Djarot Berharap Sertifikat Monas Atas Nama Pemprov DKI
Sabtu, 26 Agustus 2017 - 07:06 WIB
Djarot Berharap Sertifikat Monas Atas Nama Pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihak Sekretariat Negara akan menyerahkan kepengurusan Monumen Nasional (Monas) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Setneg akan memberikan surat kepada kita dalam tanda kutip untuk melepaskan atau menyerahkannya, tapi dengan ketentuan bahwa pengelolaannya itu Setneg juga ikut bertanggung jawab, jadi bukan hanya DKI. Bisa aja untuk pembiayaan perbaikan perawatan kawasan Monas ikut kami, tapi untuk pemanfaatannya tetap koordinasi sama Setneg,” ujar Djarot, Jumat (25/8/2017).
Saat ditanya atas nama siapa sertifikat Monas tersebut, Djarot menyarankan dibuat untuk Pemprov DKI. Pasalnya, Pemprov DKI setiap tahun menganggarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan Monas.
"Sekaligus kita sudah punya unit untuk pengelola Monas, sehingga betul-betul Monas jadi ikon nasional apalagi di depan Istana, itu bisa kita rawat dan kita pelihara," lanjutnya.
Dia menilai, saat Monas sudah sangat tertata dengan baik di bawah Pemprov DKI. Karena itu, dia berharap, pemerintah memercayakan sertifikat Monas atas nama Pemprov DKI.
"Tentunya ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan bukan hak kepemilikannya. Setneg dan Pemprov DKI itu kan juga sama-sama negara dalam tanda kutip. Jadi sama saja sebetulnya. Yang penting adalah kalau kami fokus kepada pemeliharaan, perawatan, dan pemanfaatan Monas sebagai salah satu destinasi wisata edukatif bagi seluruh warga Indonesia,” tuturnya.
“Setneg akan memberikan surat kepada kita dalam tanda kutip untuk melepaskan atau menyerahkannya, tapi dengan ketentuan bahwa pengelolaannya itu Setneg juga ikut bertanggung jawab, jadi bukan hanya DKI. Bisa aja untuk pembiayaan perbaikan perawatan kawasan Monas ikut kami, tapi untuk pemanfaatannya tetap koordinasi sama Setneg,” ujar Djarot, Jumat (25/8/2017).
Saat ditanya atas nama siapa sertifikat Monas tersebut, Djarot menyarankan dibuat untuk Pemprov DKI. Pasalnya, Pemprov DKI setiap tahun menganggarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan Monas.
"Sekaligus kita sudah punya unit untuk pengelola Monas, sehingga betul-betul Monas jadi ikon nasional apalagi di depan Istana, itu bisa kita rawat dan kita pelihara," lanjutnya.
Dia menilai, saat Monas sudah sangat tertata dengan baik di bawah Pemprov DKI. Karena itu, dia berharap, pemerintah memercayakan sertifikat Monas atas nama Pemprov DKI.
"Tentunya ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan bukan hak kepemilikannya. Setneg dan Pemprov DKI itu kan juga sama-sama negara dalam tanda kutip. Jadi sama saja sebetulnya. Yang penting adalah kalau kami fokus kepada pemeliharaan, perawatan, dan pemanfaatan Monas sebagai salah satu destinasi wisata edukatif bagi seluruh warga Indonesia,” tuturnya.
(kri)
