SK Tak Kunjung Keluar, Elit Golkar Ragukan Kapasitas Dedi Mulyadi

BANDUNG - Polemik pengusungan Dedi Mulyadi ke Pilgub Jawa Barat 2018 yang terjadi di tubuh Partai Golkar dinilai lekat dengan keraguan elit Partai Golkar di tingkat pusat terhadap kapasitas Bupati Purwakarta itu.

Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, DPP Partai Golkar meragukan kapasitas Dedi Mulyadi untuk bertarung memperebutkan kursi Jabar 1 itu. Karenanya, DPP Partai Golkar belum memberikan surat keputusan (SK) resmi pengusungan Dedi Mulyadi.

Selain menugasi Dedi Mulyadi untuk membangun koalisi dan mencari pasangan yang tepat, keraguan DPP Partai Golkar juga dibuktikan dengan simulasi pasangan cagub/cawagub.

Simulasi tersebut, kata Asep, sengaja dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketertarikan partai lain menjalin kerja sama politik dengan Golkar.

"Apakah partai lain lebih responsif dengan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien atau Deddy Mulyadi-Aceng Fikri atau pasangan lainnya," ungkap Asep saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (6/10/17).

Alasan lain yang mendasari keraguan DPP Partai Golkar terhadap kapasitas Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu, yakni kemampuan Dedi Mulyadi dalam membangun koalisi dengan parpol lainnya, agar syarat pengusungan pasangan cagub/cawagub oleh Golkar terpenuhi.

"Saya kira, sampai sejauh ini Dedi Mulyadi memang belum teruji dalam menggaet mitra koalisi. Kalupun merasa sudah banyak partai yang siap berkoalisi dengan Golkar, itu baru ambon sorangan (klaim sepihak)," katanya.

Tidak hanya itu, DPP Partai Golkar juga ingin membuktikan loyalitas para kader Golkar di Jabar, apakah loyal terhadap partai atau hanya loyal kepada Dedi Mulyadi.

"Dengan keputusan yang menggantung, bisa jadi DPP Golkar ingin membuktikan loyalitas kader Golkar di Jabar, apakah loyal terhadap partai atau hanya loyal kepada personal," jelasnya.

Kemunculan desakan dan sejumlah aksi kader Golkar di Jabar, seperti desakan mengusut penyebar SK DPP Partai Golkar terkait pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien Syafiuddi, seruan "Save Partai Golkar", justru menjadi bahan pertanyaan bagi DPP Partai Golkar sendiri.

"Apakah isu-isu yang dimunculkan itu bisa dijadikan tanda sebagai bentuk loyalitas terhadap Golkar? Jadi, loyalitas itu bisa dipertanyakan. Tapi, bisa jadi Dedi Mulyadi memang benar loyalis murni," katanya.

Menanggapi pernyataan Asep Warlan Yusuf, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Abeb Setiawan menegaskan, pihaknya dan kader Golkar di Kabupaten Sukabumi hanya akan fatsun terhadap keputusan DPP Partai Golkar, bukan kepada personal.

"Kita tetap fatsun terhadap keputusan DPP, siapapun figur yang ditunjuk. Sekarang memang sikap DPP belum memberikan rekomendasi secara jelas kepada siapa pun untuk Pilgub Jabar," ungkap Abeb, Jumat (6/10/2017).

Dengan situasi politik di tubuh Golkar yang masih menggantung ini, kata Abeb, hal paling penting adalah menjaga soliditas seluruh kader Golkar di masing-masing daerah agar tidak terpecah.

"Siapa pun calonnya kita tetap akan mendukungnya, kalau pun bukan Dedi Mulyadi. Kita tidak sampai pada ancaman mundur dari kader seperti yang terjadi di daerah lain," janjinya.

Senada dengan Abeb, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Cirebon Sunandar Priyowudarno menyatakan, pihaknya hanya akan tunduk terhadap keputusan DPP Partai Golkar.

"Selama itu menjadi kebijakan dan putusan DPP partai Golkar, kita kader atau pengurus partai tingkat daerah harus menjaga, memenangkan, dan fatsun terhadap rekomendasi partai," tegas Priyo seraya menambahkan, pihaknya yakin seluruh kader Golkar di Jabar akan berpendapat sama dengan dirinya.