Bekasi Minta Anies-Sandi Gelontorkan Hibah Rp1,2 Triliun
Senin, 16 Oktober 2017 - 13:50 WIB
Bekasi Minta Anies-Sandi Gelontorkan Hibah Rp1,2 Triliun
A
A
A
BEKASI - Pemkot Bekasi meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno untuk tetap memperhatikan Kota Bekasi sebagai wilayah mitra Ibu Kota seperti Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Salah satunya menyuntikan dana hibahnya ke Kota Bekasi, bahkan menaikkan dana yang rutin diterima tiap tahun itu. Tahun depan Kota Bekasi mengajukan Rp1,2 triliun.
”Saya sangat berharap agar Gubernur yang baru tetap memperhatikan Kota Bekasi sebagai wilayah mitra Ibu Kota,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin (16/10/2017).
Rahmat mengatakan, setidaknya realisasi pemberian dana hibah pada 2018 mendatang berada di kisaran 30% dari nilai yang diajukan sebesar Rp1,2 triliun. Bila pengajuan dana itu disetujui, maka dana hibah yang diperoleh Kota Bekasi sebesar Rp360 miliar atau lebih tinggi dari tahun ini yakini Rp316 miliar.
Anggaran tersebut bakal difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Khusus Dinas PUPR akan fokus penanggulangan banjir dan jalan.
Sedangkan Disperkimtan akan memfokuskan pembangunan sekolah terpadu, puskesmas, dan sebagainya. ”Kalau infrastruktur jalan yang mendekati DKI Jakarta, kualitas dan lebar jalannya harus sama jadi kita harus menyesuaikannya,” ungkapnya.
Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji menambahkan, gubernur DKI Jakarta yang baru agar memandang wilayahnya sebagai skala prioritas dalam memberikan perhatian. Berbagai persoalan DKI seperti transportasi, tata ruang hingga pengelolaan sampah menyangkut wilayahnya.
Sehingga tiga persoalan itu membuat dua wilayah tersebut menjadi begitu dekat. ”Dua wilayah ini dekat bukan hanya dilihat secara geografis, tapi interaksi kemitraan yang saling terikat, misalnya persoalan transportasi, tata ruang dan sampah,” katanya.
Dia mencontohkan mengenai transportasi dan sampah. Sejumlah armada Transjakarta yang awalnya hanya beroperasi di Ibu Kota, pada 2014 lalu sudah mulai masuk hingga kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi. Bahkan sampai 2017 ini, sudah banyak rute Transjakarta di Kota Bekasi, di antaranya rute Bekasi Timur-Grogol, Bekasi Barat-Tanjung Priok, Bekasi Barat-Bundaran HI dan sebagainya.
Sementara untuk persoalan sampah, DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bantar Gebang, Kota Bekasi dengan luas 110,8 hektare. Sudah puluhan tahun, DKI membuang sampahnya hingga ribuan ton ke wilayah setempat.
Atas kompensasinya, DKI menyuntikan dana hibah untuk pemberdayaan masyarakat (community development/CD). ”Bantuan DKI itu, kita gunakan untuk bangun dua flyover,” ungkapnya.
Pada triwulan ketiga 2017, Kota Bekasi mendapat kucuran dana hibah sekitar Rp316 miliar. Hampir 80%, dana itu dialihkan untuk infrastruktur seperti penanggulangan banjir, perbaikan jalan serta sarana pendidikan.
”Saya sangat berharap agar Gubernur yang baru tetap memperhatikan Kota Bekasi sebagai wilayah mitra Ibu Kota,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin (16/10/2017).
Rahmat mengatakan, setidaknya realisasi pemberian dana hibah pada 2018 mendatang berada di kisaran 30% dari nilai yang diajukan sebesar Rp1,2 triliun. Bila pengajuan dana itu disetujui, maka dana hibah yang diperoleh Kota Bekasi sebesar Rp360 miliar atau lebih tinggi dari tahun ini yakini Rp316 miliar.
Anggaran tersebut bakal difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Khusus Dinas PUPR akan fokus penanggulangan banjir dan jalan.
Sedangkan Disperkimtan akan memfokuskan pembangunan sekolah terpadu, puskesmas, dan sebagainya. ”Kalau infrastruktur jalan yang mendekati DKI Jakarta, kualitas dan lebar jalannya harus sama jadi kita harus menyesuaikannya,” ungkapnya.
Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji menambahkan, gubernur DKI Jakarta yang baru agar memandang wilayahnya sebagai skala prioritas dalam memberikan perhatian. Berbagai persoalan DKI seperti transportasi, tata ruang hingga pengelolaan sampah menyangkut wilayahnya.
Sehingga tiga persoalan itu membuat dua wilayah tersebut menjadi begitu dekat. ”Dua wilayah ini dekat bukan hanya dilihat secara geografis, tapi interaksi kemitraan yang saling terikat, misalnya persoalan transportasi, tata ruang dan sampah,” katanya.
Dia mencontohkan mengenai transportasi dan sampah. Sejumlah armada Transjakarta yang awalnya hanya beroperasi di Ibu Kota, pada 2014 lalu sudah mulai masuk hingga kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi. Bahkan sampai 2017 ini, sudah banyak rute Transjakarta di Kota Bekasi, di antaranya rute Bekasi Timur-Grogol, Bekasi Barat-Tanjung Priok, Bekasi Barat-Bundaran HI dan sebagainya.
Sementara untuk persoalan sampah, DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bantar Gebang, Kota Bekasi dengan luas 110,8 hektare. Sudah puluhan tahun, DKI membuang sampahnya hingga ribuan ton ke wilayah setempat.
Atas kompensasinya, DKI menyuntikan dana hibah untuk pemberdayaan masyarakat (community development/CD). ”Bantuan DKI itu, kita gunakan untuk bangun dua flyover,” ungkapnya.
Pada triwulan ketiga 2017, Kota Bekasi mendapat kucuran dana hibah sekitar Rp316 miliar. Hampir 80%, dana itu dialihkan untuk infrastruktur seperti penanggulangan banjir, perbaikan jalan serta sarana pendidikan.
(poe)
