Sultan: Kampus Harus Waspadai Gerakan Radikal

YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta dunia pendidikan, khususnya pemangku kepentingan di kampus-kampus untuk memiliki sistem peringatan dini guna mencegah masuknya paham fundamentalisme dan radikalisme. Penyebaran paham tersebut perlu diwaspadai karena ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi negara khilafah.

Menurut Sultan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan menengarai ada kelompok yang telah menyiapkan cukup matang RUU dasar negara khilafah. “Karena itu, betapa berbahayanya gerakan ini bagi keutuhan NKRI dan Pancasila yang sudah kita bela mati-matian. Maka perlu kewaspadaan dan pengamanannya secara sadar oleh seluruh jajaran kampus di DIY,” ungkap Sultan saat membberi sambutan dalam acara Syawalab pejabat, akademisi, tokoh masyarakat, dan dunia usaha se-DIY di Bangsal Kepatihan Kamis, 6 Juli 2017 malam.

Sultan juga mengajak kampus lain untuk belajar dari komitmen UGM sebagai kampus Pancasila. Hal itu ditunjukkan dengan gerakan konkret membersihkan UGM dari kegiatan radikal, memonitoring mahasiwa, hingga pengambilalihan pengelolaan masjid kampus oleh Badan Pengelola Masjid Kampus UGM yang sebelumnya dikelola oleh yayasan agar tidak menjadi jalan masuk paham radikal. “Termasuk penyelenggaraan kuliah agama Islam harus berlandaskan Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga mengajak untuk berkaca dari pengalaman negara-negara lain seperti Suriah dan Irak yang sedang menumpas gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). “Kelompok eksklusif ini berbahaya bagi bangsa sebab berpotensi menciptakan perang antar muslim sendiri,” jelas Sultan.