Pembatasan Sepeda Motor, Pengamat: Kebijakan DKI Tidak Adil
Sabtu, 26 Agustus 2017 - 14:47 WIB
Pembatasan Sepeda Motor, Pengamat: Kebijakan DKI Tidak Adil
A
A
A
JAKARTA - Rencana pelarangan sepeda motor diperluas hingga Sudirman dan Jalan Rasuna Said terus menuai protes. Pasalnya, 2 kawasan tersebut merupakan jalan utama yang sering dilalui para pengendara sepeda motor.
Nantinya jika aturan tersebut diterapkan maka pengendara sepeda motor harus mencari jalan alternatif lain.
Menanggapi hal itu, Pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azaz Tigor Nainggolan menyebut kebijakan tersebut tidak adil. Karena pelarangan hanya menyasar ke sepeda motor
"Bila perlu mobil juga dilarang di Thamrin, Sudirman dan Rasuna Said. Karena yang bikin macet itu kendaraan pribadi mobil sama motor. Sehingga pejalan kaki nyaman, ada jalur sepeda yang nyaman juga," kata Tigor kepada SINDOnews, Sabtu (25/8/2017).
Tigor menambahkan saat ini angkutan massal yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta juga belum cukup baik.
Pria yang juga Ketua FAKTA itu menambahkan, apabila angkutan massal sudah baik maka logikannya Jakarta tidak akan macet. Lantaran masyarakat sudah memilih menggunakan bus.
"Jadi kalau enggak percaya Pak Djarot suruh naik bus dari rumah dinas ke Balai Kota, jadi jangan cuma bikin kebijakan saja. Sediakan dulu angkutan massal yang baik," katanya.
Nantinya jika aturan tersebut diterapkan maka pengendara sepeda motor harus mencari jalan alternatif lain.
Menanggapi hal itu, Pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azaz Tigor Nainggolan menyebut kebijakan tersebut tidak adil. Karena pelarangan hanya menyasar ke sepeda motor
"Bila perlu mobil juga dilarang di Thamrin, Sudirman dan Rasuna Said. Karena yang bikin macet itu kendaraan pribadi mobil sama motor. Sehingga pejalan kaki nyaman, ada jalur sepeda yang nyaman juga," kata Tigor kepada SINDOnews, Sabtu (25/8/2017).
Tigor menambahkan saat ini angkutan massal yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta juga belum cukup baik.
Pria yang juga Ketua FAKTA itu menambahkan, apabila angkutan massal sudah baik maka logikannya Jakarta tidak akan macet. Lantaran masyarakat sudah memilih menggunakan bus.
"Jadi kalau enggak percaya Pak Djarot suruh naik bus dari rumah dinas ke Balai Kota, jadi jangan cuma bikin kebijakan saja. Sediakan dulu angkutan massal yang baik," katanya.
(ysw)
