI 2018 Disisir di Bappeda
Minggu, 05 November 2017 - 22:30 WIB
Target Selesai, KUA-PPAS APBD DKI 2018 Disisir di Bappeda
A
A
A
JAKARTA - Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2018 akan kembali dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar), Senin besok. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan One Kecamatan One Enteurprener (OK Oce) menjadi prioritas.
Dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (2/11) lalu yang membahas KUA-PPAS sebagai landasan pembahasan APBD 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan total anggaran sebesar Rp76,78 triliun. Angka itu naik sebesar Rp2,72 triliun dari rancangan KUA-PPAS 2018 sebelumnya sebesar Rp74,16 triliun.
Dari total 17 program tersebut, anggaran terbesar bagi program Anies-Sandi yang diusulkan ialah untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Untuk KJP Plus jumlahnya mencapai Rp4,1 triliun. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, saat ini internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih membahas KUA-PPAS sebelum dibahas dalam banggar.
Setelah dibahas pada Sabtu (5/11/2017) hingga pukul 03.00 WIB Minggu (6/11) dini hari, pihaknya sudah menyelesaikan target yang direncanakan dengan masing-masing Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Target sudah selesai. Sekarang masih jalan di internal Bappeda. Banyak yang disisir," ujar Anies Baswedan di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (5/11/2017).
.Sayang, Anies tidak menjelaskan secara rinci mengapa usulan anggaran untuk program KJP Plus mencapai Rp4,1 triliun. Tapi yang pasti angka ini bertambah Rp675 miliar dari rancangan KUAPPAS yang disusun pada Juni 2017 lalu sebesar Rp3,41 triliun. Hal terpenting, kata dia, KJP Plus hadir untuk memastikan bahwa tidak hanya anak-anak usia sekolah yang mendapatkan manfaat, namun juga mereka yang usia sekolah tapi di luar sekolah. "Seperti pelatihan kerja, itu yang pastinya masuk," ungkapnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan, pihaknya akan membedah anggaran program OKE-OCE yang diusulkan menjadi Rp92 miliar. Pada rancangan KUAPPAS 2018 yang sebelumnya, OKE-OCE dianggarkan sebesar Rp43,9 miliar. Artinya, anggarannya bertambah sebesar Rp48,95 miliar.
Mantan pengusaha itu memastikan anggaran Rp92 miliar tersebut bukan dalam bentuk pengadaan, melainkan diperuntukkan bagi pengembangan komunitas. "Nanti akan dibedah. Kita akan buka, nanti setiap kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Kita pastikan uang di APBD itu bukan untuk melulu pengadaan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menyatakan akan menyisir kembali KUA-PPAS pada Senin (6/11/2017) untuk memastikan seluruh program Anies-Sandi masuk. Ia menilai, seluruh program prioritas Anies-Sandi yang saat ini sudah masuk berjumlah Rp7,9 triliun di dalam KUA-PPAS tersebut tidak begitu besar. Bahkan dia akan menambahkan apabila memang dianggap kecil dalam realisasinya.
"Misalnya DP rumah 0 rupiah masa cuma Rp800 miliar. Bisa saja kan nanti ditebali dalam rapat banggar. Kalau menurut kami untuk kepentingan publik, yang lebih besar ya kenapa nggak ditambah," ungkapnya.
Ketua DPD Partai gerindra itu optimis pembahasan KUA-PPAS menjadi APBD selesai satu bulan. Dengan begitu APBD Jakarta tahun 2018 bisa disahkan akhir November 2017. "Kerjanya maraton. Kemudian kalau mau revisi di banggar. Insya Allah (selesai tepat waktu), kan sudah di Bamus. Ini tugas untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (2/11) lalu yang membahas KUA-PPAS sebagai landasan pembahasan APBD 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan total anggaran sebesar Rp76,78 triliun. Angka itu naik sebesar Rp2,72 triliun dari rancangan KUA-PPAS 2018 sebelumnya sebesar Rp74,16 triliun.
Dari total 17 program tersebut, anggaran terbesar bagi program Anies-Sandi yang diusulkan ialah untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Untuk KJP Plus jumlahnya mencapai Rp4,1 triliun. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, saat ini internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih membahas KUA-PPAS sebelum dibahas dalam banggar.
Setelah dibahas pada Sabtu (5/11/2017) hingga pukul 03.00 WIB Minggu (6/11) dini hari, pihaknya sudah menyelesaikan target yang direncanakan dengan masing-masing Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Target sudah selesai. Sekarang masih jalan di internal Bappeda. Banyak yang disisir," ujar Anies Baswedan di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (5/11/2017).
.Sayang, Anies tidak menjelaskan secara rinci mengapa usulan anggaran untuk program KJP Plus mencapai Rp4,1 triliun. Tapi yang pasti angka ini bertambah Rp675 miliar dari rancangan KUAPPAS yang disusun pada Juni 2017 lalu sebesar Rp3,41 triliun. Hal terpenting, kata dia, KJP Plus hadir untuk memastikan bahwa tidak hanya anak-anak usia sekolah yang mendapatkan manfaat, namun juga mereka yang usia sekolah tapi di luar sekolah. "Seperti pelatihan kerja, itu yang pastinya masuk," ungkapnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan, pihaknya akan membedah anggaran program OKE-OCE yang diusulkan menjadi Rp92 miliar. Pada rancangan KUAPPAS 2018 yang sebelumnya, OKE-OCE dianggarkan sebesar Rp43,9 miliar. Artinya, anggarannya bertambah sebesar Rp48,95 miliar.
Mantan pengusaha itu memastikan anggaran Rp92 miliar tersebut bukan dalam bentuk pengadaan, melainkan diperuntukkan bagi pengembangan komunitas. "Nanti akan dibedah. Kita akan buka, nanti setiap kecamatan ada satu pusat kewirausahaan. Kita pastikan uang di APBD itu bukan untuk melulu pengadaan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menyatakan akan menyisir kembali KUA-PPAS pada Senin (6/11/2017) untuk memastikan seluruh program Anies-Sandi masuk. Ia menilai, seluruh program prioritas Anies-Sandi yang saat ini sudah masuk berjumlah Rp7,9 triliun di dalam KUA-PPAS tersebut tidak begitu besar. Bahkan dia akan menambahkan apabila memang dianggap kecil dalam realisasinya.
"Misalnya DP rumah 0 rupiah masa cuma Rp800 miliar. Bisa saja kan nanti ditebali dalam rapat banggar. Kalau menurut kami untuk kepentingan publik, yang lebih besar ya kenapa nggak ditambah," ungkapnya.
Ketua DPD Partai gerindra itu optimis pembahasan KUA-PPAS menjadi APBD selesai satu bulan. Dengan begitu APBD Jakarta tahun 2018 bisa disahkan akhir November 2017. "Kerjanya maraton. Kemudian kalau mau revisi di banggar. Insya Allah (selesai tepat waktu), kan sudah di Bamus. Ini tugas untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.
(thm)
