Warga Ambawang Protes Perusahaan Sawit
Warga Ambawang Protes Perusahaan Sawit
A
A
A
KUBU RAYA - PT Graha Agro Nusantara Kebun Benuaq (AMS Group) perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat diduga telah menggunakan tanah galian ilegal (laterite) yang berada di kawasan hutan produksi untuk menguruk jalan kebun sawit perusahaan tersebut sepanjang 3 kilometer.
Berdasarkan laporan masyarakat Dusun Re'es, Desa Teluk Bakung yang disampaikan ke SINDOnews, Kamis 24 Agustus 2017 perusahaan tersebut mengambil tanah di hutan produksi di lokasi Munggu Jering seluas 2 hektare lebih untuk menimbun jalan akses di lokasi PT Graha Agro Nusantara.
Penggalian tanah di hutan produksi yang jelas-jelas dilindungi negara ini dilakukan sejak 21 Agustus 2017 sampai saat ini.
"Ini jelas-jelas telah menyalahi aturan, karena perusahaan tersebut mengambil tanah yang masuk hutan produksi yang dilindungi, dan kegiatan penggalian tersebut dilakukan sampai saat ini," kata tokoh pemuda Sungai Ambawang, Ari.
Akibat penggalian tanah, kata Ari, dampaknya akan merusak lingkungan dan hutan produksi yang ada di sekitar wilayah tersebut.
"Dua tiga bulan lalu persoalan ini sudah kami sampaikan ke pihak perusahaan, namun tidak ditanggapi, jelas -jelas mereka melakukan pelanggaran terkait keberadaan lingkungan di hutan produksi yang tanpa izin tersebut," kata Ari.
"Persoalan ini akan dibawa ke pihak Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan Provinsi Kalbar, sebagai laporan atas tindakan ilegal dari perusahaan sawit tersebut.," pungkasnya.
Terpisah Humas PT Graha Agro Nusantara, Abang Muhammad Vand mengatakan, bahwa pihaknya tidak melanggar aturan yang ada, karena pengambilan tanah tersebut dilakukan dengan kerjasama PT MAL yang mengantongi izin.
"Setahu saya ada legalitas dengan kontraktor PT MAL, dan itu bukan di hutan produksi," kata Abang kepada SINDOnews.
Tanah tersebut, kata Abang, digunakan untuk jalan akses di Kecamatan Sungai Ambawang antara lain di Teluk Bakung.
Berdasarkan laporan masyarakat Dusun Re'es, Desa Teluk Bakung yang disampaikan ke SINDOnews, Kamis 24 Agustus 2017 perusahaan tersebut mengambil tanah di hutan produksi di lokasi Munggu Jering seluas 2 hektare lebih untuk menimbun jalan akses di lokasi PT Graha Agro Nusantara.
Penggalian tanah di hutan produksi yang jelas-jelas dilindungi negara ini dilakukan sejak 21 Agustus 2017 sampai saat ini.
"Ini jelas-jelas telah menyalahi aturan, karena perusahaan tersebut mengambil tanah yang masuk hutan produksi yang dilindungi, dan kegiatan penggalian tersebut dilakukan sampai saat ini," kata tokoh pemuda Sungai Ambawang, Ari.
Akibat penggalian tanah, kata Ari, dampaknya akan merusak lingkungan dan hutan produksi yang ada di sekitar wilayah tersebut.
"Dua tiga bulan lalu persoalan ini sudah kami sampaikan ke pihak perusahaan, namun tidak ditanggapi, jelas -jelas mereka melakukan pelanggaran terkait keberadaan lingkungan di hutan produksi yang tanpa izin tersebut," kata Ari.
"Persoalan ini akan dibawa ke pihak Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan Provinsi Kalbar, sebagai laporan atas tindakan ilegal dari perusahaan sawit tersebut.," pungkasnya.
Terpisah Humas PT Graha Agro Nusantara, Abang Muhammad Vand mengatakan, bahwa pihaknya tidak melanggar aturan yang ada, karena pengambilan tanah tersebut dilakukan dengan kerjasama PT MAL yang mengantongi izin.
"Setahu saya ada legalitas dengan kontraktor PT MAL, dan itu bukan di hutan produksi," kata Abang kepada SINDOnews.
Tanah tersebut, kata Abang, digunakan untuk jalan akses di Kecamatan Sungai Ambawang antara lain di Teluk Bakung.
(sms)
Explore More