Syahrial Oesman Siap Fasilitasi Pemekaran Wilayah Jika Terpilih di Pilgub 2018
Syahrial Oesman Siap Fasilitasi Pemekaran Wilayah Jika Terpilih di Pilgub 2018
A
A
A
PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan 2003-2008, Syahrial Oesman menyatakan, dirinya siap memfasilitasi pembentukan kabupaten dan kota baru di Sumsel jika terpilih lagi dalam Pilgub Sumsel 2018.
Demikian dikatakan Syahrial saat menerima beberapa perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi daerahnya untuk dimekarkan dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Minggu (23/7/2017).
Syahrial menyatakan, saat dirinya menjabat bupati di Kabupaten OKU induk, dia memfasilitasi pembentukan dua wilayah pemekaran yaitu Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan.
Syahrial juga mengaku terlibat dalam pemekaran beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang memekarkan dari Kabupaten OKI.
Syahrial bahkan menyatakan, dia pernah mengajak para tokoh masyarakat untuk memekarkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi Sumsel dan Provinsi Sumsel Barat, namun kini gagasan itu tidak relevan lagi.
Syahrial mengungkapkan, adanya aspirasi dari masyarakat di daerah Perairan Banyuasin yang ingin mekar menjadi Kabupaten Banyuasin Perairan.
Ada juga aspirasi dari masyarakat di wilayah eks kewedanaan di Babat Toman, demikian juga ada aspirasi di daerah Sungai Lilin. Ada juga aspirasi di Kota Betung dan Kota Tanjung Enim yang mau dimekarkan jadi kota.
Pemekaran wilayah yang diinginkan masyarakat dipandang Syahrial masuk di akal jika dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
Namun saat yang sama perlu dipertimbangkan secara serius dan dikaji secara mendalam karena secara faktual pemekaran wilayah juga memunculkan kesenjangan.
Syahrial mengutip hasil Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2017 di Jakarta, Rabu 19 Juli 2017 lalu, yang memberikan kritik atas pemberlakukan otonomi daerah yang dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih fokus menjalankan kekuasaan politik ketimbang menggenjot pembangunan. Seminar tersebut, ujar Syahrial, juga menemukan bahwa pemerintah pusat memberikan sokongan kepada pemerintah daerah dengan menggelontorkan dana perimbangan.
"Ada temuan menarik di seminar itu, pemerintah menggelontorkan dana perimbangan. Dana tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan dana perimbangan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan perbaikan ketimpangan," kata Syahrial mengutip beberapa temuan di seminar itu.
Demikian dikatakan Syahrial saat menerima beberapa perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi daerahnya untuk dimekarkan dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Minggu (23/7/2017).
Syahrial menyatakan, saat dirinya menjabat bupati di Kabupaten OKU induk, dia memfasilitasi pembentukan dua wilayah pemekaran yaitu Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan.
Syahrial juga mengaku terlibat dalam pemekaran beberapa wilayah lain seperti Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang memekarkan dari Kabupaten OKI.
Syahrial bahkan menyatakan, dia pernah mengajak para tokoh masyarakat untuk memekarkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi Sumsel dan Provinsi Sumsel Barat, namun kini gagasan itu tidak relevan lagi.
Syahrial mengungkapkan, adanya aspirasi dari masyarakat di daerah Perairan Banyuasin yang ingin mekar menjadi Kabupaten Banyuasin Perairan.
Ada juga aspirasi dari masyarakat di wilayah eks kewedanaan di Babat Toman, demikian juga ada aspirasi di daerah Sungai Lilin. Ada juga aspirasi di Kota Betung dan Kota Tanjung Enim yang mau dimekarkan jadi kota.
Pemekaran wilayah yang diinginkan masyarakat dipandang Syahrial masuk di akal jika dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
Namun saat yang sama perlu dipertimbangkan secara serius dan dikaji secara mendalam karena secara faktual pemekaran wilayah juga memunculkan kesenjangan.
Syahrial mengutip hasil Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2017 di Jakarta, Rabu 19 Juli 2017 lalu, yang memberikan kritik atas pemberlakukan otonomi daerah yang dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih fokus menjalankan kekuasaan politik ketimbang menggenjot pembangunan. Seminar tersebut, ujar Syahrial, juga menemukan bahwa pemerintah pusat memberikan sokongan kepada pemerintah daerah dengan menggelontorkan dana perimbangan.
"Ada temuan menarik di seminar itu, pemerintah menggelontorkan dana perimbangan. Dana tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan dana perimbangan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan perbaikan ketimpangan," kata Syahrial mengutip beberapa temuan di seminar itu.
(sms)
Explore More