Antisipasi Banjir, Bekasi Kebut Normalisasi 15 Sungai

BEKASI - Menjelang pergantian musim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi menargetkan normalisasi sebanyak 15 sungai untuk antisipasi banjir. Normalisasi sungai tersebut sedang dilakukan di 8 wilayah kecamatan di wilayah setempat.

"Target kami sebelum masuk Oktober, normalisasi saluran besar ataupun sungai sudah selesai," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi, Tri Adhianto di Bekasi, Minggu (13/8/2017). Menurutnya, normalisasi itu mengantisipasi banjir akibat sedimentasi di sungai yang mengelintasi Bekasi.

Tri mengatakan, biayanya normalisasi itu berasal dari anggaran pemeliharaan saluran Rp20 miliar. Dinas mentargetkan normalisasi 15 sungai rampung paling lambat dua bulan mendatang dengan normalisasi berupa pengerukan sedimentasi, dan pengangkatan sampah di saluran.

Saluran yang akan dikeruk itu di antaranya adalah Kali Kapuk, Kali Cakung, aliran Kali Rawalumbu, Kali Sunter, Kali Bekasi, dan anak Kali Blencong. Selebihnya, saluran air yang membelah sejumlah perumahan seperti perumahan Narogong, maupun Pondok Hijau Permai.

Saat ini, kata dia, pengerukan kali dan pengangkatan sampah akan dilakukan oleh 20 petugas. Mereka dilengkapi dua alat berat. Setiap hari, tim pematusan dipecah menjadi dua untuk membersihkan saluran di dua tempat berbeda. "Kami masih kewalahan, karena keterbatasan personel," katanya.

Tri mengakui upaya normalisasi kerap tidak maksimal karena kendala di lapangan. Misalnya, badan sungai yang sempit, sehingga alat berat tidak bisa masuk. Sehingga pengerukan dilakukan secara manual. Bahkan, perilaku masyarakat belum berubah menjadi penyebab utama normalisasi setiap tahun.

Sebab, lanjut dia, beberapa saluran yang sudah dikeruk, kembali tertutup sampah satu bulan kemudian. Untuk itu, Tri meminta agar penduduk mengubah perilaku membuang sampah ke saluran karena berpotensi menyumbat aliran. "Penyebab banjir, karena tersumbat aliran," tegasnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai mengatakan, anggaran normalisasi cukup besar, namun sulit diaudit. Sedangkan, wilayah yang dinormalisasi belum bisa bebas dari banjir. "Kami menganggap normalisasi yang dilakukan pemerintah tidak maksimal, hanya mengurangi sedikit," katanya.

Tumai menuding normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah masih asal-asalan dan dilakukan jika perlu saja. Pasalnya, pola seperti itu harus diubah. Pemerintah harus fokus menormalkan kali di satu titik sampai selesai. Misalnya di Jakarta, normalisasi sampai selesai.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus berani membeli alat berat untuk menormalisasi kali. Sebab, jika menggunakan pihak ketiga terlalu boros anggaran. Sebab, normalisasi oleh pihak ketiga juga rawan asal-asalan, karena normalisasi sulit diaudit.