Tilang Elektonik, Polda Metro Koordinasi Data dengan DKI
Kamis, 05 Oktober 2017 - 00:37 WIB
Tilang Elektonik, Polda Metro Koordinasi Data dengan DKI
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya masih melakukan koordinasi data dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penerapan e-tilang dan pelaksanaan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Data yang disinkronkan adalah data kendaraan yang terdaftar di dua instansi tersebut.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, untuk menyukseskan pelaksanaan ERP memang perlu adanya penindakan secara elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE). Guna melaksanakan ELE, pihaknya saat ini sedang melakukan pelengkapan data melaluli Electronic Registration Identification (ERI).
"Kita sedang melakukan sinkorinisasi dengan punya pemda, kalau sudah lengkap maka penindakan bisa dilakukan secara elektronik dijalur yang diterapkan ERP," katanya di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.
Dia melanjutkan, dalam uji coba yang dilakukan saat ini memang masih sangat terbatas. Nantinya, bila ERI sudah berjalan maka untuk masuk ke jalan berbayar cukup menggunakan OBU begitu juga apabila pengguna melakukan pelanggaran maka akan langsung tercatat. "Kita harapkan penegakan hukumnya juga dengan ELE," tegasnya.
Selain itu, guna mengurai kemacetan yang ada di ibu kota pihaknya juga telah membentukan Forum Lalu Lintas. Forum ini dibentuk untuk membicarakan berbagai masalah lalu lintas di ibu kota. Menurutnya, forum tersebut bermanfaat untuk menyelesaikan masalah lalu lintas secara cepat dan prakmatis di lapangan.
"Kami sudah menggelar pertemuan yang dihadiri berbagai lintas sektoral seperti Dinas PU, Dishub, Pertamanan, Perindustrian, Perdagangan, Pemukiman, Organda, Akademisi, Pakar Lalulintas dan Pemerhati Lalulintas," katanya.
Kasubdit BinGakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menegaskan, nantinya masalah lalu lintas di Jakarta akan dicarikan solusinya. Karena kemacetan saat ini disumbang oleh beberapa hal, di antaranya fisik dari jalan serta berbagai pernak pernik yang ada di sana, seperti, pertamanan, pembangunan halte busway dan sparator busway yang tinggi.
"Termasuk pula perilaku pengemudi roda dua dan empat yang tidak taat aturan, angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat dan terminal bayangan," tukasnya.
Menurutnya, belum sinkronnya data lebih disebabkan banyaknya kendaraan yang masuk ke ibu kota justru dari luar Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Bekasi dan depok. Seandainya penerapan tilang elektronik dilakukan maka perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
"Banyak juga kendaraan bekas yang dibeli pemilik baru, mereka juga belum melakukan balik nama," ujarnya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, untuk menyukseskan pelaksanaan ERP memang perlu adanya penindakan secara elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE). Guna melaksanakan ELE, pihaknya saat ini sedang melakukan pelengkapan data melaluli Electronic Registration Identification (ERI).
"Kita sedang melakukan sinkorinisasi dengan punya pemda, kalau sudah lengkap maka penindakan bisa dilakukan secara elektronik dijalur yang diterapkan ERP," katanya di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.
Dia melanjutkan, dalam uji coba yang dilakukan saat ini memang masih sangat terbatas. Nantinya, bila ERI sudah berjalan maka untuk masuk ke jalan berbayar cukup menggunakan OBU begitu juga apabila pengguna melakukan pelanggaran maka akan langsung tercatat. "Kita harapkan penegakan hukumnya juga dengan ELE," tegasnya.
Selain itu, guna mengurai kemacetan yang ada di ibu kota pihaknya juga telah membentukan Forum Lalu Lintas. Forum ini dibentuk untuk membicarakan berbagai masalah lalu lintas di ibu kota. Menurutnya, forum tersebut bermanfaat untuk menyelesaikan masalah lalu lintas secara cepat dan prakmatis di lapangan.
"Kami sudah menggelar pertemuan yang dihadiri berbagai lintas sektoral seperti Dinas PU, Dishub, Pertamanan, Perindustrian, Perdagangan, Pemukiman, Organda, Akademisi, Pakar Lalulintas dan Pemerhati Lalulintas," katanya.
Kasubdit BinGakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menegaskan, nantinya masalah lalu lintas di Jakarta akan dicarikan solusinya. Karena kemacetan saat ini disumbang oleh beberapa hal, di antaranya fisik dari jalan serta berbagai pernak pernik yang ada di sana, seperti, pertamanan, pembangunan halte busway dan sparator busway yang tinggi.
"Termasuk pula perilaku pengemudi roda dua dan empat yang tidak taat aturan, angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat dan terminal bayangan," tukasnya.
Menurutnya, belum sinkronnya data lebih disebabkan banyaknya kendaraan yang masuk ke ibu kota justru dari luar Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Bekasi dan depok. Seandainya penerapan tilang elektronik dilakukan maka perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
"Banyak juga kendaraan bekas yang dibeli pemilik baru, mereka juga belum melakukan balik nama," ujarnya.
(mhd)
