Ini Klarifikasi Kasek SMPN 2 Arut Selatan Soal Pungutan Rp552 Juta
Senin, 31 Juli 2017 - 21:11 WIB
Ini Klarifikasi Kasek SMPN 2 Arut Selatan Soal Pungutan Rp552 Juta
A
A
A
PANGKALAN BUN - Terkait ramainya pemberitaan pungutan komite sekolah di SMPN 2 Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng yang mencapai hampir Rp552 juta atau setengah miliar langsung diklarifikasi pihak sekolah. Kepala Sekolah SMPN 2 Arut Selatan, Masturi mengatakan, anggaran sebesar itu masih sekedar rencana atau belum final. Sebab surat edaran kepada wali murid itu baru diberikan dan belum banyak yang membayar.
"Itukan masih rencana, kalau dibilang anggarannya fantastis ya sah-sah saja kata orang. Tapi itu sudah persetujuan pengurus komite sekolah. Kalau kita hanya memberikan masukan saja," kata Masturi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/7/2017).
Saat ditanya mengapa harus pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan dana komite, sebab itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Masturi menjawab, "Kita sudah sering mengajukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang kurang tapi tidak pernah terealisasi," ujarnya lagi.
Kemudian terkait anggaran yang tidak masuk akal seperti 2 WC dianggarkan Rp60 juta, Masturi mengaku akan membuat WC yang sangat bagus. Kemudian honor satpam 16 bulan yang mencapai Rp32 juta. Padahal honor satpam seharusnya menggunakan anggaran sekolah.
"Semua bahannya yang terbaik dan bagus. Dan itu yang mengelola pihak komite, kalau sekolah hanya menerima saja. Kalau honor satu satpam memang ada dari anggaran sekolah tapi kecil, makanya kita tambah dari dana komite," jawabnya lagi.
Sebelumnya, banyak dari wali murid mengeluhkan terkait pungutan berkedok uang sumbangan komite. Banyak wali murid yang tidak mampu merasa keberatan. Sebab itu dipungut seriap tahunnya.
Jika tidak membayar kebanyakan rapot atau ijazah anak ditahan. Total dana yang terkumpul bersumber dari sumbangan siswa kelas VII, VIII dan kelas IX dengan nilai bervariasi antara Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per siswa.
Berdasarkan rincinanya ratusan juta uang sumbangan tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Di antaranya adalah pembangunan delapan pintu WC siswa dengan anggaran Rp200 juta dan delapan wastafel dengan anggaran Rp40 juta, termasuk membiayai honor jaga malam dan satpam sekolah.
"Hampir setiap tahun ya minta sumbangan berkedok uang komite, tapi setiap membayar tidak diberikan tanda terima. Dan lucunya lagi uang digunakan untuk pembangunan bangunan ini sperti WC, kermaik kelas, itu kan tugas pemerintah daerah. Dan anggarannya tidak masuk akal, misal bangun 2 WC total Rp60 Juta," keluh seorang wali murid AN saat ditemui di rumahnya, Senin (31/7/2017).
Dia mengatakan, nilai sumbangan yang ditetapkan berdasarkan rapat komite dengan orang tua siswa kelas VII tersebut menimbulkan polemik. Terutama orangtua siswa kelas VIII dan IX. Apalagi anak mereka meminta uang Rp500 ribu untuk sumbangan sekolah.
Mayoritas wali siswa kaget karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan nilai sumbangan. Pihak komite sekolah beralasan tidak diundangnya orang tua kelas VII dan IX karena sebelumnya saat anak mereka kelas VII sudah pernah mengikuti rapat serupa dengan pihak komite sekolah sehingga sudah dianggap mengetahui program tersebut.
"Kita undang semua orang tua siswa kelas VII dan kita jelaskan beberapa program komite secara terbuka dan transparan," kata Ketua Komite SMP Negeri 2 Pangkalan Bun, Prayitno saat dihubungi MNC Media.
Sumbangan dari orangtua siswa diakui Prayitno bukan hanya kali ini. Sebelumnya sudah dua kali diadakan untuk pengadaan infokus di semua kelas yang berjumlah 28 kelas dan empat unit WC dari total delapan WC yang sudah tersedia.
Dia menegaskan, bagi orang tua siswa yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk membayar sumbangan tersebut. Juga berlaku bagi orangtua yang anaknya di sekolah tersebut ada dua orang, atau yang kembar. Diwajibkan hanya membayar satu orang.
Terkait adanya keterangan dari salah satu orangtua siswa yang mengatakan apabila uang sumbangan tersebut tidak dilunasi, maka akan ditahan buku raport ataupun ijazahnya, dibantah Prayitno.
"Kata siapa tidak ada seperti itu, kalau ada bilang sama saya. Jangan main-main program ini sudah berjalan tiga tahun," timpalnya.
"Itukan masih rencana, kalau dibilang anggarannya fantastis ya sah-sah saja kata orang. Tapi itu sudah persetujuan pengurus komite sekolah. Kalau kita hanya memberikan masukan saja," kata Masturi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/7/2017).
Saat ditanya mengapa harus pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan dana komite, sebab itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Masturi menjawab, "Kita sudah sering mengajukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang kurang tapi tidak pernah terealisasi," ujarnya lagi.
Kemudian terkait anggaran yang tidak masuk akal seperti 2 WC dianggarkan Rp60 juta, Masturi mengaku akan membuat WC yang sangat bagus. Kemudian honor satpam 16 bulan yang mencapai Rp32 juta. Padahal honor satpam seharusnya menggunakan anggaran sekolah.
"Semua bahannya yang terbaik dan bagus. Dan itu yang mengelola pihak komite, kalau sekolah hanya menerima saja. Kalau honor satu satpam memang ada dari anggaran sekolah tapi kecil, makanya kita tambah dari dana komite," jawabnya lagi.
Sebelumnya, banyak dari wali murid mengeluhkan terkait pungutan berkedok uang sumbangan komite. Banyak wali murid yang tidak mampu merasa keberatan. Sebab itu dipungut seriap tahunnya.
Jika tidak membayar kebanyakan rapot atau ijazah anak ditahan. Total dana yang terkumpul bersumber dari sumbangan siswa kelas VII, VIII dan kelas IX dengan nilai bervariasi antara Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per siswa.
Berdasarkan rincinanya ratusan juta uang sumbangan tersebut akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Di antaranya adalah pembangunan delapan pintu WC siswa dengan anggaran Rp200 juta dan delapan wastafel dengan anggaran Rp40 juta, termasuk membiayai honor jaga malam dan satpam sekolah.
"Hampir setiap tahun ya minta sumbangan berkedok uang komite, tapi setiap membayar tidak diberikan tanda terima. Dan lucunya lagi uang digunakan untuk pembangunan bangunan ini sperti WC, kermaik kelas, itu kan tugas pemerintah daerah. Dan anggarannya tidak masuk akal, misal bangun 2 WC total Rp60 Juta," keluh seorang wali murid AN saat ditemui di rumahnya, Senin (31/7/2017).
Dia mengatakan, nilai sumbangan yang ditetapkan berdasarkan rapat komite dengan orang tua siswa kelas VII tersebut menimbulkan polemik. Terutama orangtua siswa kelas VIII dan IX. Apalagi anak mereka meminta uang Rp500 ribu untuk sumbangan sekolah.
Mayoritas wali siswa kaget karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan nilai sumbangan. Pihak komite sekolah beralasan tidak diundangnya orang tua kelas VII dan IX karena sebelumnya saat anak mereka kelas VII sudah pernah mengikuti rapat serupa dengan pihak komite sekolah sehingga sudah dianggap mengetahui program tersebut.
"Kita undang semua orang tua siswa kelas VII dan kita jelaskan beberapa program komite secara terbuka dan transparan," kata Ketua Komite SMP Negeri 2 Pangkalan Bun, Prayitno saat dihubungi MNC Media.
Sumbangan dari orangtua siswa diakui Prayitno bukan hanya kali ini. Sebelumnya sudah dua kali diadakan untuk pengadaan infokus di semua kelas yang berjumlah 28 kelas dan empat unit WC dari total delapan WC yang sudah tersedia.
Dia menegaskan, bagi orang tua siswa yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk membayar sumbangan tersebut. Juga berlaku bagi orangtua yang anaknya di sekolah tersebut ada dua orang, atau yang kembar. Diwajibkan hanya membayar satu orang.
Terkait adanya keterangan dari salah satu orangtua siswa yang mengatakan apabila uang sumbangan tersebut tidak dilunasi, maka akan ditahan buku raport ataupun ijazahnya, dibantah Prayitno.
"Kata siapa tidak ada seperti itu, kalau ada bilang sama saya. Jangan main-main program ini sudah berjalan tiga tahun," timpalnya.
(sms)
