Sumut Masuk 10 Daerah Tertinggi Napi Narkoba
Selasa, 15 Agustus 2017 - 14:58 WIB
Sumut Masuk 10 Daerah Tertinggi Napi Narkoba
A
A
A
MEDAN - Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (lapas dan rutan) di Sumatera Utara (Sumut) menjadi perhatian khusus Kementerian Hukum dan HAM lantaran penghuni lapasnya didominasi napi narkoba.
“Ada 10 daerah atau zona yang membutuhkan perhatian kita. Selain Sumut itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan lainnya. Daerah-daerah ini perlu perhatian kita karena jumlah penghuni lapas ataupun penghuni rutan narkobanya banyak,” ungkap Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Selasa (15/8/2017).
Kehadiran Harun di Medan terkait kegiatan pendampingan dan penguatan dalam pemberantasan pemberantasan handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar) kepada seluruh kepala lapas dan kepala rutan di jajaran Sumut.
Harun mengungkapkan, pihaknya sudah mengingatkan kepada Kalapas dan Karutan bahwa narkoba merupakan musuh bersama di Indonesia, oleh karenanya seluruh pihak harus mampu memerangi narkoba.
“Sumut ini termasuk daerah yang kami datangi karena napi narkobanya banyak. Makanya kita harapkan bagaimana pelayanan kemasyarakatan lapas menjadi aman, pembinaan preventif dan mengajak berbagai pihak untuk membantu pihak Kalapas,” terang Harun.
Saat disinggung masih adanya oknum petugas Lapas yang melakukan pungli kepada warga binaan, Harun langsung menampiknya. Menurut Harun sama sekali tidak ada pungutan di dalam Lapas, kalaupun ada pemberitaan pungli di Jawa Tengah itu hanyalah pemberitaan sepihak.
Di tempat sama, Kalapas kelas I A Tanjung Gusta Medan, Asep Syarifudin mengatakan, sebagai Kalapas pihaknya siap mendukung program yang sudah dicanangkan dari pusat. Bahkan pihaknya berkomitmen untuk memberantas Halinar.
Asep mengaku pihaknya siap menerima sanksi jika ada petugas yang terlibat. Bahkan, dirinya juga siap untuk diberikan sanksi.
“Seperti kata pak Direktur tadi, sanksinya berjenjang. Kalau ada petugas yang terlibat maka akan disanksi, kalau Kalapasnya yang terlibat tentunya kami juga bersedia untuk disanksi,” katanya.
“Ada 10 daerah atau zona yang membutuhkan perhatian kita. Selain Sumut itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan lainnya. Daerah-daerah ini perlu perhatian kita karena jumlah penghuni lapas ataupun penghuni rutan narkobanya banyak,” ungkap Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto, di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Selasa (15/8/2017).
Kehadiran Harun di Medan terkait kegiatan pendampingan dan penguatan dalam pemberantasan pemberantasan handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar) kepada seluruh kepala lapas dan kepala rutan di jajaran Sumut.
Harun mengungkapkan, pihaknya sudah mengingatkan kepada Kalapas dan Karutan bahwa narkoba merupakan musuh bersama di Indonesia, oleh karenanya seluruh pihak harus mampu memerangi narkoba.
“Sumut ini termasuk daerah yang kami datangi karena napi narkobanya banyak. Makanya kita harapkan bagaimana pelayanan kemasyarakatan lapas menjadi aman, pembinaan preventif dan mengajak berbagai pihak untuk membantu pihak Kalapas,” terang Harun.
Saat disinggung masih adanya oknum petugas Lapas yang melakukan pungli kepada warga binaan, Harun langsung menampiknya. Menurut Harun sama sekali tidak ada pungutan di dalam Lapas, kalaupun ada pemberitaan pungli di Jawa Tengah itu hanyalah pemberitaan sepihak.
Di tempat sama, Kalapas kelas I A Tanjung Gusta Medan, Asep Syarifudin mengatakan, sebagai Kalapas pihaknya siap mendukung program yang sudah dicanangkan dari pusat. Bahkan pihaknya berkomitmen untuk memberantas Halinar.
Asep mengaku pihaknya siap menerima sanksi jika ada petugas yang terlibat. Bahkan, dirinya juga siap untuk diberikan sanksi.
“Seperti kata pak Direktur tadi, sanksinya berjenjang. Kalau ada petugas yang terlibat maka akan disanksi, kalau Kalapasnya yang terlibat tentunya kami juga bersedia untuk disanksi,” katanya.
(rhs)
