Tutup Pabrik Semen Asing Bupati Bolmong Jadi Tersangka Perusakan

MANADO - Polda Sulut akhirnya menetapkan Bupati Bolaang Mongondouw (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow sebagai tersangka dalam kasus perusakan terhadap pabrik semen asing, PT Conch yang terjadi bulan lalu.

Yasti ditetapkan sebagai tersangka, setelah Polda Sulut melakukan gelar perkara, Selasa (25/7/2017) siang tadi. (Baca berita sebelumnya: Pabrik Semen China Ditutup Paksa Bupati Bolaang Mongondow).

"Kami sudah tetapkan tersangka, karena berdasarkan keterangan dari kurang lebih 13 Satpol PP semuanya mengatakan perusakan itu atas perintah Yasti," jelas Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo.

Dari hasil pengembangan dan pendalaman terhadap bukti-bukti pidana, jam 09.00 Wita, telah dilaksanakan gelar perkara oleh internal penyidik dan menilai cukup bukti untuk menetapkan mantan Ketua Komisi V DPR RI ini sebagai tersangka.

Dia melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 52 KUHP Jo Pasal 55,56 KUHP atau Pasal 406 KUHP Jo Pasal 52 KUHP Jo Pasal 55,56 KUHP.

Ibrahim memaparkan, tindak pidana menyuruh atau memberi kesempatan atau daya upaya dengan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindak perusakan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau benda atau dengan sengaja menghancurkan barang atau benda atau sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Namun Tompo mengaku masih belum tahu kapan Yasti bakal ditahan. "Proses hukum masih terus berlangsung tapi saya belum memastikan kapan Yasti bakal ditahan," jelasnya.

Meski Yasti sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun 27 Satpol PP yang melakukan pengrusakkan masih terus diproses oleh Polda Sulut.

"Meski sudah ada yang ditangguhkan tapi mereka tetap akan diproses," aku Tompo. Dia juga berharap kasus Yasti ini bisa menjadi pelajaran pada kepala daerah lain, untuk tidak terlalu arogan.

"Saya harap ini jadi pelajaran bagi kepala daerah agar tidak arogan ketika menertibkan sebuah perusahaan," tandasnya.