KSPI Desak Pemerintah Meningkatkan Anggaran Kesehatan untuk Buruh
Sabtu, 07 Oktober 2017 - 15:15 WIB
KSPI Desak Pemerintah Meningkatkan Anggaran Kesehatan untuk Buruh
A
A
A
JAKARTA - Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Selain memperingati Hari Kerja Layak Internasional (International World Day for Decent Work), buruh juga mengkritisi buruknya jaminan kesehatan, khususnya bagi para buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jika buruknya jaminan kesehatan ini akibat dari minimnya anggaran PBI BPJS. "Stop diskursus tentang RS Swasta yang menolak orang miskin, sesungguhnya adalah kesalahan pemerintah karena anggaran iuran orang miskin sangat minim," katanya kepada wartawan di Monas, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Karenanya pihaknya menuntut agar pemerintah mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS kesehatan tanpa terkecuali. Kemudiam tingkatkan anggaran biaya jaminan kesehatan melalui APBN.
Said juga meminta agar pemerintah memastikan penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan menjadi peserta BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung negara.
"Kami minta segera cabut sistim INA CBG's dan naikan anggaran kesehatan Rp30 triliun agar tak terjadi lagi orang miskin dilarang sakit, dan juga RS swasta dan klinik swasta mau kerjasama dengan BPJS kesehatan," tuntutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya jika ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia turun kejalanan melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan dari IRTI Monumen Nasional Indonesia, menuju ke ke Kantor Gubernur DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan ke Istana Negara.
"Kami ingin menyampaikan bahwa kerja layak di seluruh sektor industri belum sesuai dengan harapan rakayat buruh dan konstitusi, PHK besar-besaran dimana-mana, sekarang darurat PHK," katanya.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jika buruknya jaminan kesehatan ini akibat dari minimnya anggaran PBI BPJS. "Stop diskursus tentang RS Swasta yang menolak orang miskin, sesungguhnya adalah kesalahan pemerintah karena anggaran iuran orang miskin sangat minim," katanya kepada wartawan di Monas, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Karenanya pihaknya menuntut agar pemerintah mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider BPJS kesehatan tanpa terkecuali. Kemudiam tingkatkan anggaran biaya jaminan kesehatan melalui APBN.
Said juga meminta agar pemerintah memastikan penduduk Indonesia yang belum mempunyai program jaminan kesehatan menjadi peserta BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung negara.
"Kami minta segera cabut sistim INA CBG's dan naikan anggaran kesehatan Rp30 triliun agar tak terjadi lagi orang miskin dilarang sakit, dan juga RS swasta dan klinik swasta mau kerjasama dengan BPJS kesehatan," tuntutnya.
Seperti diberitakan sebelumnya jika ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia turun kejalanan melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan dari IRTI Monumen Nasional Indonesia, menuju ke ke Kantor Gubernur DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan ke Istana Negara.
"Kami ingin menyampaikan bahwa kerja layak di seluruh sektor industri belum sesuai dengan harapan rakayat buruh dan konstitusi, PHK besar-besaran dimana-mana, sekarang darurat PHK," katanya.
(ysw)
