Soal Cawagub, Partai Golkar Serahkan Sepenuhnya pada Khofifah

Selasa, 03 Oktober 2017 - 20:04 WIB
Soal Cawagub, Partai...
Soal Cawagub, Partai Golkar Serahkan Sepenuhnya pada Khofifah
A A A
SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) menyerahkan sepenuhnya soal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur (Jatim) pada Khofifah Indar Parawansa. Partai berlambang pohon beringin itu hanya meminta agar pendamping menteri sosial tersebut adalah orang yang bisa berkontribusi pada pemenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018.

“Kami akan minta pada Khofifah menyerahkan nama-nama yang layak mendampingi dia. Setidaknya tiga nama. Nanti, kami bersama partai pengusung akan mengkaji lebih dalam,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham seusai menghadiri penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar di kampus C Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Selasa (3/10/2017).

Partai Golkar, kata Idrus, sudah berkomunikasi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Kedua partai tersebut sudah sepakat mengusung Khofifah pada Pilgub Jatim 2018.

“Deklarasi akan secepatnya kami gelar. Kalau bisa Oktober ini sudah deklarasi. Nanti deklarasi akan dilakukan bersama-sama dengan partai pengusung,” kata politikus kelahiran Sulawesi Selatan ini.

Idrus menegaskan, Partai Golkar sudah bulat memutuskan mengusung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018. Saat ini, kata dia, sudah tidak lagi masuk tahap pencalonan, tapi sudah pada penyusunan strategi pemenangan Pilgub Jatim.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum secara tegas akan siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jatim. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu memastikan akan calon yang didukung kiai Nahdlatul Ulama (NU).

“Saat ini masih penggodokan. Nanti akan kami umumkan satu paket, cagub dan cawagub,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah, yang juga hadir dalam acara di kampus Unair Surabaya .

Namun, PDIP sudah menggodok cawagub Jatim dan setidaknya ada empat nama yang disiapkan. Di antaranya Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Ngawi Budi 'Kanang' Sulistyono, Ketua PDIP Jatim Kusnadi, dan Sekretaris PDIP Jatim Sri Untari.

Menurut Ahmad Basarah, Pilgub Jatim merupakan bagian tak terpisahkan dari konstelasi politik nasional. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kerja sama kelompok nasionalis dan golongan Islam. “Ini bagian dari upaya untuk memperteguh persatuan,” tandas Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional (PA GMNI) ini.
(wib)
Berita Terkait
PDIP Jatim Usulkan Puan...
PDIP Jatim Usulkan Puan Maharani Capres 2024, Keputusan di Tangan Megawati
Sekjen PDIP Pastikan...
Sekjen PDIP Pastikan Pilkada Jatim dan Sumut Tak Akan Lawan Kotak Kosong
Golkar Terbitkan 10...
Golkar Terbitkan 10 SK Cagub-Cawagub Pilkada 2024, Ini Nama-namanya
Akar Rumput Golkar Harap-harap...
Akar Rumput Golkar Harap-harap Cemas Nantikan Rekomendasi Calon Bupati Bandung
Ketua DPD Partai Golkar...
Ketua DPD Partai Golkar Soroti Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur
Dampingi Khofifah di...
Dampingi Khofifah di Pilgub Jatim 2024, Emil Dardak: Komunikasi dengan PDIP Sangat Cair
Berita Terkini
Imigrasi Semarang Bongkar...
Imigrasi Semarang Bongkar Praktik Love Scamming, Tangkap 4 WNA China
56 menit yang lalu
Keluhkan Bongkar Muat...
Keluhkan Bongkar Muat Batu Bara di Laut, Nelayan Pulau Ampel: Jadi Susah Tangkap Ikan
1 jam yang lalu
Makin Fleksibel! Keliling...
Makin Fleksibel! Keliling Dunia Nggak Masalah, Daftar BRImo Kini Bisa dari 15 Negara
1 jam yang lalu
Bhakti TNI, Satgas Yonif...
Bhakti TNI, Satgas Yonif 631/Antang Bangun MCK di Dagai Puncak Jaya
1 jam yang lalu
Wujudkan Desa Mandiri,...
Wujudkan Desa Mandiri, BRI Peduli Dorong Wisata dan Edukasi Berbasis Masyarakat di Ketapanrame
1 jam yang lalu
15.080 Peserta Siap...
15.080 Peserta Siap Ikuti Riau Bhayangkara Run 2026
2 jam yang lalu
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved