KPK Diminta Audit Pengelolaan Transjabodetabek
Kamis, 07 September 2017 - 16:29 WIB
KPK Diminta Audit Pengelolaan Transjabodetabek
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengaudit Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dan Operator serta Pengelola Transjabodetabek, dan PPD. Alasannya, operasional Transjabodetabek Premium dengan rute Mega Mall Bekasi Barat-Plaza Senayan diduga ada permainan bisnis izin trayek.
"KPK harus audit tuh, diperiksan tuh Transjakarta, sama BPTJ. Operasionalnya Transjakarta sama PPD kan. Periksa saja mereka tuh," kata Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (7/9/2017).
Azas melihat dalam uji coba Transjabodetabek ini hanya akal-akalan pihak pengelola. Seperti diketahui, pengelola Transjabodetabek, Perum PPD berencana menaikan tarif bus Transjabodetabek Premium dengan rute Mega Mall Beksi Barat - Plaza Senayan dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 lantaran jarak tempuhnya lebih panjang dibanding rute Bundaran HI. Selain itu, bus juga dilengkapi berbagai macam fasilitas seperti Free Wifi, reclining, dan seat belt hingga bakal dikawal motor pengawalan (Voorijder) dari unit PJR Korlantas Mabes Polri.
"Ini akal-akalan, ini otak korup namanya. Kenapa enggak dibikin yang terintegrasi saja. Masuk ke tol keluar tol halim kan bisa terkoneksi Transjakarta juga kan bisa. Ngapain nyelonong ke Senayan jauh banget, ini jauh lebih panjang dari BRT (Bus Rapid Transportation) itu sendiri. Logikanya apa, itu kan mo bikin BRT, itu akal-akalan, jangan-jangan itu jual trayek itu," kata Azas.
Azas berharap, bus tersebut dapat terintegrasi langsung dengan Transjakarta. Jadi, kata dia, bus tak perlu bersinggungan dengan trayek Transjakarta yang sudah ada.
"Masa ngeluarin bus sendiri trayek panjang begitu, dia bersimpangan dengan trayek Transjakarta yang sudah ada kan. Harusnya dia (bus) terkoneksi, dari Bekasi Barat keluar tol Cawang, Halim Mukti, harusnya nempel ke Transjakarta yang di Halim Mukti, dari situ dia (penumpang) naik ke Transjakarta ke Senayan, mobilnya bus itu bisa puter balik ke Bekasi enggak perlu ke Senayan," katanya.
Mengingat hal tersebut, Azas meminta KPK untuk menyelidiki terkait penyelenggaraan bis tersebut, pasalnya ia mencurigai ada dugaan gratifikasi dan korupsi dalam pengadaan trayek bis Transjabodetabek itu.
"Itu selidiki itu KPK, pasti ada koruspinya ada gratifikasinya, itu saya curiga, ada trayek baru gitu apa maksudnya, goreng isu macet ujung-ujungnya tadi jual trayek," ujarnya.
Azas mengingatkan, jangan sampai masyarakat yang jadi korban. "Goreng-goreng masyarakat nih, jual penderitaan masyarakat dengan alasannya macet. Cukup saja dari Bekasi Barat ke Cawang Mukti, dari situ integrasikan saja kan," tambahnya.
"KPK harus audit tuh, diperiksan tuh Transjakarta, sama BPTJ. Operasionalnya Transjakarta sama PPD kan. Periksa saja mereka tuh," kata Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (7/9/2017).
Azas melihat dalam uji coba Transjabodetabek ini hanya akal-akalan pihak pengelola. Seperti diketahui, pengelola Transjabodetabek, Perum PPD berencana menaikan tarif bus Transjabodetabek Premium dengan rute Mega Mall Beksi Barat - Plaza Senayan dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 lantaran jarak tempuhnya lebih panjang dibanding rute Bundaran HI. Selain itu, bus juga dilengkapi berbagai macam fasilitas seperti Free Wifi, reclining, dan seat belt hingga bakal dikawal motor pengawalan (Voorijder) dari unit PJR Korlantas Mabes Polri.
"Ini akal-akalan, ini otak korup namanya. Kenapa enggak dibikin yang terintegrasi saja. Masuk ke tol keluar tol halim kan bisa terkoneksi Transjakarta juga kan bisa. Ngapain nyelonong ke Senayan jauh banget, ini jauh lebih panjang dari BRT (Bus Rapid Transportation) itu sendiri. Logikanya apa, itu kan mo bikin BRT, itu akal-akalan, jangan-jangan itu jual trayek itu," kata Azas.
Azas berharap, bus tersebut dapat terintegrasi langsung dengan Transjakarta. Jadi, kata dia, bus tak perlu bersinggungan dengan trayek Transjakarta yang sudah ada.
"Masa ngeluarin bus sendiri trayek panjang begitu, dia bersimpangan dengan trayek Transjakarta yang sudah ada kan. Harusnya dia (bus) terkoneksi, dari Bekasi Barat keluar tol Cawang, Halim Mukti, harusnya nempel ke Transjakarta yang di Halim Mukti, dari situ dia (penumpang) naik ke Transjakarta ke Senayan, mobilnya bus itu bisa puter balik ke Bekasi enggak perlu ke Senayan," katanya.
Mengingat hal tersebut, Azas meminta KPK untuk menyelidiki terkait penyelenggaraan bis tersebut, pasalnya ia mencurigai ada dugaan gratifikasi dan korupsi dalam pengadaan trayek bis Transjabodetabek itu.
"Itu selidiki itu KPK, pasti ada koruspinya ada gratifikasinya, itu saya curiga, ada trayek baru gitu apa maksudnya, goreng isu macet ujung-ujungnya tadi jual trayek," ujarnya.
Azas mengingatkan, jangan sampai masyarakat yang jadi korban. "Goreng-goreng masyarakat nih, jual penderitaan masyarakat dengan alasannya macet. Cukup saja dari Bekasi Barat ke Cawang Mukti, dari situ integrasikan saja kan," tambahnya.
(mhd)
