Banten Raih Opini WTP, WH: Ini Bukan Wajar dengan Suap
Rabu, 31 Mei 2017 - 19:57 WIB
Banten Raih Opini WTP, WH: Ini Bukan Wajar dengan Suap
A
A
A
SERANG - Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Provinsi Banten dari BPK RI merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, bukan hasil suap. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim.
"WTP ini bukan WDS yah, kalau WDS itu wajar dengan suap. WTP ini sebetulnya, WTP bukan karena suap. Tapi, hasil dari kinerja dari semuanya," kata WH, Rabu (31/5/2017).
Mantan Wali Kota Tangerang itu meminta agar raihan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Baik di pengelolaan keuangan, penggunaannya, penyerapan atau peruntukannya, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan aset hingga pelaporannya.
“Kita akan pertahankan WTP ini dan menutup ruang-ruang korupsi, karena WTP tidak berarti tidak ada korupsi. WTP hanya bersipat adminstrasi keuangan. Prestasi ini akan kami pertahankan selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.
Sementara itu, anggota V BPK RI Isma Yatun memastikan dalam proses penilaian opini yang dilakukannya terhadap Pemprov Banten sudah sesuai, baik itu sistem quality kontrol, quality assurance sampai dengan bisa melakukan review justifikasi WTP.
"Jadi saya tidak akan pernah ragu, kami berkata bahwa opini (Pemprov Banten) itu adalah WTP. Kami akan memberikan itu adalah kerja profesional kami. Jangan ragu," tegasnya.
"WTP ini bukan WDS yah, kalau WDS itu wajar dengan suap. WTP ini sebetulnya, WTP bukan karena suap. Tapi, hasil dari kinerja dari semuanya," kata WH, Rabu (31/5/2017).
Mantan Wali Kota Tangerang itu meminta agar raihan tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Baik di pengelolaan keuangan, penggunaannya, penyerapan atau peruntukannya, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan aset hingga pelaporannya.
“Kita akan pertahankan WTP ini dan menutup ruang-ruang korupsi, karena WTP tidak berarti tidak ada korupsi. WTP hanya bersipat adminstrasi keuangan. Prestasi ini akan kami pertahankan selama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.
Sementara itu, anggota V BPK RI Isma Yatun memastikan dalam proses penilaian opini yang dilakukannya terhadap Pemprov Banten sudah sesuai, baik itu sistem quality kontrol, quality assurance sampai dengan bisa melakukan review justifikasi WTP.
"Jadi saya tidak akan pernah ragu, kami berkata bahwa opini (Pemprov Banten) itu adalah WTP. Kami akan memberikan itu adalah kerja profesional kami. Jangan ragu," tegasnya.
(sms)
