3.500 PNS di Pemkot Yogyakarta Jalani Test Urine

YOGYAKARTA - Sekitar 3.500 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta, Senin (21/8/3017) menjalani tes urine yang digelar Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Yogyakarta. Ini upaya untuk mencegah pengunaan narkotika psikotropika dan zat aditif lainnya (napza) di kalangan ASN.

“Ini tahap kedua, setelah pada bulan Maret lalu juga melakukan test urine kepada sekitar 2.500 ASN untuk mencegah penyalahgunaan Napza,” jelas Agus Sudrajat, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta disela melakukan test urine di Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, Senin (21/8).

Test kedua ini, menyasar 3.500 dari 6000 ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Kegiatan ini tidak lepas dari amanah dari Permen PAN dan RB agar setiap daerah melakukan pemerisaan kepada seluruh karyawan. Pemeriksaan dilaksanakan menggunakan lima parameter dengan rapid test.

Pada pemeriksaan tahap pertama, hasilnya sedang diolah. Nantinya hasil pemeriksaan kan dilaporkan kepada wali kota selaku pejabat Pembina pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Diakuinya, pada pemeriksaan tahap pertama, ada satu orang yang hasilnya positif. Namun setelah dilakukan asessment serta pengecekan lanjutan, yang bersangkutan tengah menjalani therapy obat kanker. Sehingga salah satu obat yang dikonsumsi mengandung zat tertentu untuk mengurangi rasa nyeri. Obat tersebut juga atas rekomendasi dokter serta memiliki resep resmi.

Jika dalam tes tahap kedua ditemukan hasil positif, Dinkes bersama BNNK Yogya sudah menyiapkan berbagai metode pemeriksaan lanjutan. Salah satunya melakukan penelusuran ke Puskesmas Gedongtengen serta Puskesmas Umbulharjo I yang sudah melayani therapy penggunaan metadon. Kalau nanti ada indikasi, hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada wali kota. Tindaklanjut penanganan ada di tangan BNNK.

Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Kota Yogyakarta Kompol Syahrur Darusman mengatakan, tes urine ini sering dilakukan BNNK Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinkes Kota Yogyakarta. Tujuannya untuk melakukan pencegahan agar ASN tidak terkontaminasi bahaya narkotika.

“Hingga saat ini, belum ada karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta yang terindikasi menggunakan Narkoba,” tuturnya.