Butuh Akselerasi Birokrasi untuk Pencapaian Smart City
Butuh Akselerasi Birokrasi untuk Pencapaian Smart City
A
A
A
MALANG - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menjadi forum bersama wali kota seluruh Indonesia, untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam mencari pembiayaan pembangunan kota.
Menurut Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany, pembangunan kota tuntutannya sangat besar. Masyarakat membutuhkan fasilitas dan infrastuktur yang memadahi. "Kita membutuhkan dukungan pembiayaan dari investasi untuk pembangunan kota," ujarnya.
Wali Kota Tangerang Selatan ini, juga menyatakan, dibutuhkan adanya sinkronisasi aturan, dan akselerasi untuk memangkas birokrasi, agar memudahkan masuknya investasi. Selama ini, dinilainya masih ada aturan, dan birokrasi yang panjang sehingga membuat terhambatnya investasi masuk.
Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam bentuk investasi di setiap kota ini, menurutnya sudah diatur dan dilakukan pendampingan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Selain itu, masuknya investasi tersebut, juga sudah ada lembaga penjaminnya," tegasnya.
Forum Rakernas Apeksi, yang merupakan kegiatan tahunan ini. Juga menghadirkan Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Jenderal. Tujuannya, memberikan masukan dan arahan dalam penggunaan anggaran, serta masuknya investasi, agar tidak melanggar aturan hukum.
Sebanyak 98 kota di Indonesia, yang hadir di Rakernas Apeksi, juga menghadirkan berbagai kebudayaan, kesenian, dan produk unggulannya, dalam acara pawai budaya, serta pameran produk unggulan selama lima hari. Butuh Akselerasi Birokrasi untuk Pencapaian Smart City
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menjadi forum bersama wali kota seluruh Indonesia, untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam mencari pembiayaan pembangunan kota.
Menurut Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany, pembangunan kota tuntutannya sangat besar. Masyarakat membutuhkan fasilitas dan infrastuktur yang memadahi. "Kita membutuhkan dukungan pembiayaan dari investasi untuk pembangunan kota," ujarnya.
Wali Kota Tangerang Selatan ini, juga menyatakan, dibutuhkan adanya sinkronisasi aturan, dan akselerasi untuk memangkas birokrasi, agar memudahkan masuknya investasi. Selama ini, dinilainya masih ada aturan, dan birokrasi yang panjang sehingga membuat terhambatnya investasi masuk.
Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam bentuk investasi di setiap kota ini, menurutnya sudah diatur dan dilakukan pendampingan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Selain itu, masuknya investasi tersebut, juga sudah ada lembaga penjaminnya," tegasnya.
Forum Rakernas Apeksi, yang merupakan kegiatan tahunan ini. Juga menghadirkan Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Jenderal. Tujuannya, memberikan masukan dan arahan dalam penggunaan anggaran, serta masuknya investasi, agar tidak melanggar aturan hukum.
Sebanyak 98 kota di Indonesia, yang hadir di Rakernas Apeksi, juga menghadirkan berbagai kebudayaan, kesenian, dan produk unggulannya, dalam acara pawai budaya, serta pameran produk unggulan selama lima hari.
Menurut Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany, pembangunan kota tuntutannya sangat besar. Masyarakat membutuhkan fasilitas dan infrastuktur yang memadahi. "Kita membutuhkan dukungan pembiayaan dari investasi untuk pembangunan kota," ujarnya.
Wali Kota Tangerang Selatan ini, juga menyatakan, dibutuhkan adanya sinkronisasi aturan, dan akselerasi untuk memangkas birokrasi, agar memudahkan masuknya investasi. Selama ini, dinilainya masih ada aturan, dan birokrasi yang panjang sehingga membuat terhambatnya investasi masuk.
Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam bentuk investasi di setiap kota ini, menurutnya sudah diatur dan dilakukan pendampingan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Selain itu, masuknya investasi tersebut, juga sudah ada lembaga penjaminnya," tegasnya.
Forum Rakernas Apeksi, yang merupakan kegiatan tahunan ini. Juga menghadirkan Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Jenderal. Tujuannya, memberikan masukan dan arahan dalam penggunaan anggaran, serta masuknya investasi, agar tidak melanggar aturan hukum.
Sebanyak 98 kota di Indonesia, yang hadir di Rakernas Apeksi, juga menghadirkan berbagai kebudayaan, kesenian, dan produk unggulannya, dalam acara pawai budaya, serta pameran produk unggulan selama lima hari. Butuh Akselerasi Birokrasi untuk Pencapaian Smart City
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menjadi forum bersama wali kota seluruh Indonesia, untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam mencari pembiayaan pembangunan kota.
Menurut Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany, pembangunan kota tuntutannya sangat besar. Masyarakat membutuhkan fasilitas dan infrastuktur yang memadahi. "Kita membutuhkan dukungan pembiayaan dari investasi untuk pembangunan kota," ujarnya.
Wali Kota Tangerang Selatan ini, juga menyatakan, dibutuhkan adanya sinkronisasi aturan, dan akselerasi untuk memangkas birokrasi, agar memudahkan masuknya investasi. Selama ini, dinilainya masih ada aturan, dan birokrasi yang panjang sehingga membuat terhambatnya investasi masuk.
Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam bentuk investasi di setiap kota ini, menurutnya sudah diatur dan dilakukan pendampingan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Selain itu, masuknya investasi tersebut, juga sudah ada lembaga penjaminnya," tegasnya.
Forum Rakernas Apeksi, yang merupakan kegiatan tahunan ini. Juga menghadirkan Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Inspektorat Jenderal. Tujuannya, memberikan masukan dan arahan dalam penggunaan anggaran, serta masuknya investasi, agar tidak melanggar aturan hukum.
Sebanyak 98 kota di Indonesia, yang hadir di Rakernas Apeksi, juga menghadirkan berbagai kebudayaan, kesenian, dan produk unggulannya, dalam acara pawai budaya, serta pameran produk unggulan selama lima hari.
(sms)
Explore More