Golkar Keluarkan Surat Instruksi Koalisi dengan PDIP
Selasa, 15 Agustus 2017 - 13:38 WIB
Golkar Keluarkan Surat Instruksi Koalisi dengan PDIP
A
A
A
BANDUNG - DPD Partai Golkar Jawa Barat menginstruksikan 16 DPD Partai Golkar kota/kabupaten untuk berkoalisi dengan PDIP dalam Pilkada serentak 2018. Surat instruksi berisi arahan agar koalisi di pilgub harus sama dengan koalisi di tingkat pemilihan bupati dan wali kota, sehingga peluang untuk pemenangan merata di semua tingkatan.
Surat bernomor B-78/GOLKAR/VIII/2017 tentang Instruksi tersebut ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Sekretaris Ade Barkah Surahman tertanggal 14 Agustus 2017. Isinya, agar seluruh DPD Partai Golkar kota/kabupaten se-Jawa Barat agar melakukan langkah sama sebagaimana kesepakatan koalisi yang telah dilakukan DPD Partai Golkar Jawa Barat dengan PDIP pada 9 Agustus 2017.
Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, dengan adanya surat itu komunikasi politik harus sudah mulai dibuka oleh Partai Golkar di daerah. Hanya saja dalam surat instruksi tersebut tidak mencantumkan target waktu koalisi dapat dibangun. Akan tetapi pihaknya pun harus menyesuaikan dengan tahapan pemilu yang ditetapkan KPU.
“Komunikasi sudah harus dibangun antara Golkar dan PDIP di kota/kabupaten. Setelah itu sudah harus memfinalkan figur yang akan diusung Golkar yang kemudian dibahas dengan PDIP,”ungkap Iswara kepada SINDOnews, Selasa (15/8/2017).
Pembahasan dengan PDIP, terang dia, dilakukan secara bertahap dengan langkah awal menentukan format koalisi serta pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan diusung. Format tersebut merujuk pada objektivitas hasil survei dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas calon. Pada akhirnya pembicaraan mengerucut pada kesepakatan posisi.
“Dalam hal ini kemungkinan posisi calon kepala daerah akan berbeda. Bisa saja di daerah tertentu Golkar di posisi calon bupati dan PDIP di calon wakil bupati. Atau justru sebaliknya, karena sifatnya fleksibel tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Intinya rasional dan realistis,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Purwakarta Lalam Martakusuma langsung merespons instruksi itu dengan membuat rencana pertemuan dengan pengurus PDIP di Purwakarta setelah peringatan HUT Kemerdekaan ke-72 RI. Dalam pertemuan itu sudah teragenda mengenai materi pembahasan terkait pemenangan Pilkada Purwakarta 2018.
“Beberapa bahasan tentunya akan menjadi agenda dalam pertemuan itu. Salah satunya membahas kesepakatan tentang kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebagimana hasil keputusan Rapimda, kita menyodorkan tiga nama untuk disepakati, yakni Wakil Bupati Dadan Koswara, Sekda Padil Karsoma dan isteri Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika,”pungkasnya.
Surat bernomor B-78/GOLKAR/VIII/2017 tentang Instruksi tersebut ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Sekretaris Ade Barkah Surahman tertanggal 14 Agustus 2017. Isinya, agar seluruh DPD Partai Golkar kota/kabupaten se-Jawa Barat agar melakukan langkah sama sebagaimana kesepakatan koalisi yang telah dilakukan DPD Partai Golkar Jawa Barat dengan PDIP pada 9 Agustus 2017.
Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, dengan adanya surat itu komunikasi politik harus sudah mulai dibuka oleh Partai Golkar di daerah. Hanya saja dalam surat instruksi tersebut tidak mencantumkan target waktu koalisi dapat dibangun. Akan tetapi pihaknya pun harus menyesuaikan dengan tahapan pemilu yang ditetapkan KPU.
“Komunikasi sudah harus dibangun antara Golkar dan PDIP di kota/kabupaten. Setelah itu sudah harus memfinalkan figur yang akan diusung Golkar yang kemudian dibahas dengan PDIP,”ungkap Iswara kepada SINDOnews, Selasa (15/8/2017).
Pembahasan dengan PDIP, terang dia, dilakukan secara bertahap dengan langkah awal menentukan format koalisi serta pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan diusung. Format tersebut merujuk pada objektivitas hasil survei dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas calon. Pada akhirnya pembicaraan mengerucut pada kesepakatan posisi.
“Dalam hal ini kemungkinan posisi calon kepala daerah akan berbeda. Bisa saja di daerah tertentu Golkar di posisi calon bupati dan PDIP di calon wakil bupati. Atau justru sebaliknya, karena sifatnya fleksibel tergantung situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Intinya rasional dan realistis,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Purwakarta Lalam Martakusuma langsung merespons instruksi itu dengan membuat rencana pertemuan dengan pengurus PDIP di Purwakarta setelah peringatan HUT Kemerdekaan ke-72 RI. Dalam pertemuan itu sudah teragenda mengenai materi pembahasan terkait pemenangan Pilkada Purwakarta 2018.
“Beberapa bahasan tentunya akan menjadi agenda dalam pertemuan itu. Salah satunya membahas kesepakatan tentang kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebagimana hasil keputusan Rapimda, kita menyodorkan tiga nama untuk disepakati, yakni Wakil Bupati Dadan Koswara, Sekda Padil Karsoma dan isteri Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika,”pungkasnya.
(wib)
